Kebijakan Publik (Materi Kewarganegaraan)

Kebijakan Publik (Materi Pendidikan Kewarganegaraan)

Kebijakan Publik
Kebijakan Publik (Materi Kewarganegaraan)

Otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini didasari oleh Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan UU tersebut berarti pemerintah telah memberikan dorongan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran serta dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 mendasari daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan otonomi daerah secara utuh. Daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah juga secara langsung merupakan perwujudan dari kehendak demokrasi yang sudah menjadi tuntutan masyarakat madani dewasa ini.

Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena kekuasaan tertingginya di tangan rakyat, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi dominan. Peran serta masyarakat di antaranya adalah partisipasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak legislatif sebagai wakil rakyat dengan pihak eksekutif atau pemegang kekuasaan pemerintahan. Adanya kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, dan peraturan pelaksanaannya yang dibuat oleh eksekutif, bersumber pada adanya masalah yang timbul di lingkungan masyarakat. Masalah ini kemudian diangkat dalam bentuk wacana yang didiskusikan oleh para tokoh masyarakat, atau muncul dalam bentuk opini di media massa. Masyarakat kemudian berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan menawarkan solusi pemecahan masalah kepada pemerintah, dan meyakinkan pemerintah untuk menerima solusi tersebut. Apabila solusi yang ditawarkan oleh masyarakat diterima oleh pemerintah dan disetujui oleh wakil rakyat, kemudian dibuatlah kebijakan publik. Kebijakan mengatur kehidupan masyarakat untuk mengatasi masalah sebelumnya.

1. Konsekuensi Penetapan Kebijakan Publik

Apabila kebijakan publik atau peraturan perundangan telah dibuat, maka seluruh masyarakat harus melaksanakan kebijakan publik itu dengan penuh tanggung jawab. Hal itu karena sifat dari kebijakan publik adalah mengikat seluruh anggota masyarakat. Setiap warga negara dapat berperan dalam memengaruhi pemerintah atau lembaga legislatif, untuk mengambil keputusan dengan berbagai cara. Misalnya, melalui pertemuan dalam bentuk dengar pendapat antara masyarakat dengan pemerintah atau wakil rakyat, yang sengaja datang ke daerah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

2. Kebijakan Publik Dalam Konsep Modern

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga nenpunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Setiap kebijakan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (public interest).

 

b. Urgensi Kebijakan Publik

Para ilmuwan politik yang pada masa lampau umumnya berminat terhadap proses-proses politik seperti proses legislatif, proses pemilu dan unsur-unsur sistem politik seperti kelompok kepentingan atau pendapat umum, dewasa ini telah semakin meningkatkan perhatian mereka terhadap studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik merupakan suatu studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah6. Kecenderungan para ilmuwan politik semakin menaruh minat yang besar terhadap studi kebijakan publik telah dinyatakan Thomas Dye (1978) sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab sebagai berikut:

“Studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Fenomena kecenderungan meningkatnya minat ilmuwan politik terhadap kebijakan publik dapat kita lihat dari semakin banyaknya studi mengenai kebijakan publik dalam bentuk penelitian-penelitian berkala maupun literatur-literatur yang membahas kebijakan publik secara khusus.

Bahkan bila kebijakan publik dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka menurut Budi Winarn, minat untuk mengkaji kebijakan publik telah berlangsung sejak amat lama, bahkan sejak zaman Plato dan Aristoteles, walaupun saat itu studi mengenai kebijakan publik masih terfokus pada lembaga-lembaga negara saja. Ilmu politik tradisional lebih menekankan pada studi-studi kelembagaan dan pembenaran filosofis terhadap tindakan-tindakan pemerintah, namun kurang menaruh perhatian pada hubungan antara lembaga tersebut dengan kebijakan-kebijakan publik. Baru setelah itu perhatian para ilmuwan politik mulai beranjak pada masalah-masalah proses-proses dan tingkah laku yang berkaitan dengan pemerintahan dan aktor-aktor politik. Sejak adanya perubahan orientasi ini, maka ilmu politik mulai dianggap memberi perhatian pada masalah-masalah pembuatan keputusan secara kolektif atau perumusan kebijakan.

 

c. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:
a. Ukuran dan tujuan kebijakan
b. Sumber daya
c. Karakteristik agen pelaksana
d. Sikap atau kecenderungan pelaksana
e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (a framework for implementation analysis). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

a. Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

b. Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar

3. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerapkali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.
d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenahi persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenahi kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasikan. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-uruan yangbtepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol.
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organiasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.

4. Model Goggin

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication model” untuk implementasi kebijakan yang disebutnya sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan” (1990). Goggin dan kawan-kawan bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5. Model Grindle

Model ini adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected).
b. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit).
c. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
d. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making).
e. Para pelaksana program (program implementators).
f. Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

a. Kekuasaan (power).
b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).
c. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).
d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

6. Model Elmore, dkk

Model ini adalah model yang disusun Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’Porter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

7. Model Edward

George Edward III (1980, 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya, without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucratic structures.
a. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.
b. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.
c. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapaan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
d. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi beureucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

 

d. Peran Serta Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Dampak dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah tiap-tiap daerah memilikikewenangan untuk merencanakan, mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Pada masa lalu pelaksanaan pembangunan dan sebagainya dilaksanakan dengan cara top down. Artinya, segala sesuatu bergantung kebijakan pemerintah pusat. Memasuki otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan dan sebagainya dilaksanakan secara bottom up. Artinya, pemerintah memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk ikut serta merencanakan, menentukan, dan mengambil keputusan serta mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut.

Masyarakat dapat ikut serta dalam perencanaan, pembahasan serta pengambilan keputusan, melalui berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

a. Menyampaikan secara langsung usul, saran, atau masukan kepada lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerahnya, kepada DPRD kota/kabupaten atau provinsi, atau kepada Badan Permusyawaratan Desa apabila berada di desa.

b. Menulis di surat kabar, baik dalam bentuk opini, surat pembaca, komentar, atau lainnya.

c. Memberikan komentar-komentar melalui media televisi atau radio. Dengan demikian usul, saran, atau komentar dapat didengar oleh para wakil rakyat yang berhak membentuk kebijakan publik, serta oleh masyarakat lainnya.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan dan menentukan kebijakan negara maupun daerah yang menyangkut kepentingan umum. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui apa yang menjadi hak yang dijamin serta dilindungi oleh negara serta kewajiban apa yang harus dilakukan serta dituntut oleh negara. Hal itu hanya dapat kita ketahui jika kita selalu belajar dengan baik, sehingga pengetahuan kita menjadi banyak. Kita pun dapat menentukan sikap dalam pergaulan hidup di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai makhluk sosial, manusia saling berkomunikasi, berinteraksi satu dengan lainnya. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Manusia selalu berusaha agar hidupnya terasa tenteram, nyaman, tertib, dan teratur. Namun dalam kenyataannya, manusia sering berusaha mencari atau menggunakan jalan pintas agar kebutuhannya mudah terpenuhi. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan cara-cara yang tidak wajar, yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Prinsip dasar otonomi daerah tersebut adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Diberlakukannya undang-undang ini, menggambarkan pelaksanaan dari kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini memiliki kekuasaan untuk menentukan kehendaknya. Karena itu, rakyat wajib berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Apabila rakyat tidak aktif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik yang mengatur kehidupan dirinya, maka arti demokrasi di Indonesia menjadi tidak ada. Sementara itu pemerintah yang ditugasi untuk membawa bangsa dan negara ini menuju masyarakat yang adil dan makmur, tidak akan berjalan sebagai mana mestinya. Kemungkinan yang terjadi adalah penguasa akan menjalankan pemerintahan dengan sekehendak hatinya dan menjalankan kekuasaannya dengan sewenang- wenang. Masukan dankritik dari masyarakat tidak ada lagi dan masyarakat bersikap masa bodoh. Dengan demikian negara yang diharapkan dan dicita-citakan tidak akan tercapai.

Sementara itu tantangan yang dihadapi negara bukan saja datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kita harus menyadari bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam atau sumber daya alam yang melimpah. Kita juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Apabila potensi yang ada ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya maka sumber daya yang kita miliki akan dikuasai oleh bangsa asing yang memiliki kemampuan lebih baik dari bangsa Indonesia.

Kita sebagai bangsa Indonesia yang menyadari keadaan itu harus selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan publik serta pelaksanaannya. Kita harus mampu menyumbangkan semua kemampuan kita untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Pemerintah dan wakil rakyat harus selalu mendengar masukan dan saran dari warga masyarakat dalam melaksanakan semua kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki di kalangan masyarakat, serta ada rasa tanggung jawab untuk mengamankan serta menjaga kelestariannya. Selain itu, masyarakat yang turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan akan selalu menjaga dan memelihara semua hasil pembangunan. Hal itu karena ia merasa bahwa semua itu adalah miliknya.

Masyarakat dapat menyampaikan usul, saran, serta masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau melalui wakil rakyat dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

a. Secara langsung berhadapan dengan para wakil rakyat, ataupejabat pemerintah, kemudian melakukan audiensi dan menyampaikan saran atau kritik yang menjadi kehendaknya.

b. Menggunakan media cetak, misalnya melalui surat kabar, majalah, atau tabloid. Masyarakat dapat membuat surat pembaca atau opini tentangmasalahyangsedangberkembangdimasyarakat.Masyarakat juga dapat memberikan komentar terhadap masalah yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dijadikan sebagai peraturan perundangan atau peraturan daerah.

c. Menyampaikan pendapat melalui seminar, atau loka karya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, atau lembaga kemasyarakatan.

d. Menyampaikan saran dan masukan kepada orang yang menjadi narasumber tentang kebijakan publik tersebut.

e. Selalu melakukan monitoring terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh dirinya atau usulan yang disampaikan orang lain.

f. Bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau ORNOP (organisasi nonpemerintah). Kemudian membuat pernyataan atau usulan serta saran untuk disampaikan kepada pemerintah.

g. Melakukan aksi demonstrasi baik untuk menentang atau mendukung rencana pembentukan kebijakan publik yang akan, sedang atau telah dibicarakan oleh para wakil rakyat di DPR/DPRD. Dengan begitu warga negara lainnya memiliki keyakinan untuk menolak atau mendukung usulan yang sedang dibicarakan tersebut.

h. Melakukan penelitian atas suatu masalah yang ada. Hasil penelitian itu kemudian dijadikan bahan untuk memberikan masukan, saran atau kritik atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

 

Penutup Materi Kebijakan Publik

Demikianlah uraian materi pembahasan mengenai kebijakan publik. Semoga bermanfaat dan membantu para pembaca, khususnya para pelajar yang membutuhkan informasi seputar kebijakan publik.

 

Daftar Pustaka

Pendidikan Kewarganegaraan 3 Untuk SMP/ MTS Kelas IX. Penulis Faridi, MS ; Jakarta – Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional 2009.

Academia.edu

Editor : Admin Contoh-Contoh.Com