Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

Pers
Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

Pada saat membaca tulisan ini, mungkin Anda sedang memasuki semester 2, dan tentunya  harus  lebih  rajin  dan giat  untuk mempersiapkan ujian pada akhir tahun ajaran nanti. Pada bab ketiga ini Anda diajak mempelajari tentang berbagai peranan pers dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Apakah Anda telah memahami pengertian pers dan yang dimaksud dengan kebebasan pers? Coba Anda pahami uraian singkat sebagai pendahuluan sebelum Anda memasuki materi selanjutnya.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, keberadaan pers mempunyai peran yang amat penting. Salah satu ciri suatu negara demokrasi adalah memiliki kebebasan pers. Masyarakat mampu menggunakan haknya untuk memperoleh informasi, berbicara, dan mengemukakan pendapat sebagai perwujudan keikutsertaan setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui pers. Pers bertindak selaku saluran informasi, opini publik, sarana investigasi, saluran kebijakan publik, dan suatu wahana guna lebih mencerdaskan warga negara.

Pers yang bebas di dalam suatu negara demokrasi merupakan pers yang bersifat mendidik dan ber- tanggung jawab atas kebenaran di dalam hal pemberitaan.

Baca Juga : Sistem Politik di Indonesia

 

Pengertian Pers

Berdasarkan sejarah bahasanya, pers berasal dari bahasa Inggris, yaitu press, sedangkan menurut bahasa Perancis, yaitu presse yang berarti tekan atau cetak. Menurut Undang-Undang Pers, istilah pers dibedakan dengan istilah jurnalistik, hubungan kemasyarakatan (humas), atau reporter. Jadi, pers merupakan usaha percetakan atau penerbitan, yang mencakup surat kabar, majalah, buku, atau pamflet-pamflet. Pers juga diartikan sebagai usaha pengumpulan dan penyiaran suatu berita lewat surat kabar, majalah, radio, atau televisi.

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pengertian pers adalah lembaga sosial serta wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi. Kegiatan jurnalistik ini dapat dilakukan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik ataupun dalam bentuk lainnya dengan memakai media cetak, media elektronika, maupun jenis media lain yang tersedia.

Berdasarkan aspek kegiatannya, pers bersifat lebih luas dari jurnalistik, humas, atau reporter. Namun, masyarakat memahami pers sebagai salah satu media massa, yaitu usaha percetakan atau penerbitan atau bentuk usaha pengumpulan dan penyiaran berita.

Pers
Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

Jadi, secara umum pengertian pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas.
1. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita. Oleh karenanya, pers hanya terbatas pada media yang tercetak.
2. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet.

 

Perkembangan Pers di Indonesia

Setelah memahami pengertian pers sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas, selanjutnya Anda diajak memahami perkembangan pers yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, coba simak uraian tentang sejarah singkat pers di Indonesia berikut ini.

 

a. Pers Pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa kolonial, pers diterbitkan oleh orang-orang Belanda pada masa penjajahan Belanda (sekitar tahun 1942). Saat itu, pers berwujud surat kabar, majalah, dan koran yang menggunakan bahasa Belanda atau bahasa daerah yang ada di Indonesia. Fungsinya untuk membela kepentingan penjajah Belanda dan membantu usaha-usaha propaganda pemerintah penjajah Belanda. Namun, saat itu pers juga melakukan kritik terhadap pemerintah Belanda.

Perkembangan kehidupan pers pada zaman penjajahan Belanda adalah sebagai berikut.

a. Pada Tahun 1624
Latar belakang munculnya pers Indonesia berawal dari pers pada masa kolonialisme Belanda. Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost- Indische Compagnie (VOC) menyadari bahwa peran pers sangat berguna untuk mencetak aturan-aturan hukum atau perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintahannya. Oleh karena itu, pada tahun 1624 VOC mulai mendatangkan alat percetakan dari Belanda. Ironisnya, saat itu tidak ada tenaga percetakan yang mampu mengoperasikan dan merawat mesin-mesin percetakan tersebut. Akhirnya, VOC mulai melakukan kontrak kerja dengan Percetakan Hendrik Brant.

Hasil cetakan percetakan Hendrik Brant, antara lain, sebagai berikut.
1) Tijtboek, yaitu sejenis almanak atau buku waktu.
2) Perjanjian Bongaya, yaitu perjanjian damai yang ditandatangani oleh Laksamana Cornells Speelman (VOC) dan Sultan Hasanuddin di Makassar.
3) Literatur-literatur penginjilan.
4) Kitab-kitab keagamaan dan traktat-traktat lain.

b. Pada Tahun 1671
Kontrak kerja antara VOC dengan Percetakan Hendrik Brant berakhir pada tanggal 16 Februari 1671. Meskipun VOC memiliki kontrak kerja dengan beberapa percetakan, pemerintah pusat tetap memandang perlu untuk mempunyai percetakan sendiri di dalam Benteng Batavia. Percetakan sendiri ini difungsikan untuk mencetak dokumen-dokumen resmi ataupun dokumen- dokumen rahasia.

c. Pada Tahun 1744
Pada tahun ini muncul surat kabar Bataviase Nouvelles pada tanggal 8 Agustus 1744. Penerbitan ini dikepalai oleh Jan Erdman Jordens. Dia adalah seorang saudagar muda yang diperbantukan di kantor VOC di Batavia. Bataviase Nouvelles terbit dalam bentuk selembar kertas ukuran folio, yang terdiri dari dua halaman dan masing-masing halaman berisi dua kolom. Sebelum muncul surat kabar yang pertama itu, terlebih dahulu muncul buletin berbahasa Belanda milik VOC, yaitu Memories der Nouvelles. Isi surat kabar Bataviase Nouvelles, lengkapnya Bataviasche Nouvells en Poltiquw Raisomenete,r saat itu hanya berorientasi kepada iklan-iklan.

d. Pada Tahun 1746
Surat kabar pertama yaitu Bataviase Nouvelles ditutup tanggal 20 Juni 1746 karena dianggap merugi (pailit). Namun, 64 tahun kemudian, tepatnya tahun 1810, muncul lagi surat kabar bernama Bataviasche Koloniale Courant di Jakarta, Surabaya, dan Semarang.

e. Pada Tahun 1770
Pada tahun 1770, lahirlah surat kabar kedua, yang bernama Vendu Nieuws. Surat kabar ini pun dihentikan pada tahun 1809, tepatnya pada masa pemerintahan Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) karena dianggap merugi.

f. Pada Tahun 1810
Pada tanggal 5 Agustus 1810, lahirlah surat kabar De Bataviasche Koloniale Courant. Seperti koran-koran Belanda sebelumnya, Bataviasche Koloniale Courant juga didominasi kolom-kolom iklan untuk berbagai jenis barang. Surat kabar ini tutup setelah kota Batavia jatuh ke tangan Kerajaan Inggris pada tanggal 2 Agustus 1811.

g. Pada Tahun 1812
Pada tanggal 29 Februari 1812, terbitlah The Java Government Gazette (Java Gazette) atas perintah Gubernur Jendral Raffles dan berhenti pada tahun 1816 saat penjajah Belanda berkuasa kembali di Hindia Belanda.

h. Pada Tahun 1816
Koran Java Government Gazette resmi diubah namanya menjadi Bataviasche Courant pada tanggal 20 Agustus 1816.

i. Pada Tahun 1828
Koran Bataviasche Courant diubah menjadi Javasche Courant.

j. Pada Tahun 1831
Pada tahun 1831, terbitlah surat kabar swasta pertama. Keterlambatan surat kabar swasta ini dibandingkan dengan milik pemerintah Hindia Belanda disebabkan oleh beberapa faktor berikut.
– Tidak ada tenaga terampil di bidang percetakan.
– Sulitnya mendapatkan alat untuk membuat huruf timah.
– Sedikitnya anak-anak pribumi yang berpendidikan.

Sekolah Belanda baru dapat dimasuki oleh anak-anak pribumi setelah tahun 1816.

k. Pada Tahun 1836
Pada bulan Maret 1836, lahirlah surat kabar pribumi yang pertama di Indonesia. Surat kabar tersebut terbit di Surabaya dengan nama Soerabaijas Advertentie-Blad.

l. Pada Tahun 1853
Pada tahun 1853, surat kabar tersebut berganti nama menjadi Soerabaijas Nieuws & Advertentie Blad. Surat kabar tersebut boleh memuat warta berita, namun diawasi secara ketat oleh pemerintah penjajah Belanda. Jadi, kota cikal bakal terbitnya surat kabar Indonesia (pribumi) adalah Soerabaija (Surabaya), bukan Batavia (Jakarta). Namun, beberapa surat kabar tersebut tidak boleh dibaca oleh kaum pribumi karena tidak diperuntukkan bagi anak negeri (pribumi).

m. Pada Tahun 1854
Pada tahun 1854, mulailah terdapat sedikit kelonggaran kebijakan pemerintah Belanda terhadap penerbitan surat kabar pribumi. Akhirnya, terbitlah harian berita mingguan yang bernama Bromartani, yang terbit di Surakarta (Solo) setiap hari Kamis. Nama Bromartani mengandung nama ke-Indonesia- an sekaligus ke-Jawa-an. Tenaga dan para pemikirnya adalah orang-orang Indonesia (pribumi). Namun, modalnya berasal dari modal asing, yaitu dari usaha kongsi Belanda yang bernama Harteveldt & Co. Oleh sebagiana sejarawan, Bromartani sulit dimasukkan dalam penggolongan pers Indonesia. Bagaimanapun juga, Bromartani yang berbahasa Jawa dan Melayu, dengan m emperkerjakan tenaga teknis berasal dari orang-orang Indonesia (pribumi), sudah bisa disebut sebagai Surat Kabar Pelopor dalam perkembangan pers nasional Indonesia.

n. Pada Tahun 1956
Sebelum tahun 1856, tidak kurang dari 16 surat kabar, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta muncul di Hindia Belanda. Sepuluh surat kabar dimiliki swasta, lima penerbitan berkala, dan beberapa surat kabar ditangani oleh para misionaris Belanda seperti Bianglala pada tahun 1884 di Batavia (Jakarta).

 

b. Pers Pada Masa Pergerakan

a. Sebelum Masa Budi Utomo
Pada masa pergerakan ini, pemerintahan kolonial Belanda bertindak sangat keras terhadap pers sehingga mematikan dunia pers. Banyak surat kabar yang muncul, tetapi dalam perjalanan selanjutnya dibredel karena dianggap membahayakan kondisi pemerintahan kolonial. Dengan adanya pengawasan dan pemberlakuan sensor yang ketat, justru makin membangkitkan semangat perjuangan kaum jurnalis pribumi untuk turut menggerakkan roda pers sebagai alat perjuangan.

Pers
Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

Menjelang awal tahun 1870-an, pers dalam bahasa Indonesia/Melayu dan Jawa telah meneguhkan pijakannya di kota-kota penting di Jawa dan luar Jawa. Perkembangannya lebih bersifat komersial dan berorientasi misi. Segmen pasarnya dengan cepat berkembang di kota-kota pesisir, terutama pada kawasan permukiman para pembaca multirasial dan di lingkungan kaum urban kosmopolitan. Bahasa Melayu rendah berkembang dan menjadi medium pers, meskipun bahasa Jawa tetap berfungsi sebagai bahasa untuk sejumlah surat kabar yang terbit di Yogyakarta dan Surakarta.

Surat kabar Bromartani merupakan surat kabar berbahasa Jawa pertama yang terbit di Surakarta dengan peluncuran pertama tanggal 25 Januari tahun 1855. Selain itu, surat kabar berbahasa Melayu di Surabaya terbit tahun 1856 dan di Batavia Jakarta tahun 1858. Peran para editor Indo saat itu sangat penting dalam mengelola surat kabar dan menggunakannya sebagai agen perubahan sosial.

Surat kabar Medan Prijaji, sebuah mingguan berita yang terbit di Bandung pada tahun 1907 tercatat sebagai surat kabar nasional pertama yang menyandang predikat Surat Kabar Pribumi. Pemilik surat kabar ini bernama Raden Mas Tirtohadisoerjo.

b. Pers Pada Masa Pergerakan Budi Utomo (1908)
Setelah munculnya pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan orang –orang Pribumi lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pada waktu itu, pers berfungsi sebagai corong/terompet dari organisasi-organisasi pergerakan kaum pribumi. Saat itu surat kabar nasional menjadi semacam “parlemen” bagi orang Indonesia yang terjajah. Pers selalu menyuarakan kepedihan, penderitaan, serta pencerminan isi hati suatu bangsa yang terjajah. Pers juga menjadi roket pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Sejak terbitnya beberapa surat kabar pribumi di bumi Nusantara, muncul pula beberapa wadah persatuan wartawan. Misalnya, wartawan Indische Jaornalisten Bond (1919) dan Perkumpulan Kaoem Journalist (1931), yang muncul lima bulan setelah kantor berita Antara berdiri.

Beberapa surat kabar Pribumi yang ada dan tetap eksis pada saat itu, antara lain, sebagai berikut.
1) Harian Sedio Tomo sebagai kelanjutan harian Budi Utomo yang terbit di Yogyakarta didirikan bulan Juni 1920.
2) Harian Darmo Kondo terbit di Solo dipimpin oleh Sudaryo Cokrosisworo.
3) Harian Utusan Hindia terbit di Surabaya dipimpin oleh H.O.S, Cokroaminoto.
4) Harian Fadjar Asia terbit di Jakarta dipimpin oleh Haji Agus Salim.
5) Majalah mingguan Pikiran Rakyat terbit di Bandung didirikan oleh Ir. Soekarno.
6) Majalah berkala Daulah Rakyat dipimpin oleh Moh. Hatta dan Sutan Syahrir.

Lama-kelamaan sifat dan isi pers pergerakan semakin jelas, yaitu antipenjajahan. Akhirnya, pers memperoleh tekanan-tekanan dan intimidasi dari pemerintah penjajah Belanda. Salah satu bentuk penekanan pemerintah penjajah Belanda saat itu adalah memberikan hak kepada pemerintah untuk memberangus dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan jika dipandang membahayakan keberadaan pemerintahan penjajah Belanda. Di masa pergerakan itulah berdirilah Kantor Berita Nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.

Surat kabar Soeara Kaoem Boeroeh yang terbit di Purworejo pada tahun 1921 dan Rakyat Bergerak yang terbit di Yogyakarta pada tahun 1923 adalah surat kabar pribumi yang dibredel oleh pemerintah penjajah Belanda. Alasannya, kedua surat kabar tersebut isi beritanya memprovokasi rakyat untuk melawan (memberontak) pemerintah Belanda. Peraturan tentang sensor terhadap pers oleh pemerintah Belanda, dimulai sejak berlakunya Persfreidel Ordonantie pada tahun 1931 dan Haatzaai Antikelen terhadap pers yang antikolonial.

c. Pers Pada Masa Penjajahan Jepang
Pada masa pendudukan penjajah Jepang, semua jenis pers baik radio, majalah, surat kabar maupun kantor berita, dikuasai oleh Jepang. Beberapa surat kabar pribumi memang diperbolehkan. Namun, harus di bawah kontrol pengawasan yang sangat ketat oleh Jepang melalui Undang-Undang Penguasa (Osamu-Sairi) No. 16 tentang Pengawasan Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan serta Pemilikan Pengumuman dan Penerangan. Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Guna meraih simpati rakyat Indo-nesia, Jepang melakukan propaganda tentang Asia Timur Raya. Namun sebetulnya, propaganda itu hanyalah demi kejayaan Jepang belaka. Sebagai konsekuensinya, seluruh sumber daya alam dan sumberdaya manusia di Indonesia diarahkan untuk kepentingan dan kemenangan perang Jepang.

Pers masa penjajahan Jepang, negara Indonesia mengalami kemunduran yang sangat besar. Pers nasional yang pernah hidup pada zaman pergerakan secara sendiri-sendiri dipaksa bergabung untuk tujuan yang sama, yaitu mendukung kepentingan dan kemenangan Jepang.

Pers di masa pendudukan Jepang, surat kabar semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan bersifat pro-Jepang. Beberapa harian yang muncul pada masa itu adalah sebagai berikut.
a) Harian Asia  Raya di Jakarta; c) Harian Suara Asia di Surabaya;
b) Harian Sinar Baru di Semarang; d) Harian Tjahaya di Bandung.

Pers nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang melebihi penderitaan dan pengekangan kebebasan zaman Belanda. Namun dibalik itu, ada beberapa manfaat yang didapat para wartawan atau insan pers Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang, yaitu sebagai berikut.

a) Pengalaman yang diperoleh para karyawan pers Indonesia bertambah dan fasilitas serta alat-alat yang digunakan lebih banyak daripada masa pers zaman Belanda. Para karyawan pers mendapat pengalaman banyak dalam menggunakan berbagai fasilitas tersebut.

b) Pemakaian bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin luas. Penjajah Jepang berusaha menghapuskan bahasa Belanda dengan kebijakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan seluas-luasnya. Kondisi ini sangat membantu perkembangan bahasa Indonesia saat itu, yang akhirnya menjadi bahasa nasional.

c) Pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang. Selain itu. kekejaman dan penderitaan yang dialami pada masa pendudukan Jepang memudahkan para pemimpin bangsa memberikan semangat untuk melawan penjajahan.

 

c. Pers Pada Masa Kemerdekaan

a. Pers Pada Masa Revolusi Fisik

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pers Indonesia berperan sebagai corong pemerintah Republik, yaitu pers yang mendukung perjuangan dan melawan strategi pecah-belah Belanda. Jurnalisme politik berkembang lagi, begitu pula organisasi wartawan. Kesatuan Wartawan Indonesia (PWI) lahir pada tangal 9 Februari 1946. Selanjutnya, disusul dengan munculnya serikat perusahaan surat kabar (sekarang penerbit) pada tanggal 8 Juni 1946.

Pada saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan berikut ini.
1) Pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh tentara pendudukan Sekutu dan Belanda yang selanjutnya dinamakan pers Nica (Belanda).
2) Pers yang dimunculkan dan dibiayai oleh orang-orang Indonesia yang disebut pers republik.

Kedua kelompok pers tersebut sangat bertolak belakang. Pers Republik disuarakan oleh kaum pejuang kemerdekaan yang memuat berita-berita atau tulisan-tulisan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan Belanda-Sekutu. Pers Republik ini nyata-nyata berfungsi sebagai alat perjuangan. Sebaliknya, pers Nica berusaha memengaruhi dan melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia supaya dapat menerima kembali kehadiran Belanda untuk berkuasa (menjajah) kembali di Indonesia.

Beberapa contoh koran republik yang muncul pada masa itu antara lain harian Merdeka, Sumber, Pemandangan, Kedaulatan Rakyat, Nasional dan Pedoman. Jawatan penerangan Belanda menerbilkan pers Nica, antara lain Warta Indonesia di Jakarta, Persatuan di Bandung. Suluh Rakyat di Semarang, Pelita Rakyat di Surabaya, dan Mustika di Medan. Pada masa revolusi fisik inilah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan serikat pengusaha surat kabar (SPS) lahir. Kedua organisasi ini mempunyai kedudukan penting dalam sejarah pers Indonesia.

Pers
Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

b. Pers pada Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal terjadi pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada waktu itu, Indone-sia menganut sistem parlementer yang berpaham liberal. Pers nasional saat itu menyesuaikan diri dengan alam liberal yang sangat menikmati adanya kebebasan pers. Pada umumnya, pers nasional mewakili aliran politik (ideologi) yang saling berbeda. Fungsi pers dalam masa pergerakan dan revolusi sebagai alat perjuangan rakyat dan bangsa dalam mencapai kemerdekaan telah berubah menjadi pers sebagai perjuangan kelompok- kelompok partai atau aliran politik (ideologi). Artinya, tiap surat kabar memosisikan diri berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) sejak tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia memasuki era demokrasi liberal yang diwarnai dengan kebebasan pers. Saat itu, kebebasan pers benar-benar berperan dalam pembentukan pranata sosial. Akan tetapi, pers tersebut lemah dalam permodalan.

Kebebasan pers disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang atau golongan tertentu yang tidak bertanggung jawab, seperti kepentingan-kepentingan politik praktis. Misalnya PSI memiliki surat kabar Pedoman, NU memiliki surat kabar Duta Masyarakat, PKI memiliki surat kabar Harian Rakyat, PNI memiliki surat kabar Soeloeh Ra’jat Indonesia, dan Masyumi memiliki surat kabar Abadi. Bahkan, pada tahun 1957 jumlah surat kabar mencapai jumlah 120 buah.

Pers
Pers : Pengertian dan Perkembangan di Indonesia

Kehidupan pers liberal yang berkembang pada masa itu tidak seperti kehidupan pers yang ada di negara-negara liberal. Pers di negara liberal merupakan akumulasi modal dari perusahaan pers sehingga pers nasional tidak berkembang. Hal ini karena bangsa Indonesia bekas penjajahan Jepang dan Belanda, yang tidak memiliki golongan menengah yang cukup.

Masa partai politik merupakan konsumen tertinggi pada waktu itu. Koran umum yang terbit, antara lain Merdeka dan Indonesia Raya. Sementara itu terjadi 300 lebih kasus pemberangusan pers oleh pemerintah tahun 1957. Misalnya, penahanan terhadap wartawan, interograsi, peringatan, dan penyitaan percetakan yang mengacu kepada undang-undang ciptaan Belanda. Puncaknya, Kodam V Jakarta Raya memberlakukan ketentuan surat ijin terbit (SIT) tanggal 1 Oktober 1957 yang mengawali era kematian pers Indonesia.

c. Pers pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin adalah masa kepemimpinan Presiden Sukarno (1959-1965). Masa ini berawal dari keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk mengakhiri masa demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sejak itu mulailah masa demokrasi terpimpin dengan mendasarkan kembali pada UUD 1945.

Sejalan dengan demokrasi terpimpin, pers nasional menganut konsep otoriter. Pada saat itu, pers nasional merupakan terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden serta mengindoktrinasikan kebijakan pemerintah (manipol-USDEK). Pers bertugas menggerakkan aksi-aksi massa yang revolusioner dengan jalan memberikan penerangan serta membangkitkan jiwa dan kehendak massa agar mendukung pelaksanaan manipol dan ketetapan pemerintah lainnya.

Pada masa demokrasi terpimpin, pers sebagai alat revolusi melalui Ketetapan MPRS Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penerangan Massa. Melalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10/1960, SIT diberlakukan secara terbatas dan ketat. Penerbit yang telah ada diwajibkan mengajukan permohonan SIT lagi.

Beberapa ketentuan yang diberlakukan, di antaranya, sebagai berikut.
a) Pers berbahasa Cina dilarang.
b) Diarahkan kepada pemulihan berlakunya UUD 1945.
c) Pers digiring menjadi atat perjuangan politik ideologi.
d) Pers diharuskan menjadi alat atau kepanjangan pemerintah dalam mengawal perjuangan revolusi yang belum selesai.
e) Mengeluarkan peraturan untuk lebih mengetatkan pengawasan terhadap pers dengan kewajiban seluruh penerbitan pers agar mengajukan permohonan Surat Izin Terbit (SIT) dengan mencantumkan 19 pernyataan mendukung Manipol-Usdek.

Akibat peraturan tersebut, banyak institusi yang memilih tutup, seperti harian Abadi yang antikomunis, Pedoman Nusantara, Keng-Po, atau Pos Indonesia. Jumlah surat kabar hanya sekitar 60 buah. Redaktur Indonesia Raya tahun 1956-1961, kantor berita Antara, organisasi PWI, dan SPS (Serikat Perusahaan Surat kabar) dikuasai komunis. Pers yang semula bebas/liberalis berubah menjadi alat propaganda politik. Aktivis pers seperti B.M. Diah, Adam Malik, Wonohito mencetuskan manifesto kerbudayaan dan badan pendukung Soekarnoisme yang anti-PKI dengan mendirikan majalah Merdeka, namun kemudian ditutup (dibredel).

d. Pers pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru adalah masa kepemimpinan Presiden Suharto (1966-1998). Pemerintahan Orde Baru berawal dari keberhasilannya menggagalkan G-30- S/PKI yang bertujuan membentuk negara Indonesia yang komunis. Sejak saat itu, Orde Baru bertekad kembali kepada-Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Orde Baru disebut juga sebagai Orde Pembangunan.

Pada masa awal Orde Baru (tahun 1964), pers sempat menikmati kebebasannya. Saat itu sempat muncul beberapa surat kabar harian yang diterbitkan para mahasiswa, antara lain surat kabar harian KAMI, API, atau Trisakti. Dengan keluarnya UU No. 11/1966, telah meletakkan kembali sendi- sendi kelembagaan pers nasional sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 32 tanggal 12 Desember 1966, pers mendapatkan angin segar dari pemerintah, di antaranya, sebagai berikut.

Pasal 4 : Pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.

Pasal 5 : Kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga  negara  dan  dijamin.

Pasal 8 (2) : Pendirian surat kabar tidak perlu SIT dari pemerintah, hanya  saja kebebasan pers berlaku hingga 15 Januari 1975.

Pers selalu merefleksikan situasi dan kondisi masyarakatnya. Pers nasional di masa Orde Baru tumbuh dan berkembang menjadi salah satu unsur penggerak pembangunan. Pemerintah Orde Baru sangat mengharapkan pers nasional sebagai mitra dalam rangka menggalakkan pembangunan sebagai jalan memperbaiki taraf hidup rakyat.

Setelah masa-masa awal orde baru terlewati, kemudian terjadi berbagai tekanan-tekanan terhadap Pers. Bahkan, harian Abadi, Indonesia Raya, Pedoman, Pemuda Indonesia dibredel oleh pemerintah Orde Baru untuk dilarang terbit selamanya. Pers mahasiswa juga tak luput dibredel setelah penerapan NKK/BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kampus). Kebijakan Orde Baru membungkam Pers nasional pada dasarnya dipicu oleh peristiwa Malari (Malapetaka 1 Januari) I & II di Jakarta (tahun 1974/1976), dan tak luput juga di wilayah kampus lainnya, seperti Gelora Mahasiswa UGM, almamater IPB, Media IT, Kampus ITB, dan Salemba UI.

Saat itu, pers menjadi media vital dalam mengomunikasikan pembangunan. Oleh karenanya, pers yang mengkritik pembangunan akan mendapat tekanan dan intimidasi. Pada awalnya, Orde Baru bersikap terbuka dan mendukung pers. Namun, dalam perjalanan berikutnya mulai menekan kebebasan pers. Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah atau terlalu berani mengkritik pemerintah dibredel atau dicabut Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP).

Perumusan konsep pers Pancasila mulai dilakukan tanggal 7-8 Desember 1984 di Solo. Selanjutnya, muncul istilah “pers bebas yang bertanggung jawab”. Namun demikian, pers tetap sering dibredel dengan alasan meresahkan masyarakat dan menyinggung sara (suku, agama, ras, dan antargolongan), seperti Prioritas (1987), Monitor (1990), Tempo, Editor, De-Tik (1994), dan Simponi (1994).

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) dimasukkan dalam keluarga besar pers Indonesia bersama PWI, SGP, dan SPS. Ketika Peraturan Menteri Penerangan No. 10 Tahun 1984 diberlakukan, sejak itulah keluar aturan tentang SIUP. Terjadilah persaingan ketat pers secara bisnis. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 membuka peluang modal asing masuk pers. Pers mulai terjebak antara idealisme politik dan pragmatisme ekonomi.

Kesimpulannya, pada era Orde Baru, pers diperlakukan sebagai berikut.

1) Pengamalan Pancasila di bidang jurnalistik menjadi jantung kelembagaan pers, manifestasi peranan, tugas, dan kewajiban pers sebagai lembaga.

2) Dibentuknya Departemen Penerangan sebagai alat kontrol terhadap pers.

3) Diharuskannya penerbitan pers dengan SIUPP yang diberikan oleh Departemen Penerangan.

4) Meletakkan sendi-sendi kelembagaan pers nasional sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 1966 tentang Pers.

 

Penutup Materi Seputar Pers

Demikian uraian materi kita kali ini yang membahas seputar dunia pers. Mulai dari pengertiannya, sampai perjalanan perkembangan dunia pers di Indonesia. Semoga bermanfaat dan membantu para pelajar dimana pun berada. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajarm raih cita-citamulia, dan taklukan dunia dengan ilmu pengetahuan!

Baca Juga : Proklamasi Kemerdekaan

Daftar Pustaka Materi Pers

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Partner : Contoh-Contoh.Com