Perjanjian Jual Beli – Ilmu Penjualan

Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli – Ilmu Penjualan

Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual-beli merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah  pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan  isi perjanjian yang mereka  buat.  Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Akan tetapi kebebasan dalam membuat suatu perjanjian itu akan menjadi berbeda bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Masing-masing negara memiliki ketentuan tersendiri yang bisa jadi  berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berasal dari dua negara yang berbeda tersebut karena apa yang diperbolehkan oleh suatu sistem hukum negara tertentu ternyata dilarang oleh sisten hukum negara lainnya.

Suatu jenis perjanjian jual-beli barang dibuat untuk menjamin kepastian hukum  bagi para pihak.  Perjanjian  tersebut  akan meliputi  subyek dan obyek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan upaya hukum yang tersedia bagi para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Baca Juga : Perekonomian Indonesia

 

Perjanjian Jual Beli Barang

Sudikno Mertokusumo  (1996:103)  mendefinisikan  perjanjian  sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum  yang dilakukan  oleh dua orang  atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer aanbod) dan perbuatan penerimaan (acceptance, aanvaarding).

Dalam pasal 1457 KUHPerd disebutkan bahwa  jual-beli  adalah  suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan suatu kebendaan,dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli – Ilmu Penjualan

Jadi pengertian jual-beli menurut KUHPerd adalah suatu perjanjian bertimbal balik  dalam  mana pihak  yang satu (penjual)  berjanji  untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 1995:1)

Perjanjian jual-beli  dalam KUHPerd  menentukan bahwa  obyek perjanjian harus  tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas atas barang tersebut kepada pembeli.

Sementara itu, KUHPerd mengenal tiga macam barang yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak (barang tetap), dan barang tidak berwujud seperti piutang, penagihan, atau claim.

Surat perjanjian jual beli merupakan Akta  Sesuatu  surat  untuk  dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Di dalam KHUPerdata ketentuan mengenai akta diatur dalam Pasal 1867 sampai pasal 1880.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Apabila akta otentik cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), maka untuk akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan  pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh  pihak  yang  berkepentingan  saja. Contoh dari akta otentik adalah akta  notaris,  vonis,  surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dsb, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli dsb.

Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai  alat   pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang  sempurna  bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat  dalam  akta  tersebut.  Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam Undang-undang No.13  tahun  1985 tentang  Bea Meterei disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat  perdata  maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Dengan tiadanya materai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli) tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Bila suatu surat yang dari semula tidak diberi meterei  dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan.

 

Format Perjanjian Jual Beli

Identitas Subyek dan Obyek yang perlu Dicantumkan dalam Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli – Ilmu Penjualan

Surat perjanjian adalah surat yang berisi kesepakatan dua  orang atau lebih tentang sesuatu hal. Tujuan pembuatan surat perjanjian adalah sebagai berikut :
a. Sebagai pembuktian adanya kesepakatan,
b. Sebagai pedoman bila terjadi perselisihan dikemudian hari
c. Untuk menentukan wilayah hukum, terjadi penuntutan karena salah satu pihak merasa dirugikan.

Bagian dalam surat perjanjian secara umum menjadi tiga, yaitu :
a. Bagian pembuka
b. Bagian isi, dan
c. Bagian penutup.

a. Bagian pembuka
Bagian pembuka surat perjanjian adalah salah satu bagian surat perjanjian yang berisi perjanjian. Hal-hal dicantumkan dalam surat perjanjian, yaitu :

1. nama perjanjian
Nama perjanjian adalah subyek atau permasalahan yang diperjanjikan. Contoh  : perjanjian  jual-beli, perjanjian kerja, dan sebagainya.

2. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah orang atau badan- badan hukum yang mengadakan perjanjian.  Pihak  yang mengadakan perjanjian harus dituliskan secara lengkap sesuai identitas dirinya.

Identitas diri berupa :
nama, perseorangan atau badan hukum,
nomor identitas diri, nomor Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau Surat Izin Mengemudi bagi perseorangan, dan nomor Surat-Surat izin usaha untuk badan hukum
alamat sesuai bukti identitas diri
untuk siapa dan atas nama siapa ia bertindak

3. pernyataan kesepakatan

b. Bagian isi
Bagian isi dalam surat perjanjian adalah bagian dalam  surat perjanjian yang berisi mengenai klausa-klausaatau pasal-pasal yang dijanjikan. Bagian isi dalam surat perjanjian ini berisikan :
1). Isi/pasal/kalusa  yang  dijanjikan
2). Jangka waktu perjanjian diadakan
3). Abritase (cara penyelesaian permasalahan)
4). Sanksi bagi pelanggar perjanjian
5). Penanggung beban biaya-biaya akibat perjanjian

c. Bagian penutup (Klausa Penutup)
Adalah bagian dari surat perjanjian yang berisi mengenai penutup dalam perjanjian.  Hal-hal yang dicantumkan  dalam klausa  penutup  adalah :
1). Nama pihak yang mengadakan perjanjian
2). Tanda tangan pihak yang mengadakan perjanjian
3). Tempat dan tanggal perjanjian dilakukan
4). Sanksi

 

Draft Perjanjian Jual Beli

Surat perjanjian jual beli pada umumnya memuat:

a. Nama orang atau perusahaan dan alamat pihak-pihak yang melakukan jual/beli tersebut;
b. Nama, jenis atau type, kualitas dan jumlah barang yang dibeli;
c. Cara jual beli yaitu:
1). Harga barang
2). Syarat pembayaran
3). Sanksi keterlambatan pembayaran
4). Cara pengiriman barang, dan
5). Penutupan asuransi (jika ada).
d. Jaminan bank atau garansi bank (jika diminta)
e. Syarat atau ketentuan khusus:
1). Mengenai retur barang,
2). Mengenai penggantian barang atau penukaran, dan
3). Garansi barang,
4). Penyelesaian perselisihan.
f. Tempat dan waktu (tanggal) dibuat perjanjian,
g. Tanda tangan pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

 

Keterangan :

a. Subyek Perjanjian Jual Beli

Subyek dalam perjanjian jual beli adalah pihak penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan jual beli. Dalam perjanjian jual beli itu disebut nama penjual atau wakil perusahaan yang menjual dan nama pembeli atau wakil perusahaan pembeli.

Pihak penjual dalam perjanjian itu biasanya disebut sebagai Pihak Kesatu sedangkan pihak pembeli disebut sebagai Pihak kedua.

b. Alamat subyek

Alamat subyek meliputi pencantuman alamat penjual dan pihak pembeli yang dicantumkan di bawah nama masing-masing. Alamat perlu dicantumkan sebagai alamat tujuan korespondensi di antara para pihak.

c. Obyek perjanjian jual beli

Obyek dalam  perjanjian  jual beli adalah  barang  (produk)  yang diperjual belikan oleh pihak penjual dan pembeli, antara lain meliputi nama jenis barang, spesifikasi teknis, warna dan banyaknya barang.

d. Peraturan perjanjian jual beli

Peraturan atau ketentuan (syarat-syarat) yang dicantumkan dalam perjanjian adalah meliputi hal-hal yang berkaitan  dengan  hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli, antara lain:
a). Cara  pengiriman barang;
b). Asuransi barang dalam perjalanan;
c). Harga dan pajak terkait atas penjualan barang kena pajak; d). Cara pembayaran
e). Klaim atas keadaan  barang  atau ketentuan pengembalian (retur);
f). Sanksi atau penalti atas keterlambatan  kedatangan  barang,  dan
g). Sanksi atau penalti atas keterlambatan pembayaran.

e. Masa berlakunya perjanjian jual beli

Masa berlakunya perjanjian jual beli harus dicantumkan sebagai pedoman apakah perjanjian ini menganut satu kali atau terus menerus selama periode (periode waktu) tertentu.

f. Syarat force majeure

Syarat force  majeure  yaitu  ketentuan  khusus  yang mengatur  mengenai kemungkinan terjadinya situasi atau kondisi diluar kemampuan para pihak yang mkerlakukan perjanjian.

g. Tempat penyelesaian masalah

Untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dan diperkirakan sulit diselesaikan, biasanya pengadilan dipilih sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

h. Pengesahan perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli pengesahannya dilakukan oleh  kedua  belah  pihak yang melakukan  perjanjian,  yaitu  dengan  cara menandatangani perjanjian oleh masing-masing  pihak.  Dalam  hal ini, disamping tandatangan dapat pula ditambah dengan cap perusahaan.

Perjanjnjian tersebut dibubuhi meterai senilai  Rp  6.000,00   (besarnya bea meterai bisa berubah sesuai Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri Keuangan).

i. Tempat dan saat dibuat perjanjian jual beli

Tempat dan saat dibuatnya perjanjian oleh kedua belah pihak dapat dicantumkan pada awal kalimat perjanjian atau penutup perjanjian.

j. Sanksi dalam perjanjian jual beli

Pada hakekatnya penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak sudah memadai, tidak lagi diperlukan adanya sanksi-sanksi. Perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian merupakan hokum. Dalam KUH Perdata Pasal 1338 disebutkan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang

berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya “ Namun demikian, bila  kedua belah pihak menginginkan adanya sanksi, dapat saja mengundang dua orang saksi untuk  membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. Namun demikian, akan lebih baik jika perjanjian jual beli dapat dibuat di depan Notaris

 

Penutup

Demikianlah uraian materi singkat yang membahas mengenai perjanjian jual beli. Semoga dapat bermanfaat dan membantu para pembaca, khususnya para pelajar Indonesia dimana pun berada. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, raih cita-cita mulia, dan taklukan dunia dengan ilmu pengetahuan!

Share artikel perjanjian jual beli ini ke temanmu ya!

Daftar Pustaka

Penjualan Jilid 3 untuk SMK oleh Devi Puspitasari— Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Partner : Contoh-Contoh.Com