Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konstitusi merupakan peraturan dasar negara yang berisi ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber perundang-undangan lainnya. Negara Indonesia memiliki dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis yang terdapat pada Undang- Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis, seperti hukum adat, bermusyawarah untuk mencapai suatu mufakat, dan pidato negara oleh presiden. Di bawah ini adalah uraian mengenai substansi kontitusi tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Memahami Arti Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 pasal, 27 pasal, 65 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

2. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945
a. UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga/badan-badan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia, dan penduduk.
b. UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar (memuat hukum dasar).
c. UUD 1945 merupakan hukum tertinggi.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 pasal 7, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti UU
3) Peraturan Pemerintah
4) Peraturan Presiden
5) Peraturan Daerah.
d. UUD 1945 merupakan sumber hukum
Semua peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

3. Isi Undang-Undang Dasar 1945
Garis besar isi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
b. Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
1) Bab I, Pasal 1 mengenai bentuk dan kedaulatan
2) Bab II, Pasal 2-4 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Bab III, Pasal 4-16 mengenai kekuasaan pemerintahan negara
4) Bab V, Pasal 17 mengenai kementerian negara
5) Bab VI, Pasal 18 -18B mengenai pemerintah daerah
6) Bab VII, Pasal 19-22B mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
7) Bab VIIA, Pasal 22C-22D mengenai Dewan Perwakilan Daerah
8) Bab VIIB, Pasal 22E mengenai Pemilu
9) Bab VII, Pasal 23-23D mengenai keuangan
10) Bab VIIIA, Pasal 23E-23G mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan
11) Bab IX, Pasal 24-25 mengenai kekuasaan kehakiman
12) Bab IXA, pasal 25A mengenai wilayah negara
13) Bab X, Pasal 26-28 mengenai warga negara dan penduduk
14) Bab XA, Pasal 28A-28j mengenai hak asasi manusia
15) Bab XI, Pasal 29 mengenai Agama
16) Bab XII, Pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan
17) Bab XIII, Pasal 31-32 mengenai pendidikan dan kebudayaan
18) Bab XIV, pasal 33-34 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
19) Bab XV, Pasal 35-36c mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
20) Bab XVI, Pasal 37 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar.

4. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Amendemen merupakan suatu perubahan yang bertujuan memperkokoh fungsi dan kedudukan UUD 1945 dengan mengakomodasi dari aspirasi politik untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Untuk melakukan perubahan dalam UUD 1945, sesuai dengan yang dimuat pada pasal 37 kewenangan tersebut diberikan kepada MPR.

Pada era Reformasi, banyak tuntutan akan adanya perubahan UUD 1945, yang hingga saat ini mengalami 4 kali amendemen, yaitu:
a. Sidang Umum MPR Tahun 1999 merupakan Amendemen I dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
b. Sidang Umum MPR Tahun 2000 merupakan Amendemen II dan disahkan pada tanggal 18 Agutus 2000.
c. Sidang Umum MPR Tahun 2001 merupakan Amendemen III dan disahkan pada tanggal 10 November 2001.
d. Sidang Umum MPR Tahun 2002 merupakan Amendemen IV dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Alasan diadakan amendemen terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut.
a. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga berakibat tidak terdapat check and balance antarlembaga negara.
b. UUD  1945 memberikan  kekuasan yang sangat besar  pada presiden.
c. UUD 1945 memiliki pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir.
d. UUD 1945 dalam hal kesejahteraan sosial tidak tercapai dan berakibat munculnya monopoli, oligoli, serta monopsoni.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, dilakukannya Amendemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal berikut ini.
a. Memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan pada badan legislatif.
b. Pembatasan terhadap kekuasaan badan eksekutif (presiden).
c. Adanya pembaharuan pada badan-badan negara.
d. Menegaskan kembali hak dan kewajiban warga negara dan negara serta hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia.
e. Menegaskan adanya otonomi daerah.

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.