Negara : Pengertian, Sifat, Unsur, Fungsi, Bentuk

Negara
Negara

Pengertian Negara

Negara berbeda dengan bangsa. Jika bangsa merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Baca Juga : Negara Penghasil Emas Terbesar Di Dunia

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang mensyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah (negara), dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Berbagai pengertian negara menurut para ahli , adalah sebagai berikut.

1) Logemann
Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

2) George Jellineek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

3) Mr. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

4) Roger H.Soltau
Negara didefinisikan dengan alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat

5) Harold J.Laski
Negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

6) Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

7) Mac Iver
Negara diartikan dengan asosiasi yang menyelengarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberikan kekuasaan memaksa.

8) Prof.  Miriam Budiardjo
Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Dari beberapa pendapat tentang negara tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut warganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitis dari kekuasaan yang sah.

 

Sifat Negara 

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi-organisasi lainnya. Umumnya, menurut Miriam Budiardjo setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan mencakup semua.

1) Sifat Memaksa
Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demi penertiban dalam masyarakat tercapai serta dapat mencegah terjadinya anarki, maka negara memiliki sifat memaksa. Artinya mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi atau asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan. Akan tetapi, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.

Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaanya tidak begitu menonjol. Di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, seringkali sifat paksaan dipakai seminimal mungkin dan mungkin dipakai upaya persuasi (meyakinkan) terlebih dahulu. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warganegara harus membayar pajak dan orang yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi.

2) Sifat Monopoli
Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Contoh: menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata kelau negaranya diserang oleh musuh, memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3) Sifat Mencakup Semua
Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali hal ini memang diperlukan, karena kalau seseorang kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakt yang dicita-citakan akan pula. Lagipula menjadi warganegara tidak berdasarkan kemauan sendiri (involutary membership) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaanya bersifat sukarela.

 

Unsur-Unsur Terbentuknya Negara 

Dalam rumusan Konvensi Montevideo (1933) menyatakan bahwa “Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut : (a) penduduk yang menetap; (b) wilayah tertentu; (c) suatu pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain”.

Pendapat Mac Iver dalam buku “Encyclopedia of Government and Politics” karangan Mary H dan Mourice K. (1992), suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok yaitu : pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh Mahfud MD, sebagaimana disebutkan dalam buku “Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan” karangan Mansour Fakih, disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lain seperti pengakuan dunia Internasional dan adanya konstitusi yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif.

1) Unsur Konstitutif Negara

Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk sebagai unsur mutlak, unsur yang harus ada untuk terbentuknya negara. Suatu negara akan kesulitan dalam menyelenggarakan kehidupannya jika masih memiliki masalah dengan salah satu unsur konstitutifnya. Misalnya, negara Palestina masih menemui masalah berkaitan dengan wilayah negara. Wilayahnya masih menjadi sengketa dengan Israel, meskipun Palestina telah memiliki rakyat dan pemerintahan.

Bangsa Eskimo yang berada di Kutub Utara tidak bisa dikatakan negara sebab tidak memiliki pemerintahan. Unsur konstitutif negara adalah unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu negara. Belum adanya salah satu unsur mengakibatkan belum adanya negara.

Unsur konstitutif negara mencakup adanya wilayah yang meliputi darat, udara, dan perairan (khusus perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.

a) Wilayah tertentu

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan (wilayah darat), perairan (wilayah laut/perairan) dan wilayah udara (wilayah udara).

Daratan (wilayah darat) suatu negara dibatasi oleh wilayah darat atau laut (perairan) negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral (bi = dua); perjanjian yang dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilateral (multi = banyak). Perbatasan antardua negara dapat berupa: perbatasana alam; seperti sungai, danau, pengunungan atau lembah; perbatasan buatan;seperti pagar tembok, pagar kawat,tiang tembok; perbatasan ilmu pasti yakni dengan menggunakan ukuran garis lintang dan garis bujur pada peta bumi.

Perairan (wilayah laut) menjadi bagian atau termasuk wilayah sutu negara disebut perairan teritorial dari negara yang bersangkutan. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut kearah laut. Lautanyang berada di luar perairan teritorial disebut lautan bebas (Mare Liberum).

Disebut dengan lautan bebas, karena wilayah perairan tersebut tidak termasuk wilayah kekuasaan suatu negara sehingga siapapun bebas memanfaatkannya. Udara yang berada diatas wilayah daratan dan perairan teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankan.

b) Penduduk yang menetap

Penduduk adalah sekelompok orang yang mendiami daerah tertentu, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang- undang. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dengan penduduk atau bangsa lain. Misalnya, dalam kebudayaannya, nilai politiknya, maupun identitas nasionalnya.
Menurut Austin Renney, penduduk suatu negara digolongkan menjadi dua, yaitu :
(1) warga negara dan
(2) orang asing.

Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka memberikan kesetiaannya kepada negara negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik. Sementara itu,

Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tingggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Perbedaan lainnya, setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan negaranya, meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negara selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Di lain pihak, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara di mana ia tinggal sejauh ia masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

c) Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah menegakan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan , menyatakan dan menjalankan kemauan-kemauan individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah dalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan- kepentinagn bersama.

Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama. Pemerintah suatu negara mempunyai kedaulatan ke luar dan ke dalam. Berdaulat ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain, mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara- negara lain, sehingga bebas dari campur tangan negara lain. Berdaulat ke dalam, pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Unsur-unsur Deklaratif Negara

Unsur Deklaratif adalah unsur yang sifatnya penyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif. Meskipun unsur deklaratif bukan merupakan unsur pembentuk (konstitutif), dalam tata pergaulan internasional unsur deklaratif sangat diperlukan. Suatu negara yang baru merdeka sangat bekepentingan untuk terpenuhinya unsur deklaratif, khususnya unsur pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur Deklaratif meliputi adanya tujuan negara, konstitusi , pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun secara de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.

Pengakuan (recognition) terhadap suatu negara adalah perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisir, tidak terkait kepada negara yang telah lebih dulu ada serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Dengan tindakan ini, mereka (negara-negara yang memberi pengakuan) menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.

Pengakuan suatu negara dari negara lain bukan unsur yang menentukan bagi suatu negara, namun merupakan unsur yang sangat pentig dalam hubungan antarnegara. Tidak ada satu negara pun dapat hidup terasing dari negara-negara lain. Alat-alat komunikasi modern kini telah semakin mendorong terciptanya hubungan saling tergantung antar negara- negara di dunia.

Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjalin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Dengan begitu, negara tersebut dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya secara aman dan sempurna. Negara tidak khawatir bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara- negara yang telah ada.

Pengakuan suatu negara atas keberadaan negara lain didasarkan pada banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu saja karena negara yang bersangkutan secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara. Persyaratan ini ditetapkan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Montevideo 1933.

Ciri-ciri pokok sebuah negara sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki:

a) penduduk yang permanen,
b) wilayah tertentu,
c) suatu pemerintahan, dan
d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Macam pengakuan adalah sebagai berikut :

1) Pengakuan secara de jure, artinya pengakuan berdasar hukum. Menurut negara yang mengakui, negara yang diakui tersebut secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional

2) Pengakuan secara de facto, artinya pengakuan tentang kenyataan mengenai adanya suatu negara. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara.
Pengakuan de facto tidak sekuat pengakuan de jure. Pada umumnya, sebelum memberi pengakuan de jure, negara terlebih dulu memberi pengakuan de facto. Perbedaan antara pengakuan de facto dan de juure adalah sebagai berikut.
1) Wakil-wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan dan hak istimewa diplomatik.
2) Pengakuan de facto dapat ditarik kembali.
3) Negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut.

 

Fungsi Negara 

Fungsi negara merupakan gambaran yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas negara. Pada dasarnya, negara dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan- kebutuhan manusia, baik selaku pribadi maupun kehidupan berkelompok. Dengan hidup bernegara diharapkan keinginan dan kebutuhan hidup menusia akan makin mudah dan efektif.

Negara mempunyai fungsi pelayanan. Artinya negara dengan alat perlengkapannya berusaha untuk melayani segala keperluan warga negaranya baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dari konsep pemikiran ini, pemerintah merupakan abdi atau pelayan masyarakat, bukan minta dilayani masyarakat. Ada tiga kelompok fungsi negara, yaitu sebagai berikut.
1) Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu.
2) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3) Negara menjadi penengah yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat dan menyediakan suatu sistem peradilan bebas dan independen yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.

 

Fungsi Negara Menurut Para Ahli 

✪ Menurut Miriam Budiardjo dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (1997), fungsi pokok negara, yaitu :

1) Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.
2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Fungsi ini dijalankan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.
3) Mengupayakan aspek pertahanan dan keamanan, guna menjaga serangan dari luar dan rongrongan dari dalam negeri. Untuk ini, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4) Menegakkan keadilan bagi segenap rakyatnya melalui badan-badan pengadilan yang telah ada dan diatur dalam konstitusi negara.

✪ Menurut Charles E. Merriem dalam buku “The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training” (1961), ada lima fungsi negara, yaitu:

1) Menegakkan keadilan
Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan yang ada.
2) Perlindungan
Negara mempunyai fungsi perlindungan, yakni memberi perlindungan terhadap warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri
3) Pertahanan
Guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, negara mempunyai fungsi pertahanan. Untuk menghindari segala kemungkinan ancamanan serangan dari dalam maupun luar, maka negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4) Melaksanakan penertiban
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalammasyarakat, negara harus melaksanakan fungsi penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai “stabilisator” terhadap berbagai gejolak atau gangguan yang mungkin terjadi.
5) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada masa sekarang fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan.

Mengenai fungsi negara itu, ada banyak teori, sebagai berikut.

1) Anarkisme

Anarkisme berasal dari bahasa Yunani (anarchis) berarti ‘tanpa pemerintah”. Anarkisme merupakan penyangkalan terhadap negara dan pemerintah. Sesungguhnya anarkisme tidak dapat disebut menganut teori tentang fungsi negara. Menurut anarkisme, kodrat manusia adalah baik dan bijaksana. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat, manusia tidak perlu negara dan pemerintah. Semua hal itu dapat dicapai sendiri oleh para individu dalam perhimpunan- perhimpunan yang dibentuk secara sukarela. Negara sebagai organisasi tidak diperlukan.

2) Individualisme

Secara politis, individualisme adalah paham yang mengajarkan bahwa negara ada untuk individu, bukan untuk negara. Pendek kata individualisme sangat mengagung-agungkan kebebasan individu dalam mengejar kepentingannya. Menurur paham Individualisme, negara mempunyai fungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban individu dan masyarakat. Negara dan aparatur negara hanya ditugaskan untuk menjaga agar individu tidak diganggu keamanan dan ketertibannya, dalam hidup, kebebasan, dan miliknya.

3) Sosialisme

Sosialisme adalah sebuah gerakan sosial yang menghendaki campur tangan negara yang seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Fungsi negara harus diperluas hingga tidak lagi aktivitas sosial yang tidak diselenggarakan oleh negara. Semua aktivitas negara ditujukan untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan bersama.

4) Komunisme

Komunisme adalah salah satu bentuk sosialisme. Baik komunisme maupun sosialisme bertujuan untuk memperluas fungsi negara dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bedanya, komunisme membenarkan tercapainya tujuan-tujuan negara dengan jalan revolusioner, sementara sosialisme masih percaya pada cara-cara damai. Komunisme juga lebih ekstrem dalam pelaksanaan programnya.

 

Bentuk Negara 

Para pakar mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bentuk negara. Namun, selama ini berkembang pendapat yang kuat dan mentradisi bahwa bentuk negara pasti menunjuk pada negara kesatuan atau negara serikat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kedua bentuk negara itulah yang terutama akan di bahas di samping bentuk negara lainnya.
✪ Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara ini disebut bersusunan tunggal. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk :
1) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada didaerahnya .
2) Negara kesatuan dengan sistemsentralisasi di mana segala sesuatu dalamnegara langsungdiatur dandiurus olehpemerintah pusat dandaerahtinggal melaksanakan. Dalam kondisi modern ini jarang ditemui adanya negara kesatuan yang memakai sistem sentralisasi, mengingat makin kompleksnya tugas dari negara dan juga luasnya wilayah negara yang bersangkutan.

✪ Negara serikat, adalah di dalam negara ada negara. Urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secara terperinci (limitatif) diberikan kepada pemerintah federal (delegated powers) dan sisanya menjadi urusan negara bagian.
Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat adalah sebagai berikut:
1) Negara bagian suatu federasi memiliki powers constitutif, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi, sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.
2) Dalam negara federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal; sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentuk undang- undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.

Selain negara serikat (federasi) dikenal juga serikat negara (konfederasi). G. Jellinek dalam buku “Allegemeinen Staatsre” (1993), membedakan federasi dengan konfederasi berdasarkan kriteria “di manakah letak kedaulatan itu”. Jika terletak pada gabungannya, maka itu merupakan negara serikat, tetapi juka terletak pada negara-negara bagiannya, maka itu merupakan serikat negara. Sementara itu, Kranenburg dalam buku “Theories of Comparative Politics” karangan Ronald HC. (2001) membedakannya berdasarkan kriteria “dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap warga negara dari negara bagian”. Jika ya, maka itu adalah negara serikat; sedangkan jika tidak, maka itu adalah serikat negara. Selain bentuk kenegaraan di atas, bentuk-bentuk kenegaraan lainnya adalah, sebagai berikut :

1) Negara Dominion

Dominion merupakan suatu negara yang pada awalnya merupakan bekas jajahan Inggris, setelah negara tersebut merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai raja/ratunya sebagai lambang persatuan mereka. Mereka berhak menentukan/mengurus politik dalamdanluar negerinya sendiri, serta bebas keluar dari ikatanbersama itu. Organisasi ini dinamakan juga sebagai British Commonwealth of Nations. Termasuk dalam negara ini adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan Malaysia.

2) Negara Protektoral

Negara protektoral merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Lazimnya yang diserahkan/dimintakan perlindungan itu adalah soal hubungan luar negeri pelindung. Namun ada juga yang selain soal hubungan luar negeri dan pertahanan juga sebagian besar urusan dalam negeri diserahkan kepada negara pelindung (urusan dalam negeri yang penting). Protektoral semacam ini dsebut protektoral kolonial. Misalnya: Monaco pernah menjadi protektoral Perancis.

3) Uni (Union)

Negara uni adalah dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka dan berdaulat akan tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
(1) Uni riel, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat perlengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama, sesuai kesepakatan yang telah ditentukan terlebih dahulu. seperti Uni Austria-Hongaria tahun 1857-1918, Uni Swedia-Norwegia tahun 1915-1905;
(2) Uni personal, yaitu apabila hanya kepala negaranya yang sama, sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda. Seperti, Uni Ausrtria-Hongaria tahun 1918 dan Uni Inggris-Skotlandia tahun 1603-1707.

 

Tujuan Negara 

Setiap negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Pada hakikatnya, tujuan setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Setiap negara, tujuan negara dirumuskan dalam konstitusianya atau pada hukum dasar negara tersebut. Beberapa pendapat para ahli tata negara mengenai tujuan negara adalah sebagai berikut.

1) JJ. Rousseau
Tujuan negara adalah untuk membentuk suatu persamaan serta kebebasan yang diperuntukkan bagi semua warganya.

2) Roger H. Soltau
Tujuan negara adalah membuat suatu kemungkinan serta kesempatan berkembang bagi rakyatnya dan mengembangkan kreativitas sebebas mungkin.

3) Harold J. Laski
Tujuan negar adalah membentuk suatu suasana yang baik supaya setiap warga negara mampu meraih cita-cita yang diharapkan.

Perbedaan definisi tujuan negara dari beberapa ahli tata negara di atas, pada hakikatnya dipengaruhi oleh situasi serta latar belakang negara asal para ahli tata negara tersebut. Ideologi resmi dari suatu negara sangat mempengaruhi tujuan negara. Misalnya, tujuan negara komunis adalah menciptakan kemakmuran bersama secara menyeluruh bagi segenap warga negara secara merata dan terciptanya kehidupan masyarakat tanpa kelas (strata). Tujuan negara liberal adalah menciptakan kemerdekaan dan pencapaian kebebasan tiap-tiap individu (warga negara) hingga dapat terpenuhi kesejahteraan hidupnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Pendidikan K ewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Partner : Contoh-Contoh.Com