Suprastruktur Politik (Materi Edukasi PKn)

Suprastruktur Politik
Suprastruktur Politik

 

Pengertian Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang dibuat oleh negara untuk melakukan tugas (kekuasaan) negara. Suprastruktur politik yang menganut ajaran Trias Polititika, dibagi menjadi tiga.

a. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melakukan peraturan perundang-undangan.

 

b. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.

 

c. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan.

 

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Sistem ketatanegaraan di Indonesia juga menganut ajaran Trias Politika, dalam pengertian pembagian kekuasaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu para menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Suprastruktur politik menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 tidak menganut sistem negara mana pun. Akan tetapi, merupakan sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia.

 

Suprastruktur Politik Sebelum Amandemen

Adapun suprastruktur politik menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut.
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Dewan  Pertimbangan Agung (DPA)
e. Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)

 

Suprastruktur Politik Sesudah Amandemen

Setelah adanya Amandemen, lembaga negara ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lembaga tertinggi negara yang dipegang oleh MPR serta lembaga-lembaga tinggi negara yang meliputi Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Suprastruktur politik berdasarkan Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
g. Mahkamah Konstitusi (MK)
h. Komisi Yudisial

Sebelum terjadi perubahan, pada amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya lembaga tertinggi negara. Lembaga negara tersebut mempunyai posisi yang setara. Secara institusional, lembaga negara adalah lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari yang lain. Meskipun demikian, di dalam menjalankan tugas (wewenang), lembaga negara tersebut saling terkait. Oleh karenanya, di dalam UUD 1945 tidak didasarkan pada pemisahan kekuasaan secara materiil, tetapi pemisahan kekuasaan secara formal. Berikut ini lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di Indonesia.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR yang berjumlah 550 orang serta anggota DPD yang berjumlah 128 orang. DPR mewakili rakyat dari partai politik peserta pemilu serta DPD merupakan wakil daerah provinsi. DPR maupun DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
Ketentuan mengenai lembaga MPR ini tertuang dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 berikut ini.

Pasal 2:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

 

Pasal 3:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

 

Tugas dan wewenang MPR

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

1) Mengubah dan menetapkan UUD.

2) Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.

3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.

4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

7) Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

 

b. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil presiden adalah lembaga tinggi negara. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan Eksekutif. Sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan secara langsung diharapkan agar kekuasaan Eksekutif mempunyai kekuasaan tersendiri sehingga dapat menyusun pemerintahan yang kuat serta program mandiri yang ditawarkan langsung kepada rakyat pemilih tanpa harus tergantung kepada lembaga legislatif.

Ketentuan mengenai Presiden dan Wakil Presiden ini termuat di dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 hingga Pasal 16. Kekuasan Presiden di dalam menyelenggarakan kehidupan negara sehari-harinya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
1) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah sebagai berikut.
a) Membentuk kabinet dengan mengangkat menteri-menteri serta memberhentikan menteri- menteri.
b) Membentuk dewan pertimbangan untuk memberikan nasihat serta pertimbangan kepada presiden.
c) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
d) Mengajukan rancangan undang- undang kepada DPR.

2) Kekuasaan presiden sebagai kepala negara adalah sebagai berikut.
a) Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
b) Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi
c) Memberi tanda jasa dan tanda kehormatan

 

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga tinggi negara dan berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif seperti yang termuat dalam UUD 1945 Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B. DPR memiliki fungsi sebagai berikut.
1) Fungsi Ligislatif, yaitu membentuk undang-undang.
2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.
3) Fungsi Anggaran, yaitu menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara.

Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

3) Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan.

4) Memerhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah.

6) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

7) Menetapkan APBN bersama dengan memerhatikan pertimbangan DPD.

8) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

9) Memberikan pertimbagnan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan .

10) Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas serta mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang.

11) Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan serta pemberhentian anggota Komisi Yudisial.

12) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

13) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi serta mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.

 

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga tinggi negara. Dalam UUD 1945 Pasal 2 dinyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Secara implisit, kedudukan DPD berada di bawah DPR serta Presiden. Dengan demikian, tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.
1) Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini.
a) Pembentukan  dan pemekaran serta penggabungan daerah
b) Otonomi daerah
c) Perimbangan keuangan pusat dan daerah
d) Hubungan pusat dan daerah
e) Pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.

2) Melakukan pembahasan terhadap RUU yang diajukannya dan memberi pertimbangan kepada DPR atas RAPBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, serta agama.

3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Prinsip Ketidaksetaraan

Prinsip ketidaksetaraan kedudukan DPD diatur dalam UUD 1945 Pasal 22C Ayat (3) jo ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003, bahwa jumlah seluruh anggota DPD tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Apabila dipandang baik dari sudut kelembagaan maupun keanggotaan, DPD merupakan komponen ketatanegaraan yang baru. Selain itu, sehubungan dengan kepentingan masing-masing daerah yang tidak akan sama akan menimbulkan ketidaksamaan pada visi masing-masing anggota DPD. Pada akhirnya mereka akan berjuang sendiri-sendiri untuk kepentingan daerahnya..

 

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga tinggi negara. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Ketentuan mengenai BPK tercantum dalam UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23E sampai 23 G. Adapun tugas dan kewenangan BPK adalah sebagai berikut.
1) Memeriksa semua pelaksanaan keuangan negara.
2) Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Hasil dari tugas BPK tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

 

f. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA beserta lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai MA tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24A. Menurut UUD 1945, syarat bagi calon Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
Tugas dan kewenangan MA adalah sebagai berikut.
1) Mengadili pada tingkat kasasi.
2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
3) Memiliki wewenang lain yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.

 

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini disebut juga kekuasaan yudikatif, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24C. Tugas dan wewenang dari MK ini adalah sebagai berikut.
1) Menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3) Memutus pembubaran partai politik.
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5) Memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden serta/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Anggota Mahkamah Konstitusi atas 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, serta 3 orang oleh Presiden. Ketua serta wakil ketua Mahkamah Konstitusi di antara Hakim Konstitusi itu dipilih melalui suatu pemilihan.

 

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial bukan merupakan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif), tetapi merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki hubungan dengan masalah kehakiman. Komisi Yudisial memiliki tugas (fungsi) untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim yang terbuka dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24B, yaitu sebagai berikut.
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4) Susunan, kedudukan, serta keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

 

Bagikan artikel ini di sosial mediamu, untuk mendukung kami menjadi lebih baik lagi.

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Partner : Contoh-Contoh.Com