Sistem Politik di Indonesia (Materi Edukasi)

Sistem Politik di Indonesia
Sistem Politik di Indonesia

 

Sistem Politik di Indonesia

Sistem Politik di Indonesia – Setiap negara memiliki sistem politik yang sesuai dengan falsafah atau ideologi dari negara yang bersangkutan. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

 

a. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

Perkembangan sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik telah mengalami beberapa kali perubahan, baik sebelum Amandemen UUD 1945 maupun sesudah Amandemen UUD 1945.

1) Sistem Politik Indonesia sebelum Amandemen UUD l945
Sistem ini mengklasifikasikan dalam tiga periode perkembangan politik di Indonesia.

a) Periode 1945 – 1959
Periode ini menggunakan Demokrasi Liberal, dengan indikator sebagai berikut.
– Partai-partai politik sangat dominan yang menentukan arah perjalanan negara melalui badan perwakilan.
– Eksekutif berada pada posisi yang lemah, karena sering jatuh bangun karena adanya mosi partai.
– Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman Belanda dicabut.

b) Periode 1959 – 1965
Periode ini menggunakan Demokrasi Termpimpin, dengan indikator sebagai berikut.
– Partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan adanya tarik ulur antara Soekarno (sebagai Presiden Indonesiai), Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
– Eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden dan mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Pada waktu itu Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang di dalam praktiknya menjadi pembuat dan seleKtor produk legislatif.
– Kebebasan pers sangat terkekang. pada saat itu terjadi suatu tindakan anti pers yang jumlahnya sangat spektakuler.

c) Periode 1966-1998 
(Orde Baru = Pemerintahan Soeharto) dengan indikator sebagai berikut.
– Partai politik lemah karena adanya kontrol ketat oleh eksekutif dan lembaga perwakilan penuh dengan tangan-tangan eksekutif.
– Kedudukan eksekutif (Pemerintahan Soeharto) sangat kuat dan selalu intervensi terhadap kehidupan partai-partai politik serta menentukan spektrum politik nasional.
– Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang selanjutnya diganti dengan SIUPP.

Berdasarkan uraian di atas, sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia bukan merupakan demokrasi Pancasila, meskipun dasar negara Pancasila dan tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi yang digunakan pada waktu tahun 1945-1959 adalah Demokrasi Liberal atau demokrasi parlementer karena sistem pemerintahan pada masa itu parlementer. Saat itu terjadi tiga kali terjadi pergantian kontitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950. Pada tahun 1959-1965 menggunakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin ini timbul karena adanya reaksi penolakan ataupun koreksi terhadap Demokrasi Perlementer, meskipun tidak berlangsung lama. Hal ini akibat pergolakan politik saat itu sehingga kekuasaan Presiden Soekarno mengalami keruntuhan.

Dalam rangka melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sejak tahun 1965-1998 (masa Orde Baru) dikembangkan demokrasi yang disebut Demokrasi Pancasila. Menurut pendapat Karl D. Jackson, Demokrasi Pancasila di negara Indonesia semasa Orde Baru adalah Indonesia sebagai negara birokratik atau Bureaucratic Polity, yaitu terdapat sekelompok elit politik yang menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara, sedangkan rakyat (masyarakat) hanya dilibatkan didalam proses implementasi kebijaksanaan.

Menurut pendapat Dwight King, Indonesia pada masa Orde Baru sebagai Bureaucratic Authontarian with limited plurality, artinya birokrat baik yang sipil maupun militer sangat dominan, bahkan cenderung otorian. Akan tetapi, warna pluralisme tetap ada meskipun terbatas, yaitu dengan mengorganisasikan kepentingan secara corporatist seperti kepentingan guru, petani, buruh, dan lain-lain yang disusun secara vertikal dan bukan horisontal seperti yang dikenal dalam sistem demokrasi.

 

Sistem Politik Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 sebelum terjadi amandemen adalah sebagai berikut:

a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila Presiden melanggar UUD.

c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

d) Presiden
Presiden merupakan lembaga tinggi negara. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas dari Presiden adalah menetapkan peraturan pemerintah, mensyahkan atau menolak untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR, mencabut peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, amenesti, dan rehabilitasi, serta mengangkat menteri-menteri.

Dari keterangan wewenang dan tugas presiden, terlihat adanya keikutsertaan Presiden dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif. Namun keikutsertaan Presiden dalam kekuasaan legislatif tetap dibatasi, yaitu dengan mendapat persetujuan dari DPR mengenai RUU atau peraturan pemerintah pengganti UU.

Demikian pula keikutsertaan Presiden dalam kekuasaan yudikasi tetap dibatasi, yaitu hanya terbatas mengenai grasi, amnesti, , dan rehabilitasi. Hal ini juga diterapkan di negara Perancis dan Jepang.

e) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
DPA merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moril dan tidak secara konstitusional. Oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. DPA tidak memiliki hak memaksa sehingga kedudukan DPA lemah.

f) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga tinggi negara. Peran atau tugas BPK adalah memeriksa jalannya keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari pengaruh pemerintah. Namun, tidak berarti kedudukan BPK di atas pemerintah.

g) Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan lembaga tinggi negara dan memegang kekuasan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

 

2) Sistem Politik Indonesia setelah Amandemen UUD l945
Berbeda dengan sebelum dilakukan perubahan, hasil amandemen UUD 1945 tiak mengenal lembaga tertinggi negara. Semua lembaga pada posisi yang sebanding antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain.

Selain itu ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Selain itu, ada beberapa lembaga negara yang diakomodasi, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Sistem poltiik setelah Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi dengan memakai asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan di daerah dan di pusat.

b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bicameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat. Anggota DPD merupakan perwakilan dari provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu, dengan masa jabatan lima tahun. Kekuasaan DPR adalah membuat Undang- undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

c) Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD, yang memiliki masa jabatan lima tahun. Tugasnya melantik Presiden dan Wakil Presiden, memperhentikan presiden dan wakil presiden, serta berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD.

d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, untuk masa jabatan limatahun dan dapat dipilih kembali sekali dalam jabatan yang sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

e) Kekuasaan Yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. komisi yudisial yang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung.

f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD. Selain itu, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.

g) Sistem kepartaian yaitu multi partai. Jumlah partai yang mengikuti Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34 partai politik.

h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan pada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden.

i) Pada pemerintahan Daerah yaitu Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten dibentuk pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatf.

(1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di daerah Provinsi dan DPRD Kotamadya/Kabupaten di daerah kotamadya/ kabupaten. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

(2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh Gubernur, sedang di daerah kotamadya/kabupaten dipegang oleh Walikota/Bupati. Semuanya kekuasaan itu dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing melalui Pemilu.

(3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan untuk kotamadya/kabupaten dijalankan oleh Pengadilan Negeri.

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.