Sejarah Perkembangan HAM

 

Sejarah Perkembangan HAM
Sejarah Perkembangan HAM

 

Sejarah Perkembangan HAM

 

1. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia bermula dari dunia Barat (Eropa). Pada abad ke- 17 seorang filsuf Inggris, John Locke merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada saat itu hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Ada tiga peristiwa penting di dunia Barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Francis.

a. Magna Charta (1215)

Magna Charta adalah piagam perjanjian antara Raja John dm Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika (I276)

Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini menghasilkan Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776.

c. Revolusi Francis (1789)

Revolusi Prancis. yaitu pemberontakan rakyat Francis kepada rajanya sendiri (Louis) yang lelah benindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini memuat tiga hal, yaitu hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (egality) dan persaudaraan (fraternite).

Baca Juga : Pengertian Nasionalisme

Hak asasi manusia telah meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat saja, tetapi sudah diakui seluruh dunia dan bcrsifat universal. Hak asasi manusia sekarang ini telah menjadi isu kontemporer di dunia. Pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah universal dan harus diperjuangkan bersama dicanangkan dalam Declaration Universal of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi) oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948.

Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan, “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Deklarasi tersebut melambangkan komitmen, moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini menjadi pedoman dan sekaligus standar minimum yang dicita- citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yana lebih baik dan damai. Berawal dari deklarasi universal tersebut negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional mulai merumuskan bersama hak asasi manusia sebagai komitmen mereka dalam menegakkan hak asasi manusia. Setiap negara juga mulai menunjukkan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya.

d. African Charter on Human and Peoples Rights

Afrika (Banjul) Manusia dan Piagam Hak Masyarakat, 27 Juni 1981, OAU. Negara-negara Afrika anggota Organisasi Persatuan Afrika, pihak dalam konvensi ini berjudul “Piagam Afrika Manusia dan Hak Rakyat”.Dalam konferensi ini, semua negara Afrika secara tegas berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika. Selain itu, juga meningkatkan kerja sama internasional harus memerhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua negara Afrika sadar bahwa untuk mencapai pembebasan total Afrika, orang-orang masih berjuang untuk menghilanglang kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, dan Zionisme. Selain itu, untuk membongkar pangkalan militer asing yang agresif dan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada kelompok etnis ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pendapat politik.

Baca Juga : Hakikat Bangsa dan Negara

e. Declaration on The Rights to Development

(Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara Dunia Ketiga. Deklarasi ini menegaskan bahwa manusia adalah subjek utama proses pembangunan dan kebijakan pembangunan sehingga manusia sebagai peserta utama dan penerima manfaat pembangunan.Upaya di tingkat internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia harus disertai dengan upaya untuk membangun tata ekonomi baru internasional. Ditegaskan bahwa ada hubungan erat antara perlucutan senjata dan pembangunan. Kemajuan di bidang perlucutan senjata jauh akan mempromosikan kemajuan di bidang pengembangan.

Sumber daya dirilis melalui langkah-langkah perlucutan senjata harus dialokasikan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan semua masyarakat, khususnya, orang-orang dari negara-negara berkembang, serta pengakuan hak untuk pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Kesetaraan kesempatan untuk pembangunan adalah hak prerogatif kedua negara dan individu yang membentuk negara.

f. Cairo Declaration on Human Right in Islam

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia. Deklarasi ini sebagai respon Islam pada pasca-Perang Dunia II PBB dari tahun 1948.

g. Bangkok Declaration

Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada lahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak asasi manusia.

h. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya, dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

 

2. Sejarah Penegakkan HAM di Indonesia

Latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia adalah sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Hak asasi manusia dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia. Kerusuhan, kekerasan, dan peperangan adalah tanda dari tindakan sewenang-wenang antarsesama manusia dengan saling menghargai harkat dan martabatnya.

a. Pada masa Pra-Kemerdekaan

Meskipun HAM telah dikenal sejak lama, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Raden Ajeng Kartini adalah orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikian mengenai HAM. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan.

b. Pada  Masa Kemerdekaan

1) Pada  Masa  Orde Lama
Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam Sidang BPUPKI. Dalam sidang itu, Mohammad Hatta, Mohammad Hatta, Mohammad Sukiman merupakan tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945. Akan tetapi, upaya mereka kurang berhasil. HAM hanya sedikit diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sesungguhnya mengatur HAM secara menyeluruh. Namun kedua konstitusi itu hanya berlaku sebentar saja.

2) Pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, intensitas pelanggaran HAM mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Pada tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Namun, karena kondisi politik, Komisi tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

3) Pada Masa Reformasi
Di Indonesia, masalah penegakan hak asasi manusia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu, misalnya, berupa membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Beberapa dokumen itu, antara lain: UUD 1945 hasil amandemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikian pula muncul lembaga Peradilan HAM.

Pada tahun 2005 pemerintah juga meratifikasi dua instrumen sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.