Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesia

Setiap negara menjalankan suatu sistem ekonomi sebagai landasan utama dari tatanan perekonomiannya. Setiap negara memiliki karakteristik sistem ekonominya masing-masing. Selain itu, perekonomian negara tidak terlepas dari pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pada bab ini kamu akan mempelajari mangenai pelaku ekonomi dan fungsi pajak dalam perekonomian nasional. Cermatilah.

A. Sistem Ekonomi

Apakah yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Mari kita bahas bersama.

1. Pengertian Sistem Ekonomi

Dalam keseharian, kamu sering mendengar kata sistem, bukan? Contohnya saja sistem irigasi, sistem pertandingan, dan lain sebagainya. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan sistem? Dapat dikatakan bahwa sistem adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas (kesatuan) yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Lantas, bagaimana dengan pengertian sistem ekonomi Indonesia? Sistem ekonomi Indonesia sumbernya digali dari tradisi bangsa Indonesia dan disesuaikan dengan jati dan kepribadian bangsa yang kemudian dikembangkan dengan kaidah-kaidah sistem ekonomi modern yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu usaha (upaya) pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam bidang ekonomi.

2. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara, tidaklah sama karena setiap negara mempunyai ideologi dan masalah ekonomi masing-masing. Dengan menggunakan sistem ekonomi yang tepat, maka suatu negara akan dapat memecahkan permasalahan ekonomi di negara tersebut karena antara permasalahan ekonomi dengan sistem terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Sistem ekonomi terbagi menjadi:

a. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi yang dilakukan secara tradisional, ciri-cirinya adalah:
1) bersifat turun temurun;
2) berlaku sistem barter;
3) untuk komunitas sendiri;
4) sifat kegiatannya berburu, bertani, dan nomaden; dan
5) hasilnya untuk kebutuhan sendiri.

b. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal)
Sistem ekonomi yang pelaksanaannya bersifat kebebasan dalam bidang ekonomi, ciri-cirinya adalah:
1) tanpa campur tangan pemerintah;
2) persaingan usaha dan perdagangan;
3) sektor swasta memegang peranan penting; dan
4) harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui permintaan dan penawaran.
Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Italia, Prancis, dan Jerman.

c. Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral

Sistem ekonomi ini kebalikan dari sistem ekonomi pasar, dimana dalam sistem ini pemerintah mengendalikan semua urusan dalam bidang ekonomi, tanpa campur tangan swasta. Ciri-cirinya adalah:

1) kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai secara sentral oleh pemerintah;
2) hak milik akan barang-barang modal berada di tangan pemerintah; dan
3) mementingkan pemenuhan kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan pribadi.
Negara yang menganut sistem ini kebanyakan negara-negara yang menerapkan ideologi sosialis (komunis).

d. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi yang memberikan kesempatan kepada perseorangan, masyarakat, dan pengusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi.

3. Sistem Ekonomi Indonesia

Bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia? Sistem ekonomi mana yang dianutnya? Mari kita simak bersama. Sistem ekonomi Indonesia disebut sistem demokrasi ekonomi, atau sistem ekonomi kekeluargaan. Di dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pasal 33 disebutkan „… pada hakikatnya demokrasi ekonomi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara di bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi dasar demokrasi ekonomi antara lain terletak pada:

1) Produksi (kegiatan ekonomi) dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pengawasan masyarakat.
2) Hal yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individu.

Adapun unsur-unsur positif dari Demokrasi Ekonomi Pancasila adalah:
1) pasal 33 UUD 1945
2) pasal 27 UUD 1945
3) pasal 34 UUD 1945

Adapun dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:
1) Sistem free flight liberalism, yaitu suatu sistem yang dapat menumbuhkembangkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarah sifat ini dapat menimbulkan dan melemahkan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
2) Sistem etatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

B. Pelaku Ekonomi di Indonesia

Kamu tentu masih ingat pembahasan tentang pelaku ekonomi di Indonesia yang pernah dibahas di kelas VII, bukan? Tetapi marilah kita bahas kembali sebagai modal untuk pengayaan saja. Berdasarkan UUD 1945, di Indonesia terdapat tiga sektor usaha yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi.

1. BUMN

BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh dan dimiliki oleh pemerintah. Kegiatan BUMN memiliki berbagai tujuan, di antaranya adalah:

1) melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2) untuk menambah keuangan kas negara; dan
3) membuka lapangan kerja.

Sedangkan, peranan BUMN dalam perekonomian Indonesia adalah:
1) memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2) merupakan sumber penghasilan untuk mengisi kas negara;
3) mencegah supaya cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu;
4) untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat; dan
5) untuk melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Contoh-contoh perusahaan yang termasuk BUMN adalah PT BRI, PT Asuransi Jasa Raharja, Perum Jasa Tirto, PT Pelabuhan Indonesia, PUSRI, dan lain-lain.

2. BUMS
BUMS adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh beberapa orang swasta, baik secara individu maupun kelompok. Tujuan badan usaha milik swasta adalah:
1) mencari keuntungan secara maksimal;
2) mengembangkan modal dan memperluas usaha/perusahaan; dan
3) membuka kesempatan kerja.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia, sektor swasta dapat dibagi menjadi tiga golongan.
a. Swasta Asing

Perusahaan swasta yang memiliki modalnya dari luar negeri. Perusahaan ini merupakan pelengkap dalam upaya pembangunan nasional. Perusahaan ini tidak boleh melakukan dominasi di negara kita.

b. Swasta Nasional
Perusahaan yang pemilikan dan permodalannya dimiliki oleh perusahaan pribadi atau kelompok di dalam negeri.

c. Perusahaan Rakyat Kecil (Home Industry)

Perusahaan yang dikelola secara tradisional dengan menggunakan permodalan yang kecil. Perusahaan ini menggunakan jumlah tenaga kerja yang relatif kecil dan merupakan salah satu jenis yang paling banyak di Indonesia.

Sedangkan, perusahaan swasta tidak sedikit memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia, di antaranya adalah:
1) Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi Sumber Daya Alam yang belum sempat ditangani oleh pemerintah.
2) Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa nonmigas melalui kegiatan pariwisata, ekspor, impor, jasa transportasi, dan lain-lain.
3) Membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan negara melalui pembayaran pajak.

4) Membuka kesempatan kerja.

3. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan koperasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Memajukan kesejahteraan para anggota.
2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3) Ikut membantu tatanan perekonomian nasional.
4) Mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun yang menjadi ciri utama koperasi adalah:
1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
2) Manajemen koperasi bersifat demokrasi karena keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.
3) Merupakan organisasi ekonomi

Sedangkan, peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah:

1) Berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
2) Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan pereko- nomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi.

C. Pajak dalam Perekonomian Nasional

Kamu tentu sering mendengar istilah pajak, bukan? Perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha mening- katkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kalau diibaratkan rumah tangga keluarga selalu membutuhkan segala sesuatu untuk kesejahteraan anggota keluarganya. Negara pun demikian, dimana kebutuhan rumah tangga negara tidak jauh berbeda dengan kebutuhan rumah tangga keluarga. Perbedaanya adalah rumah tangga keluarga untuk memenuhi keperluan yang sifatnya perorangan, sedangkan rumah tangga negara untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

Untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya pemerintah harus mempunyai pendapatan atau penerimaan negara. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk penerimaan pemerintah adalah dari sektor pajak.

1. Pengertian Pajak
Coba kamu amati kata-kata berikut ini!

Bayarlah pajak pada tepat pada waktunya“. Kata-kata tersebut sering kita dengar atau kita lihat baik melalui televisi maupun radio. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan. Pada saat negara kita dijajah oleh Belanda, rakyat diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang atau hasil tani kepada kaum penjajah baik pajak tanah, pajak bangunan, dan lain-lain. Zaman kolonial pemungutan pajak semata-mata digunakan untuk kepentingan kolonial. Tetapi, sekarang pajak digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan agar kebutuhan seluruh anggota masyarakat dapat terpenuhi.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah:
a) Iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan UU untuk membiayai pengeluaran kolektif dan menigkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung.
b) Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum.

Selain pajak, kita mengenal juga sumber penerimaan negara yang disebut retribusi. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada penduduk yang menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Pembayar retribusi secara langusung akan menerima balas jasa.

Adapun pungutan-pungutan yang termasuk retribusi adalah:
1) retribusi pasar
2) retribusi kebersihan
3) retribusi parkir
4) retribusi jalan tol.

2. Unsur-Unsur Pajak
Setelah kamu mengetahui pengertian pajak, sekarang akan dipelajari mengenai unsur-unsur pajak. Mari telaah satu persatu.

a. Wajib Pajak
Wajib pajak adalah orang atau badan usaha yang diwajibkan untuk membayar sejumlah besar pajak dengan syarat-syarat tertentu.

b. Objek Pajak

Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

c. Tarif Pajak
Tarif pajak merupakan tarif yang besarnya ditetapkan berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1994 Pasal 17.

Macam-macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif tetap adalah tarif yang tetap dan tidak tergantung besar kecilnya objek pajak.
2) Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase yang jumlahnya tetap.
3) Tarif progresif adalah tarif yang apabila nilai objeknya tinggi, maka tarif pajaknya juga tinggi.
4) Tarif degresif adalah tarif pajak yang makin menurun jika objek pajak dikenakan pajak makin besar.

3. Fungsi Pajak

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Penerimaan dari sektor pajak salah satunya adalah hasil penjualan barang atau jasa keluar negeri yang disebut ekspor. Adapun barang-barang yang diekspor terdiri atas sumber daya alam Indonesia, baik berupa komoditi ekspor migas maupun nonmigas. Yang termasuk migas adalah minyak bumi serta gas alam dan barang tambang lainnya. Sedangkan, yang termasuk nonmigas adalah komoditi hasil hutan, misalnya: kayu, rotan, karet, tembakau, dan lain-lain.
Sehubungan dengan perannya dalam pembangunan, maka pajak dapat berfungsi sebagai berikut:
a. Fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara atau pengisi kas negara.
b. Fungsi sebagai pembiayaan, yaitu sebagai sumber untuk membiayai berbagai macam kegiatan negara maupun pembangunan.
c. Fungsi anggaran untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, suatu dengan pajak pemerintah dapat mengatur dan mengendalikan ekonomi, salah satunya dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak dan melakukan diversifikasi pajak.
d. Fungsi stabilisasi, yaitu pajak yang difungsikan untuk menstabilkan roda ekonomi bangsa. Misalnya, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan pemanfaatan keuangan dari sumber pajak.
e. Fungsi retribusi perdagangan, yaitu sumber keuangan dari pajak digunakan sebagai pembiayaan penggunaan fasilitas umum dan untuk menciptakan kesempatan kerja.

4. Jenis-Jenis Pajak
Di Indonesia terdapat empat jenis pajak. Mari kita telaah satu persatu.
a. Pajak Penghasilan (Pph)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan orang perorangan atau lembaga (badan usaha). Besarnya penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Cara menghitungnya dengan selisih apabila penghasilan seseorang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari PTKP, maka orang tersebut tidak usah membayar pajak, tetapi apabila lebih besar dari PTKP, maka ia wajib membayar pajak.

Contoh:
Tuan Ahmad bekerja sebagai manager di sebuah perusahaan, penghasilannya 90 juta rupiah setahun. PTKP ditetapkan 5 juta rupiah. Berapa PTKPnya dan berapa penghasilan yang harus dibayar pajaknya?

Jawab:
– Untuk penghasilan 25 juta rupiah ke bawah kena tarif 10% atau 10% dari 25 juta rupiah = 2,5 juta rupiah.

– Untuk penghasilan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah kena tarif 15% atau 15% dari 25 juta rupiah = 3,750 juta rupiah

– Untuk penghasilan di atas 50 juta rupiah kena tarif 30% atau 30% dari 50 juta rupiah = 15 juta rupiah.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Sasaran pajak ini adalah pajak yang ditarik atas penyerahan barang atau jasa kena pajak dan impor barang kena pajak. Pajak ini diatur berdasarkan UU Perpajakan Nomor 11 Tahun 1994. Tarif dari PPN ini adalah 10%, tetapi bisa berubah dengan standar minimal 5% dan standar maksimalnya 15%. Setiap penyerahan barang karena proses jual beli, baik perdagangan dalam negeri maupun impor harus dikenakan pajak PPN, kecuali produksi asli dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan hasil agraria lainnya tidak kena PPN.
Untuk barang mewah selain kena PPN, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Tarif PPnBM adalah standar minimal 10% dan standar maksimal adalah 35%. Adapun maksud dari pemerintah memberlakukan pajak PPnBm adalah untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak. Selain itu, sebagai usaha untuk mengurangi pola konsumsi mewah yang tidak produktif dalam masyarakat.

Jenis-jenis barang yang kena PPnBM adalah:
1) Minuman yang tidak mengandung alkohol yang dikemas.
2) Peralatan industri dan rumah tangga dengan tenaga listrik, baterai, gas atau tenaga surya. Misalnya tungku, kompor, lemari es, dan lain-lain.
3) Kendaraan bermotor roda dua di atas 200 cc.
4) Alat-alat fotografi.
5) Kapal pesiar dan kendaraan air kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
6) Semua kendaraan jenis sedan, mobil balap, jeep mewah, dan lain-lain.

Contoh perhitungan PPnBM adalah:
Tuan Jafar menjual barang kena pajak yang dihasilkannya kepada tuan Ahmad dengan harga jual Rp150.000.000,00 maka perhitungan PPnBM nya adalah:
Dasar pengenaan pajak Rp150.000.000,00

PPn nya adalah:
10% × Rp150.000.000,00 = 15.000.000,00

Pajak penjualan atas barang mewah adalah:
35% × Rp150.000.000,00 = Rp52.500.000,00
Jadi, PPnBM yang harus dibayarkan adalah Rp67.500.000,00

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB mulai berlaku sejak 1 Januari 1995, berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1994. Sedangkan, objek PBB adalah bangunan lahan bumi pada permukaan bumi atau tanah, sedangkan bangunan adalah gedung, rumah, pagar, kolam, tempat olahraga, dan taman.

Tidak semua tanah atau bangunan dikenakan PBB, yaitu tanah dan bangunan sebagai berikut:
1) untuk kepentingan umum;
2) situs peninggalan purbakala, hutan lindung, dan suaka alam;
3) hutan wisata; dan
4) gedung-gedung  pemerintahan.

Besarnya objek yang tidak kena pajak adlah dengan nilai Rp 7 juta untuksetap wajib pajak. Subjek pajak adalah orang c(badan) yang nyata-nyata memiliki atau menguasai bumi dan bangunan. Wajib pajak adalah orang/badan yang memenuhi syarat objektif memiliki nilai jual melebihi nilai pajak. Tarif PBB adalah 0,5%. Sedangkan, nilai jual kena pajaknya standar minimal 20%, sedangkan maksimalnya 100% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Untuk rumah mewah yang harganya 1 milyar rupiah ke atas diperhitungkan nilai jual kena pajaknya sebesar 40%.

d. Bea Materai
Bea materai diatur dengan UU No 13 Tahun 1985 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1986. Sedangkan, yang menjadi objek bea materai adalah:
1) Semua dokumen (surat-surat) yang berbentuk surat perjanjian.
2) Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dan PPAT, dalam jual beli tanah atau hibah.
3) Surat yang memuat jumlah uang sebagai bukti pembayaran.
4) Cek.

Dokumen-dokumen (surat-surat berharga) yang memuat jumlah uang sebagai bukti pembayaran (seperti kwitansi) atau surat berharga lainnya sebesar Rp100.000,00 – Rp250.000,00 dikenakan bea materai Rp500,00. Sedangkan, di atas Rp250.000,00 – 1.000.000,00, dikenakan materai Rp1.000,00. Sedangkan, dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp1.000.000,00 dikenakan bea maateai Rp2.000,00.
Selain itu, berdasarkan lembaga/instansi pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:
1) Pajak pusat, yaitu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kepentingan pusat (negara). Yang termasuk jenis pajak ini adalah PPh, PBB, bea materai, dan PPnBM.
2) Pajak daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pemungutan pajak ini ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Adapula oleh pemerintah kabupaten/kota, seperti pajak hutan, hiburan, restoran, reklame, penerangan jalan, hotel, dan lain- lain.

5. Sanksi-Sanksi Kelalaian Membayar Pajak
Ada dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi yang ditetapkan oleh UU kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UU perpajakan, yaitu dengan denda administrasi pajak dan bunga pajak, serta kenaikan pajak hingga 50%.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh UU pada wajib pajak karena melakukan kealpaan atau kesengajaan dalam melanggar ketentuan yang diatur pada UU, yaitu:
1) Kealpaan karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi tidak benar, sanksi pidananya adalah pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 pajak terhutang.
2) Karena sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau nomor PKP, maka pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 kali pajak terhutang.

6. Tempat Pempayaran Pajak

Seseorang atau badan usaha yang menjadi wajib pajak harus mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak (KPP). KPP bertugas melayani wajib pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mengambil dokumen pajak lainnya yang diperlukan oleh wajib pajak. Untuk membayar pajaknya, setiap wajib pajak menghitung sendiri dan membayar sendiri pajaknya. Pada akhir tahun wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dapat diambil di KPP. Pembayaran pajak dilakukan melalui kas negara atau bank yang ditunjuk.

Kilasan Materi

• Sistem ekonomi adalah upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam bidang ekonomi.
• Sistem ekonomi terdiri atas sistem ekonomi tradisional, liberal, perencanaan sentralis, dan campuran.
• Sistem ekonomi Indonesia disebut sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
• Pelaku ekonomi di Indonesia adalah BUMN, BUMS, dan Koperasi.
• Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.
• Unsur-unsur pajak adalah wajib pajak, objek pajak, dam tarif pajak.
• Jenis-jenis pajak di Indonesia adalah PPh, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.

DAFTAR PUSTAKA

  • Sudut Bumi IPS Terpadu : untuk SMP dan MTs Kelas VIII/penulis, Kurtubi ; penyunting Tim  Guru IPS Internal Al  kautsar⁄[  et al]. • Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009 .