Peradilan Militer : Pengertian dan Jenisnya

Peradilan Militer : Pengertian dan Jenisnya
Peradilan Militer

 

Pengertian

Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota- anggota atau TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Sejak POLRI terpisah dari TNI, maka anggota POLRI yang melakukan pelanggaran hukum tidak lagi diadili oleh pengadilan militer, tetapi oleh Pengadilan Umum (Negeri).

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1987 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa lingkungan peradilan militer meliputi sebagai berikut.

a. Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah.

b. Pengadilan militer tinggi ialah sebagai berikut:
• pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas,
• pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

c. Pengadilan militer utama.

d. Pengadilan militer pertempuran.

Mengingat bahwa pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung maka peradilan militer sekarang berpuncak pada Mahkamah Agung. Di samping pengadilan tentara. terdapat juga kejaksaan tentara yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan militer yang bersangkutan. Pengadilan Militer mengadili mereka yang khusus, yaitu sebagai berikut.

a. Anggota TNI

b. Seseorang yang menurut Undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI.

c. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang.

d. Tidak termasuk a) sampai c), tetapi menurut keputusan Manhankam yang ditetapkan dengan persetujuan menteri hukum dan HAM harus diadili oleh pengadilan militer.

 

Jenis Peradilan Militer

 

a) Peradilan Tentara

Tempat pengadilan tentara serta daerah hukumnya masing- masing ditetapkan oleh menteri kehakiman (menteri hukum dan HAM) serta menteri pertahanan dan keamanan. Selain tiap-tiap pengadilan tentara ada kejaksaan tentara yang daerah hukumnya sama, tiap-tiap pengadilan tentara mempunyai beberapa hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat kapten yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pengadilan tentara mengadili perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran tingkat pertama yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat kapten ke bawah.

 

b) Peradilan Tentara Tinggi

Tempat dan kedudukan pengaditan tentara tinggi ditetapkam oleh menteri kehakiman (menteri hukum dan HAM) serta menteri pertahanan dan keamanan. Daerah hukumnya ditetapkan oleh menteri-menteri tersebut. Selain tiap-tiap pengadilan tentara tinggi, menteri kehakiman (menteri hukumdan HAM) juga menunjuk seorang atau lebih ketua pengganti pada pengadilan tentara tinggi dan seorang atau lebih jaksa pengganti pada kejaksaan tentara tinggi.

Tiap-tiap pengadilan tentara tinggi mempunyai hakim perwira yang serenah-rendahnya berpangkat letnan kolonel (letkol) serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hakim dan perwira tersebut harus berpangkat lebih tinggi daripada pangkat militer terdakwa yang perkaranya harus diadili. Pengadilan tentara tinggi memutuskan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran, terdakwa yang dilakukan seorang perwira yang berpangkat mayor.

 

c) Mahkamah Tentara Agung

Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat Mahkamah Agung Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh negara Republik Indonesia. Selain Mahkamah Tentara Agung, terdapat juga kejaksaan. Tentara Agung yang daerah hukumnya sama.

Ketua, ketua muda, dan hakim Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi ketua muda dan hakim MTA. Selain itu, terdapat beberapa hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden. MTA tersebut mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut.

a. Sekretaris jenderal departemen pertahanan dan keamanan, jika jabatan tersebut dipangku oleh seorang anggota TNI.
b. Panglima TNI.
c. Kepala staf TNI.

Selain itu, Mahkamah Tentara Agung mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan atas pengadilan-pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi.
b. Memeriksa dan memutuskan dalam peradilan tingkat kedua mengenai segala hal yang telah diputuskan oleh pengadilan tentara tinggi.
c. Memeriksa dan memutuskan dalam peradilan pertama dan terakhir semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili.
• antara semua pengadilan tentara yang tempat kedudukan- nya tidak sedaerah hukum suatu pengadilan tentara tinggi,
• antara suatu pengadilan tentara tinggi dan pengadilan tentara tinggi yang lain,
• antara suatu pengadilan tentara tinggi dan pengadilan tentara.

 

DAFTAR PUSTAKA

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.