Pengadilan : Pengertian, Jenis, Peranan, dan Ketentuannya

Pengertian Pengadilan

Pengadilan atau lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau pela atau pelanggaran hak, maka yang bersangkutan dihadapkan ke muka pengadilan. Pengadilan atau badan peradilan adalah suatu lembaga penegakan hukum.

Pengadilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, Jadi, memberikan hukumnya perkara pidana atau perdata yang dihadapkan kepadanya. Memberi hukumnya itu dilakukan dengan jalan hakim pengadilan mengadakan putusan dan penetapan hakim. Lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan amanat langsung dan konstitusi negara.

Di Indonesia, peranan lembaga peradilan juga merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan dan sebagai pelaksanakan cita-cita negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yaitu ” Indonesia adalah negara hukum.” Oleh sebab itu, prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004).

Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 2004 dan UUD 1945 pasal 24 ayat (1) bahwa “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 24 ayat (2), bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, saat ini kekuasaan kehakiman tidak hanya pada Mahkamah Agung (MA).

Sejak tanggal 30 Maret 2004, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman sepenuhnya ada pada Mahkamah Agung untuk lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara. Sementara itu, untuk peradilan agama dari militer, berlaku sejak 30 Juni 2004.

 

Jenis Lembaga Pengadilan di Indonesia

Pasal 24 UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilanumum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menjadi ketentuan dasar bagi pengaturan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi, pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

 

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Jika rakyat pada umumnya melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum saat ini diatur berdasarkan UU No. 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

1) Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari- hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimaksud Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim dan dibantu oleh panitera. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan pula Kejaksaan Negeri sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum. Tetapi dalam perkara perdata, Kejaksaan Negeri tidak ikut campur (tangan). Susunan pengadilan negeri terdiri dari :
pimpinan (ketua dan wakil ketua pengadilan),
hakim anggota,
panitera,
sekretaris, dan
juru sita.

Dalam pengadilan negeri, perkara-perkara diadili oteh seorang hakim yang terdiri dari majelis hakim (satu hakim ketua dan 2 hakim anggota) yang dibantu oleh seorang panitera. Akan tetapi, dalam masalah perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun (Summier) diadili oleh hakim tunggal. Misalnya, perkara pelanggaran lalu lintas.

2) Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yan telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Tiap- tiap pengadilan tinggi dikepalai oleh seorang kepala. disebut ketua pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.

Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tinggi biasanya hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara, walaupun tidak menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa. Tenggang waktu yang biasa dilakukan untuk mengajukan banding adalah empat betas nari setelah vonis pengadilan negeri.
Tugas dan wewenang pengadilan tinggi yaitu sebagai berikut.
• Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat banding.
• Mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya.
• Memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar.
• Mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
• Memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan dalam daerah hukumnya.
• Memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan surat- surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

Wilayah hukum peradilan tinggi meliputi satu wilayah provinsi.

Susunan pengadilan : tinggi adalah sebagai berikut.
• Pimpinan (ketua pengadilan dan wakil ketua).
• Hakim anggota.
• Panitera.
• Sekretaris.

3) Mahkamah Agung
Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan tertinggi di Indonesia, yang berkedudukan di Ibu Kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukum MA meliputi seluruh wilayah Indonesia. MA mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

Kedudukan MA berdasarkan pada pasal 24 dan 24A Amandemen DUD 1945, tentang kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam UU No.1 Tahun 2004. Peraturan tentang Mahkamah Agung yang diacur lebih lanjut daldm UU No. 14 Tahun 1985 dan telah diubah , menjadi UU No. 5 Tahun 2004 mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.
• Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.
• Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
• Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.
• Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.
• Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang.
• Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang- undang.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Wakil Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorane Ketua Muda yang dibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung, yaitu Hakim Agung.

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung adalah, sebagai berikut :
• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penveicnggdraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :
• Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang – undang dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
• Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku,
• Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
• Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.
• Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
• Wewenang yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kevvenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilihan Umum.
• Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari danoleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.

Hakim Konstitusi diaJukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Wewenang mengawasi, yang meliputi :
• Pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris, tentang peradilan.
• Jalannya peradilan
• Pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
• Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan
Meminta keterangan dan pertimbangan dari :
• peradilan,
• pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris tentang peradilan, dan
• pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipertuka. Meminta keterangan dan pertimbangan dari :
• pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara pidana.
• pengadilan di semua lingkungan peradilan,
• jaksa agung

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dan mengatur sendiri administrasi, baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Susunan MA terdiri atas pilnpinan (seorang ketua dan dua wakil ketua dan beberapa, orang ketua muda), hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim MA adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari danoleh hakimagung dan diangkat olehpresiden. Hakimagung diangkat oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan-Perwakilan Rakyat, yaitu dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Selain MA, berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di Indonesia menempati urutan ke-78 dari negara-negara di dunia yang mempunyai lembaga sejenis kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Amandemen UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota hakim MK terdiri dari 9 orang hakim yang terdiri dari ketua dan wakil ketua serta anggota.

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
• menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945,
• memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
• memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
• memutuskan pembubaran partai politik
Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran umum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuni syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

 

b. Peradilan Khusus

Disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan Rakyat tertentu. Adapun macam-macam peradilan khusus, yaitu :

1) Peradilan Agama
Peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang- orang yang beragama Islam mengenai bidnag hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam.

Adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara- perkara yang timbul antara orang-orang Islam, yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris dan lain-lain. Dalam hal yang dianggap perlu. Keputusan Pengadilan Agama dapat dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.

Peradilan agama diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dinyatakan bahwa lingkungan pengadilan agama terdiri atas sebagai beriku.
• Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang tempat kedudukannya sama dengan pengadilan negeri.
• Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding.
Tempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi.
Lingkuangan peradilan agama dimulai dari daerah kabupaten / kota, provinsi, sampai di Ibu kota Negara. Peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, tetapi merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

2) Peradilan Tata Usaha Negara
Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tergolong masih sangat baru. Hal itu bisa kita lihat dari keberadaannya berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009 dengan Jo UU No. 9 tahun 2004. Menurut pasal 5 UU No. 4/1986, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan tata usaha negara adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa dalam tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.
Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1980 Jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut ini merupakan masalah-masalah yang rnenjadi jangkauan peradilan tata usaha negara.
• Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadsp keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk, agraria, dan sebagainya.
• Bidang function pubiique, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan
• status atau kedudukan seseorang. Misatnya, bidang kepegawaian, pemecatan, pemberhentian hubungan kerja, dan sebagainya.
• Bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai pra – peradilan.

Berdasarkan pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.
• Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukum yang meliputi kabupaten/kota.
• Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi provinsi.
• Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.
Hakim pengadilan tata usaha negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua MA.

3) Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)
Peradilan HAM dibentuk berdasarkanpada UU No. 26 Tahun 2000 tentang peraditangain untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM mempunyai perbedaan dengan pengadilan lain. Perbedaan tersebut danya pelanggaran HAM berat, yaitu KOMNAS (Komisi nasional) HAM. Lingkungan pengadilan HAM mempunyai daerah hukum yaitu diatur berasarkan pasal 45 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000, yaitu daerah hukum Pengadilan HAM berada pada pengadilan negeri didaerah berikut.
• Jakarta yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
• Surabaya, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, D, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
• Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, an Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya.
• Medan yang melipiti Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

Umumnya jumlan hakim dalam sidang pengadilan biasanya berjumlah tiga orang, sedangkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilam HAM berjumlah lima orang, terdiri dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc, baik pada pengadilan negeri, pengadilan banding maupun di MA.

Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul ketua MA, sedangkan hakim ad hoe MA diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul DPR.
Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HM. dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

4) Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)
Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 59 Tanun 2004, tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Keppres No. lll/M/2004, tentang Pengangkatan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, yang terdiri dari sembilan hakim.

Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan amanat pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka korupsi yang disidik KPK akan diadili oleh pengadilan korupsi dan tetap berbasis di pengadilan negeri.
Berdasarkan Keppres No. lll/M/204, sembilan hakim ad hoc tersebut akan terjadi hakim untuk tiga tingkatan, yakni :
• Hakim tingkat Pertama,
• Hakim tingkat banding, dan
• Hakim tingkat kasasi.

Dalam proses pemeriksaan berkas perkara di pengadilan, jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi sebanyak lima orang, yaitu terdiri dari dua orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan dan tiga orang adalah hakim ad hoc, baik pada pengadilan negeri, pengadilan banding, maupun di MA.

5) Peradilan Militer
Baca di selengkapnya Peradilan Militer : Pengertian dan Jenisnya

 

Peranan Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan sebagai lembaga penegak hiikum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Hakim pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Hakim harus menerima setiap perkara yang masuk untuk disidangkan. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, peranan lembaga peradilan adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan- alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunvai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan Pengadilan Umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung. Hal lain yang menjadi tugas dan kewenangannya, antara lain:
1) Menyatakan sah atau tidaknva penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
2) Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penvidikan atau penuntutan.
3) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnva, apabila diminta.
4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
5) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6) Memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang periu dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
7) Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:
a) Korupsi,
b) Terorisme
c) Narkotika/psikotropika,
d) Pencucian uang, atau
e) Perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

 

b. Pengadilan Tingkat Kedua
Pengadilan Tingkat Kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi, disebut juga sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
Fungsi Pengadilan Tingkat Kedua adalah:
1) Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
2) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.
3) Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya,
4) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya. Wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah:
1) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman’berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
2) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

 

c. Pengadilan Tingkat Kasasi
Kasasi berarti pembatalan putusan atau penetaan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan :
1) Lupa memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
3) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutuskan
1) permohonan kasasi
2) sengketa tentang kewenangan mengadili ;
3) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
2) Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang niengancani kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

 

Ketentuan Lembaga Pengadilan

Agar dapat menerapkan menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan memiliki ketentuan sebagai berikut.
a. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan intangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
c. Pengadilan memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
d. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
e. Peradilan difakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
f. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
g. Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.
h. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang’terbuka untuk umum.
i. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil. Profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
j. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang- kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
k. Hakim wajib menggali, mengikuti/ dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
l. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
m. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
n. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
o. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
p. Tidak seorang pun dapat diharapkan di depgni pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
q. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat kasasi dimintai kasasi kepada Mahkamah guna oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang- undang menentukan lain.
r. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang- undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
s. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tenulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan mennurut cara yang diatur dalam undang-undang.
t. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan K ewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Tags: