Pemerintahan : Hakikat, Bentuk, dan Sistem

Pemerintahan : Hakikat, Bentuk, dan Sistem
Pemerintahan : Hakikat, Bentuk, dan Sistem

 

Pemerintahan

Setiap negara di seluruh dunia yang merdeka, berdiri, dan berdaulat, tentu memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini tak terkecuali dengan negara Indonesia. Apakah Anda sudah memahami sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya? Bagaimana pula dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia? Untuk mengetahui lebih jelas, pada bab ini Anda akan diajak mempelajari berbagai jenis sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Selanjutnya, Anda diharapkan mampu membandingkan berbagai sistem pemerintah di berbagai negara tersebut mengenai kelebihan dan kekurangannya. Ayo, simak materi di bawah ini lebih saksama!

 

Hakikat Pemerintahan

Istilah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, mempunyai arti berbeda. Untuk memahami lebih detail, terlebih dahulu Anda akan diajak mempelajari tentang hakikat pemerintahan. Hakikat pemerintah memiliki arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

2. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu segala aktivitas yang diselenggarakan hanya oleh eksekutif saja, dalam hal ini presiden, raja, ataupun perdana menteri.

Dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” (1982), Dr. E. Utrecht, S.H. berpendapat tentang istilah pemerintah yang meliputi 3 pengertian berikut ini.

1. Pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan (legislatif), badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama (eksekutif), badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili (yudikatif).

2. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau satu badan kenegaraan-kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah sesuatu negara, seperti Raja, Presiden, Badan Soviet Tertinggi.

3. Pemerintah dalam arti Presiden bersama-sama dengan kabinet.

Jadi pengertian pemerintahan mencakup seluruh badan-badan/lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, serta ada yang hanya terdiri satu badan saja yaitu eksekutif. Kekuasaan suatu negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu sebagai berikut.

1. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau disebut dengan rule making function. Legislatif ialah badan deliberatif pemerintah dengan kekuasaan membuat hukum. Lembaga Legislatif antara lain, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Pada sistem pemerintahan Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan mengangkat eksekutif. Pada sistem pemerintahan Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak, menetapkan budget, dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif kadangkala melaksanakan perjanjian dan mendeklarasikan perang.

 

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau disebut dengan rule application function.

 

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang- undang atau disebut dengan rule adjudication function.

Ketiga pembagian kekuasaan diatas dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama. Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Ketiga kekuaaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755).

Kesimpulannya, pemahaman tentang pemerintahan hanyalah tentang unsur kekuasaan eksekutif saja (presiden, raja, atau perdana menteri). Meskipun demikian, dalam suatu negara ada kekuasaan yang ada tidak hanya dimonopoli oleh eksekutif. Namun, ada juga unsur-unsur yang lain, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (rule making function) dan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang- undang (rule adjudication function). Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan seperti ini karena merupakan negara demokrasi.

 

Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai wewenang/kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di suatu daerah tertentu. Pada sistem pemerintahan, biasanya dibahas pula hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan badan legislatif. Bentuk pemerintahan pada masa Yunani Kuno mengalami puncaknya. Para filsuf, seperti Aristoteles, berpendapat bahwa suatu bentuk pemerintahan digolongkan menurut jumlah orang yang memegang kekuasaan, sebagai berikut.

1. Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada awal kekuasaannya mengatasnamakan rakyat dengan baik dan dipercaya. Akan tetapi, dalam perjalanannya si penguasa (Raja) tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum dan justru menindas rakyat. Oleh karenanya, bentuk Monarki bergeser menjadi Tirani.

 

2. Tirani

Saat pemerintahan Tirani, timbullah pemberontakan dari kaum bangsawan dan pemerintahan diambil alih kaum bangsawan yang pada awalnya juga memerhatikan kepentingan umum. Akhirnya, pemerintahan Titani bergeser menjadi Aristokrasi.

 

3. Aristokrasi

Pada awalnya, Aristokrasi memperhatikan kepentingan rakyat, kemudian tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sehingga pemerintahan Aristokrasi bergeser ke Oligarki.

 

4. Oligarki

Oligarki (bahasa Yunani) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang hanya oleh sejumlah elit kecil dari masyarakat, baik menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Sistem pemerintahan Oligarki tidak mempunyai keadilan, kemudian rakyat mengambil alih kekuasan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat merebut kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan Oligarki bergeser ke Demokrasi.

 

5. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk kekuasaan negara tertinggi yang dipegang oleh rakyat dengan cara suatu pemilihan umum (PEMILU). Tujuan Pemilu adalah memilih anggota parlemen maupun kepala negara/kepala pemerintahan. Demokrasi sebenarnya terkait dengan pemenuhan HAM (hak asasi manusia). Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main.

Pembagian bentuk pemerintahan seperti di atas sudah tidak digunakan lagi. Adapun bentuk pemerintahan yang sekarang dipergunakan di berbagai negara adalah sebagai berikut.

1. Monarki

Monarki, berasal dari kata Yunani “monos” yang berarti satu, dan “archein” yang bermakna pemerintah. Monarki adalah sejenis pemerintahan yang dipegang oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan merupakan sistem tertua di dunia. Pada abad ke-19, terdapat kurang lebih 900 kerajaan di dunia, yang kemudiam berubah menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Pada abad ke-20, hanya 40 kerajaan yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Biasanya, penguasa monarki akan mewariskan takhtanya. Dalam sistem monarki demokratis, takhta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan, misalnya: negara Malaysia.

Bentuk pemerintahan Monarki ini dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Monarki Absolut

Seorang raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas (absolut). Pada sistem ini ini tidak ada satu pun badan/lembaga negara yang dapat membatasi kekuasaan raja sehingga raja akan mudah membuat tindakan yang sewenang-wenangnya. Sebelum Revolusi Perancis, hampir semua negara di Eropa menggunakan bentuk pemerintahan monarki absolut. Misalnya: Perancis di bawah kekuasaan Louis XIV. Pada zaman modern, ini hanya tersisa tiga monarki mutlak, yaitu :

1. Arab Saudi (Raja Abdullah ibn ‘Abd al ‘Aziz Al Sa’ud)
2. Brunei (Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah )
3. Swaziland (Raja Maswati III)
4. Vatikan (Paus Benediktus XVI)
Di Yordania dan Maroko, raja mempunyai banyak kuasa tetapi tidak boleh dianggap sebagai monarki yang mutlak.

b. Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan konsep Trias Politica atau politik tiga serangkai. Hal ini berarti raja adalah ketua simbolis cabang eksekutif.

Saat ini, monarki konstitusional disatukan dengan demokrasi parlementer, yaitu kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi Perdana Menteri-lah yang memerintah negara dan bukan Raja. Beberapa sistem monarki konstitusional mengikuti keturunan, misalnya: di Malaysia, Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja setiap lima tahun.

c. Monarki Parlementer

Monarki Parlementer adalah kekuasaan parlemen yang besar. Kekuasaan tidak lagi dipegang oleh raja, melainkan seorang perdana menteri. Bentuk pemerintahan Monarki Parlementer berdasarkan dua asas berikut ini.

1) Raja tidak dapat diganggu gugat, yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah ialah menteri, baik secara bersama-sama maupun secara perorangan pada bagiannya sendiri.

2) Bila sebagian besar dari Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui suatu kebijaksanaan politik seorang menteri, maka menteri tersebut harus meletakkan jabatannya.

Saat ini hampir semua negara yang bentuk pemerintahannya monarki menggunakan monarki parlementer.

 

2. Republik

Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja, melainkan Presiden. Seorang Presiden bertindak sebagai kepala negara tidak berdasarkan warisan turun-temurun, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh suatu lembaga/badan yang dikuasakan untuk itu. Bentuk pemerintahan Republik dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Republik Absolut

Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, iniah Republik Absolut. Mereka disebut dengan Diktator, sama seperti pada Monarki Absolut. Pada Republik Absolut juga mudah sekali timbulnya tindakan yang sewenang-wenang.

b. Republik Konstitusional

Kekuasaan seorang Presiden dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian segala aktivitas presiden harus berdasarkan pada konstitusi.

c. Republik Parlementer

Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri.

 

Sistem Pemerintahan

Pengertian

Kata sistem berarti keseluruhan perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan serta memiliki hubungan fungsional antarbagian tersebut atau secara struktural membentuk mekanisme kerja yang berkesinambungan. Sistem sebagai suatu kesatuan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terikat dalam suatu unit yang saling berkaitan dan fungsional.

Arti kata pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial dalam suatu negara. Jadi, sistem pemerintahan dalam ketatanegaraan menyangkut sistem hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai keseluruhan dari susunan yang teratur dan saling berkaitan dari lembaga-lembaga negara, baik secara langsung atau tidak langsung, menurut rencana untuk mencapai suatu tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat.

 

Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan digolongkan ke dalam dua jenis yaitu sistem pemerintahan presidentil dan sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi dari kedua sistem pemerintahan tersebut berdasarkan pada hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Disebut sistem presidensial jika lembaga eksekutif berada di luar pengawasan secara langsung oleh lembaga legislatif. Disebut sistem parlementer jika lembaga eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan secara langsung dari lembaga legislatif.

Inggris adalah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, bahkan disebut sebagai induk parlementer (Mother of Parliaments), sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara ini merupakan negara yang benar-benar menerapkan sistem pemerintahannya di negaranya masing-masing dan sampai sekarang masih konsisten dalam menjalankannya.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif). Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Pada sistem pemerintahan presidensial yang murni, eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara langsung. Antara eksekutif dan legislatif tidak dapat saling mempengaruhi, karena kedua badan/ lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama-sama merdeka.

Pemerintahan presidensial memang membutuhkan dukungan riil dari rakyat yang akan menyerahkan mandatnya kepada capres. Namun, rakyat tak bisa menyerahkan begitu saja mandatnya tanpa tahu apa yang akan dilakukan capres.

Adapun ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah:

1) Presiden sebagai badan penyelenggara negara. Presiden berkedudukan sebagaikepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif)

2) Presiden tidak dipilih parlemen, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat (PEMILU) atau oleh suatu badan khusus yang dikuasakan.

3) Hubungan antara Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan, karena presiden dan parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga keduanya bertanggung jawab kepada rakyat.

4) Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri yang terdapat dalam suatu kabinet oleh presiden.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.

6) Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen sebelum masa jabatannya berakhir. Apabila terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum, presiden dapat dikenakan impeachment (pengadilan parlemen) yang dilakukan oleh hakim tinggi.

7) Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Sistem pemerintahan presidensial ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

1) Kedudukan presiden cukup kuat dan stabil karena tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2) Penyusunan program kerja dapat disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

3) Masa jabatan presiden lebih jelas sehingga memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program kerjanya.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut:

1) Presiden berada pada posisi di luar pengawasan langsung legislatif serta pengawasan rakyat yang kurang memiliki pengaruh terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan kekuasaan yang mutlak.

2) Hasil dari keputusan yang kurang tegas, karena keputusan yang diambil merupakan hasil tawar-menawar (lobying) antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

3) Sistem pertanggungjawaban presiden kurang jelas.

Hal-hal yang harus harus diperhatikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Tujuan negara dapat diwujudkan apabila pembagian kekuasaan negara dilakukan secara berimbang dan saling mengawasi (chek and balances) di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, daerah otonom, dan lembaga negara berposisi independen lainnya.

2) Demi kesejahteraan warga daerah yang adil dan merata, demokrasi pemerintahan lokal, dan demi integrasi nasional, maka daerah otonom diberi kewenangan yang sangat luas dalam rangka negara kesatuan.

3) Untuk menjamin stabilitas dan kapabilitas pemerintahan, kekuasaan eksekutif diselenggarakan mengikuti bentuk pemerintahan presidensial yang berarti presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.

4) Dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial pada suatu pihak maka kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh dua mahkamah yang secara fungsional dan personil berbeda walaupun dalam sekretariat yang sama. Mahkamah Agung menjamin kepastian hukum dan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin tertib hukum dalam arti mencegah kebuntuan konstitusional dan menyelesaikan persengketaan perundang- undangan.

5) Revitalisasi lembaga perwakilan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Lembaga eksekutif lebih menonjol dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan daripada legislasi dan anggaran.

6) Saling mengecek di antara penyelenggara kekuasaan negara dalam bentuk:
a) Pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD dan Presiden yang masing-masing memiliki kewenangan veto.
b) Pengawasan dan pendakwaan (impeachment) oleh lembaga legislatif terhadap Presiden.
c) Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU dan produk di bawahnya.
d) Pemerintah pusat dapat membatalkan keputusan daerah otonom jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi daerah otonom dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pusat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
e) Pengangkatan mentri memerlukan pertimbangan DPR.

7) Kekuasaan negara yang dibagi secara berimbang dan saling mengecek sebagian berasal dari rakyat melalui pemilihan umum, yakni kekuasaan legislatif dan ekekutif baik tingkat nasional maupun daerah otonom, dan melalui referendum apabila hendak mengadakan perubahan UUD, sedangkan sebagian secara tidak langsung melalui kekuasaan legislative dan eksekutif, yaitu kekuasaan yudikatif.

 

b. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintah parlementer adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menteri (kabinet). Mereka bertanggung jawab atas segala aktivitas (tindakannya) kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer terbentuk karena pergeseran sejarah hegemonia kerajaan. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam tiga fase peralihan, meskipun perubahan dari fase ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas.

Pertama, pada awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bert1anggung jawab atas seluruh sistem politik atau sistem ketata- negaraan.

Kedua, muncul sebuah majelis  dengan anggota  yang menetang hegemoni raja.

Ketiga, mejalis mengambil ahli tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen sehingga raja kehilangan sebagian besar kekuasaan tradisionalnya. Oleh sebab itu, keberadaan sistem parlementer tidak lepas dari perkembangan sejarah negara kerajaan seperti Inggris, Belgia, dan Swedia.

Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat hubungan erat antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif (parlemen). Badan eksekutif atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika kabinet dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan kehendak parlemen, maka kabinet ini mendapat dukungan. Jika tidak sesuai dengan kehendak parlemen, maka parlemen dapat membubarkan kabinet dengan meminta pertanggungjawaban dari perdana menteri dengan mosi tidak percaya. Begitu pula kekuasaan parlemen dapat dibubarkan oleh kekuasaan eksekutif melalui kepala negara jika kabinet memiliki pandangan bahwa parlemen tidak mewakili kehendak rakyat.

Kedudukan kepala negara sebagai simbol kekuasaan negara. Hal ini memiliki arti bahwa kepala negara tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer terdapat adanya prinsip/asas the king can do no wrong (raja tidak dapat dipersalahkan).

Berdasarkan uraian di atas, sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri- ciri sebagai berikut.

1) Terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan legislatif. Hubungan tersebut bersifat timbal balik dan saling memengaruhi.

2) Badan legislatif (parlemen) memiliki kekuasaan yang besar sebagai badan perwakilan dan legislatif. Hal ini karena anggotannya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan merupakan badan satu-satunya yang dipilih rakyat.

3) Pemerintah (kabinet) terdiri atas perdana menteri dan para menteri.

4) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan penuh dari mayoritas anggota parlemen. Apabila tidak mendapat dukungan, maka parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet.

5) Kabinet dapat membubarkan parlemen melalui kekuasaan kepala negara.

6) Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban konstitusional.

7) Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah raja (monarki), presiden (republik).

Sistem pemerintahan parlementer memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem parlementer adalah sebagai berikut.

1) Dalam pembuatan kebijaksanaan mudah tercapai kesesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.

2) Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen, sehingga dapat merepresentasikan kehendak rakyat.

3) Sistem pertanggungjawaban jelas dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

4) Dalam menjalankan tugasnya, para menteri akan berhati-hati karena adanya pengawasan dari parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

1) Kedudukan eksekutif (kabinet) tidak stabil, karena tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh parlemen.

2) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para menteri merupakan anggota parlemen dari partai mayoritas.

3) Kebijakan politik negara menjadi labil karena sering terjadi pergantian kabinet apabila kabinet dalam bentuk koalisi.

4) Masa jabatan badan eksekutif (kabinet) tidak dapat ditentukan sesuai dengan akhir masa jabatannya, karena sewaktu-waktu dapat bubar.

Pada sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Hampir seluruh negara yang menganut sistem ini dapat dipastikan seorang kepala pemerintahan dipilih dari keanggotaan parlemen. Tahukah Anda, bagaimanakah cara pengisian jabatan kepala negara pada sistem ini? Di negara yang menganut paham monarki dapat dipastikan kepala negaranya seorang raja. Di negara yang berbentuk republik yang kepala negaranya adalah Presiden pada setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda-beda dan Presiden memiliki masa jabatan yang telah ditentukan. Pengisian jabatan Presiden di negara republik pada sistem parlementer di sebagian negara diatur di dalam konstitusi. Beberapa negara memilih secara langsung Presiden mereka, dipilih oleh parlemen atau oleh suatu badan pemilihan. Masa jabatan Presiden sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tahun.

Dari penjelasan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, ada negara-negara yang berupaya untuk memperbarui kedua sistem pemerintahan tersebut dengan cara mengombinasikan di dalam sistem pemerintahannya. Contohnya pada sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat dengan diadakan mekanisme checks and balance. Dalam suatu negara. baik yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun parlemen, wajib membentuk suatu kabinet.

 

Jenis-Jenis Kabinet

a. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah kabinet yang pertanggungjawaban atas tugas- tugas pemerintahan dipegang oleh presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atas segala jalannya pemerintahan. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada presiden.

Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet pertama ini hanya bersifat formal dan belum mampu melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil dinamakan “presidensial/presidentil” karena setelah kemerdeka- an pada bulanAgustus 1945, Indonesia menerapkan sistem presidensil di mana Presiden berfungsi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

 

b. Kabinet Ministerial

Kabinet ministerial adalah kabinet yang pertanggungjawaban atas tugas- tugas pemerintahan dipegang oleh menteri-menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun bersama-sama, bertanggung jawab kepada parlemen.

Berdasarkan cara pembentukannya, kabinet ministerial dibagi menjadi dua.

1) Kabinet Parlementer

Cara pembentukan kabinet ini dengan campur tangan dari parlemen. Artinya, dengan memerhatikan serta memperhitungkan suara yang ada di parlemen. Pada umumnya, suara mayoritas diparlemen akan mendapatkan kedudukan kuat dalam kabinet yang akan dibentuk. Berdasarkan ukuran susunan kabinet, maka kabinet parlementer dibagi menjadi tiga.

a) Kabinet Nasional, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya (para menteri) berasal dari seluruh partai yang memiliki perwakilan dalam parlemen.

b) Kabinet Koalisi, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya (para menteri) berasal dari beberapa partai yang memiliki perwakilan dalam parlemen.

c) Kabinet Partai, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya (para menteri) berasal dari satu partai yang menguasai suara mayoritas di parlemen.

2) Kabinet Ekstra Parlementer

Cara pembentukan kabinet ini tanpa campur tangan dari parlemen. Artinya, tanpa memperhatikan serta memperhitungkan suara yang ada di parlemen.

 

——————-

DAFTAR PUSTAKA

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.