Pelanggaran HAM (Materi Kewarganegaraan)

Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM

Pengertian Pelanggaran HAM

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999, BAB 1, Pasal 1, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM dan contohnya, kalian perlu lebih dahulu memahami nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM. Nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain sebagai berikut.

Baca Juga : Seluk Beluk DPRD

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kecerdasan, dan keadilan.

b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

c. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

d. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebu- tuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

e. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

f. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

g. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

h. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

i. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

 

Bentuk Pelanggaran HAM

Tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang dapat diadili oleh pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang berat. Berikut di bawah ini adalah beberapa bentuk Pelanggaran HAM yang masuk ke dalam kategori Pelanggaran HAM berat, yaitu:

a. Kejahatan Genosida

Yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara:
1) membunuh anggota kelompok,
2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian,
4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan
5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
1) pembunuhan,
2) pemusnahan,
3) perbudakan,
4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
6) penyiksaan,
7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
9) penghilangan orang secara paksa, dan
10) kejahatan apartheid.

Sistem demokrasi belum tentu dapat menjamin bahwa HAM akan senantiasa dijamin dan dihormati. Dalam negara demokrasi pun, hak-hak asasi manusia golongan tertentu, seperti golongan minoritas, golongan perempuan, anak-anak, orang cacat dan lain-lain masih sering dilanggar/diabaikan. Jadi, sekalipun negara modern dan demokratis tetap saja sering terjadi kasus pelanggaran HAM.

 

Contoh Kasus Pelanggaran HAM

1. Kasus Tanjung Priok

Kasus ini terjadi pada tahun 1984 ketika massa di Tanjung Priok, Jakarta menuntut pembebasan beberapa orang yang ditangkap oleh aparat keamanan.Mereka ditangkap aparat keamanan setelah mengajukan protes yang disertai kekerasan terhadap seorang tentara yang diduga mengotori tempat ibadah. Penanganan aparat keamanan terhadap protes massa berubah menjadi kekerasan, karena aparat kemanan menembaki kerumunan massa. Sekarang, pihak- pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa penembakan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan ad hoc HAM.

2. Pelanggaran HAM di Tim-Tim

Masalah Timor Timur pada dasarnya menyangkut masalah hak menentukan nasib sendiri dari rakyat Timtim yang sangat mendasar. Masalah ini kemudian menimbulkan pertentangan antara golongan anti integrasi dan golongan prointegrasi. Golongan anti integrasi adalah golongan yang menginginkan kemerdekaan sendiri, sedangkan golongan prointegrasi adalah Pemerintah Pusat/TNI-Polri. Pertentangan tersebut meningkat hingga mengakibatkan tindakan kekerasan yang dinilai sangat melanggar HAM. Komisi Penyelidik HAM yang dibentuk Komisi HAM PBB, menyimpulkan bahaya di Timtim terjadi pola pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran kemanusiaan. Bentuk pelanggaran HAM tersebut adalah intimidasi yang meluas dan sistematis, penyiksaan dan teror, perusakan harta milik, kekerasan terhadap wanita, dan pemindahan penduduk. Selain itu, ditemukan adanya pemusnahan bukti-bukti dan keterlibatan TNI dan milisi di dalam kekerasan-kekerasan tersebut.

Untuk menerima tuntutan dan mengadili serta menghukum para pelanggar HAM di Timtim, Komisi Penyelidik merekomendasikan agar PBB membentuk Peradilan Internasional untuk HAM di Indonesia. Komnas HAM juga membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP- HAM) untuk Timtim. Dalam penyelidikannya, KPP-HAM telah menyimpul- kan adanya indikasi yang kuat terjadinya pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan secara terencana, sistematis dalam skala besar dan luas. Pelanggaran HAM yang ditemukan adalah berupa pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap wanita dan anak termasuk perkosaan dan perbudakan seksual, pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta milik. Semuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM juga menemukan bukti kuat mengenai terjadinya penghilangan dan perusakan barang bukti. Selain itu, KPP-HAM telah menyimpulkan adanya kerja sama antara aparat sipil dan militer termasuk kepolisian dengan milisi telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian KPP-HAM merekomendasikan agar Pemerintah segera mengadili pelanggaran terhadap HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timtim. Sekarang, kasus pelanggaran HAM di Timtim telah terselesaikan melalui Pengadilan HAM. Para pelaku pelanggaran HAM di Timtim telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

 

DAFTAR PUSTAKA MATERI TENTANG PELANGGARAN HAM

Pendidikan Kewarganegaraan 1 : Untuk SMP/MTs Kelas VII / penulis, Slamet Santosa, editor/penelaah, Sumarni ; penyunting bahasa, Yadi Mulyadi . — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Partner : Contoh-Contoh.Com