Mahkamah Agung : Pengertian dan Fungsinya

 

Mahkamah Agung
Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

 

Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah badan pengadilan tertinggi di Indonesia, yang berkedudukan di Ibu Kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukum MA meliputi seluruh wilayah Indonesia. MA mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

Kedudukan MA berdasarkan pada pasal 24 dan 24A Amandemen DUD 1945, tentang kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam UU No.1 Tahun 2004. Peraturan tentang Mahkamah Agung yang diacur lebih lanjut daldm UU No. 14 Tahun 1985 dan telah diubah , menjadi UU No. 5 Tahun 2004 mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.

Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.

Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.

Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.

Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang.

Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang- undang.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Wakil Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua Muda yang dibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung, yaitu Hakim Agung.

 

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung adalah, sebagai berikut :

– Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

– Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

– Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.

– Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

 

Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :

Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang – undang dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku,

Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.

Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.