Korupsi : Pengertian, Unsur, Jenis, dan Ancaman Pidana

Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin “coruptio” atau corruptus yang berarti kekuasaan atau kebobrokan. Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari Latin corruption = penyuapan; dan corrumpore = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainya.

Istilah korupsi seringkali diikuti dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Transparency Internasional memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan public untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut , terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu :
a. Menyalahgunakan kekuasaan
b. Kekuasaan yang dipercayakan(baik di sector public maupun swasta), memilki akses bisnis atau keuntungan materi
c. Keuntungan pribadi (tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-teman)

 

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

 

Unsur-Unsur Perbuatan Korupsi

Dibawah ini adalah tiga unsur utama yang terkandung di dalam suatu perbuatan korupsi :
a. Secara melawan hukum;
b. Memperkaya diri sendiri/orang lain; dan
c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

 

Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi

Di negara Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini telah diupayakan pemberantasan korupsi, namun hingga sekarang ini penyakit “korupsi” masih berkembang cukup subur di segala bidang pemerintahan dan sektor kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang termasuk kedalam klasifikasi korupsi.

a. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

b. Melakukan pencurian uang, artinya perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan pribadi yang sah.

c. Tindak pidana korupsi, yakni barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

d. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

e. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

f. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya menerima pemberian atau janjian yang diberikan kepadanya.

 

Ancaman Pidana Bagi Pelaku Korupsi

Ancaman pidana bagi para pelaku korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

a. Setiap orang yang secara melawan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

Materi Tambahan

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum pemberantaran tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut.
a. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
b. UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
d. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
e. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
f. UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).
g. UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
h. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
i. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain membentuk undang-undang pemberantasan korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga yang menangani korupsi, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pembentukan KPK merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 yaitu perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dapat disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga lain yang menangani korupsi adalah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Ombudsman Nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :
a. pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. tim penasihai yang terdiri dari empat anggota;
c. pegawai Komis Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disusun sebagai berikut :
➲. Ketua komisi Pemberantasan merangkap anggota.
➲. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas empat orang, masing- masing merangkap anggota.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut.
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
c. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
d. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
e. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
f. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
g. Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
h. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
i. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
j. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penindakan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi penindakan tersebut dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.
a. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.
b. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
c. Pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.
d. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan tindak pidana korupsi.
e. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK.

Agar tindak pidana korupsi sedapat mungkin dapat ditekan sehingga visi pemberantasan korupsi sedapat mungkin tercapai, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, maka diperlukan strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang handal sebagai berikut.
a. Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi.
b. Pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasikan korupsi.
c. Peningkatan efektivitas sistem petaporan kekayaan penyelenggaraan negara.
d. Penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.
e. Penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi.

 

Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi

Visi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu “Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi”. Misi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”.
Untuk melaksanakan misi tersebut, maka ditempuh strategi-strategi berikut.
a. Pembangunan kelembagaan
b. Penindakan
c. Pencegahan
d. Penggalangan keikutsertaan masyarakat

Baca Juga : Mahkamah Agung

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Tags: