Konstitusi : Pengertian, Kedudukan, Jenis, Unsur, Sifat, Tujuan, Isi, dan Pembentukan

 

Konstitusi : Pengertian, Kedudukan, Jenis, Unsur, Sifat, Tujuan, Isi, dan Pembentukan
Konstitusi : Pengertian, Kedudukan, Jenis, Unsur, Sifat, Tujuan, Isi, dan Pembentukan
Konstitusi

 

Pengertian Konstitusi

Konstitusi barasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer artinya “membentuk”. Penggunaan istilah konstitusi apabila ditinjau dari ketatanegaraan mempunyai arti pembentukan suatu negara atau menyusun serta menyatakan suatu negara. Dalam bahasa Belanda, konstitusi dikenal dengan istilah gronwet yang berarti Undang- Undang Dasar.

Pada kenyataannya, konstitusi tidak dapat dirumuskan secara pasti karena setiap para ahli tata negara membuat sebuah perumusan dengan cara pandang masing-masing. Ada penyamaan istilah konstitusi dengan UUD, tetapi ada juga yang membedakan antara konstitusi dengan UUD. Berikut ini beberapa tokoh yang memberikan pengertian tentang konstitusi.

a. KC. Wheare
Konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaran suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara.

b. Herman Heller
Tokoh ini membagi konstitusi menjadi tiga pengertian berikut ini.
1) Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
2) Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
3) Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.

c. CF. Strong
Menurut CF. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan- hubungan antara keduanya yang diatur.

d. ECS. Wade
Konstitusi adalah naskah yang menerangkan tugas-tugas pokok, serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan di suatu negara.

e. Sri Soemantri
Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi- sendi sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas, sebagai berikut.

 

a. Dalam arti sempit

Maksudnya, undang-undang dasar adalah suatu dokumen yang berisi aturan serta ketentuan yang mempunyai sifat pokok dari ketatanegaraan suatu bangsa.

 

b. Dalam arti luas

Maksudnya, keseluruhan atauran serta ketentuan dasar (hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

 

Kedudukan Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sangatlah penting. Hal ini karena konstitusi menjadi ukuran kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengetahui aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Berikut ini uraian kedudukan konstitusi tersebut.

a. Sebagai hukum dasar
Sebagai hukum dasar, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara yaitu badan-badan/lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.

b. Sebagai  hukum tertinggi
Sebagai hukum tertinggi, konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum suatu negara. Oleh karenanya, aturan yang ada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan aturan pada konstitusi.

 

Jenis-Jenis Konstitusi

Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis berikut ini.

a. Konstitusi Tidak Tertulis
Konstitusi tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi. Konvensi merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

b. Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis ini dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD). UUD merupakan naskah yang menjelaskan kerangka serta tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut.

 

Unsur-Unsur Konstitusi

Unsur-unsur yang termuat di dalam konstitusi adalah sebagai berikut.

a. Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yang u merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah.

b. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yang merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah.

c. Konstitusi sebagai forma regiments, yang merupakan kerangka pembangunan pemerintah.

 

Sifat Konstitusi

Menurut pendapat dari C.F Strong, sebuah konstitusi bisa bersifat kaku maupun supel.

a. Konstitusi yang bersifat supel (Flexible)
Dalam hal ini, konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

b. Konstitusi yang bersifat kaku (Rigid)
Dalam hal ini, konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

 

Tujuan Konstitusi

Secara umum, konstitusi mempunyai sebuah tujuan guna memberikan batasan kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang- wenang dan menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan sebuah ide yang disebut konstitusionalisme. Makna konstitusionalisme ialah ide yang memandang bahwa suatu pemerintah pada hakikatnya adalah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.

Di negara Indonesia memiliki UUD sebagai suatu dokumen yang mempunyai makna khas serta merupakan salah satu atribut lambang kemerdekaan. Pada umumnya, negara-negara yang memuat ajaran-ajaran (paham) komunisme menolak konstitusionalisme. Hal ini disebabkan negara berfungsi ganda, yaitu:
a. Sebagai arah tercapainya masyarakat komunis serta merupakan pencatatan formal,
b. UUD memberikan kerangka dan dasar hukum untuk masyarakat yang dicita- citakan.

 

Isi Konstitusi

Isi sebuah konstitusi pada umumnya berisi hal-hal seperti di bawah ini.

a. Gagasan politik, moral, dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Contoh: pernyataan konstitusi Jepang 1947 dan Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945.

b. Ketentuan hak-hak asasi manusia, yang mengandung aturan-aturan yang menjamin serta melindungi hak asasi manusia bagi warga negara.

c. Ketentuan organisasi negara, yang mengandung ketentuan-ketentuan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, bahkan dengan badan-badan negara yang lain.

d. Ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, yang mengandung peraturan prosedur serta syarat dalam mengubah konstitusi pada suatu negara.

 

Pembentukan Konstitusi

Proses pembentukan sebuah konstitusi maupun sebuah undang-undang dasar di setiap negara mempunyai perbedaan. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, dan ada pula yang merupakan pemberian dari penguasa maupun dengan cara evolusi.

a. Konstitusi yang pembuatannya sengaja dibentuk yaitu Pembuatan UUD setelah negara tersebut berdiri.

b. Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi, yaitu setelah pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat UUD dengan mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan.

c. Konstitusi yang pembentukannya secara evolusi, dalam hal pembuatan UUD didasarkan karena adanya perubahan secara perlahan-lahan, sehingga UUD yang lama tidak berlaku lagi.

d. Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, biasanya seorang raja yang memberikan UUD kepada rakyatnya atau seorang raja mendapat tekanan dan dikhawatirkan akan timbul revolusi, maka UUD dapat dibuat untuk membatasi kekuasaan raja.

 

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.