Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

 

Apakah sesungguhnya konstitusi itu? Apa kegunaan konstitusi bagi suatu negara? Mengapa konstitusi penting bagi suatu negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah tanpa konstitusi suatu negara dapat berdiri dan melangsungkan kehidupannya dengan normal?

Konstitusi sudah kamu pelajari di buku kelas VII, terutama konstitusi UUD 1945. Dari pelajaran tersebut, tentunya kamu dapat mengambil sendiri pengertian tentang konstitusi. Pada dasarnya konstitusi merupakan peraturan atau ketentuan dasar mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi sering pula disebut undang-undang dasar atau hukum dasar.

Dengan begitu, konstitusi memuat ketentuan-ketentuan pokok bagi berdiri, bertahan, dan berlangsungnya suatu negara. Ketentuan-ketentuan itu biasanya berupa dasar, bentuk, dan tujuan negara. Ketentuan lainnya, berupa bentuk dan sistem pemerintahan, hubungan pemerintah dan rakyat, dan sebagainya.

Nah, dari penjelasan itu kamu tentu tahu bagaimana vitalnya konstitusi bagi suatu negara. Jadi, hampir tidak mungkin suatu negara dapat berdiri serta mempertahankan dan melangsungkan keberadaannya tanpa konstitusi. Ada negara berarti harus ada konstitusi. Keduanya tak terpisahkan.

Sebagai negara, Indonesia tentu juga memiliki konstitusi. Kamu pasti masih ingat konstitusi pertama yang dibuat dan diberlakukan bangsa Indone- sia sesudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dahulu. Konstitusi itu tidak lain adalah UUD 1945.

UUD 1945 dirancang sejak sebelum Indonesia merdeka serta digunakan sebagai landasan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, berdasarkan perkembangan yang terjadi kemudian, dibuat dan diberlakukan pula konstitusi lain, yakni Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Nah, untuk mengetahui liku-liku ketiga konstitusi itu –– UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950 –– kamu diajak untuk mengikuti dan mempelajari uraian berikut ini.

 

Konstitusi Yang Pernah Digunakan

Sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mencipta- kan tiga buah konstitusi serta memberlakukannya dalam masa yang berbeda-beda. Pemberlakuan ketiganya tidak lepas dari perubahan kehi- dupan ketatanegaraan Indonesia akibat terjadinya berbagai perkembangan politik. Namun, pergantian konstitusi itu juga sekaligus menunjukkan pergulatan bangsa Indonesia dalam mencapai dan menemukan konstitusi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

 

1. Undang-Undang Dasar I945 (UUD I945)

Seperti sudah dibahas di buku untuk kelas VII, UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan. Rancangan itu kemudian disahkan oleh PPKI menjadi konstitusi negara republik Indonesia. Kamu masih ingat dengan hal itu, bukan? Coba ce- ritakan lagi secara singkat di depan teman sebelahmu proses perancang- an dan pengesahan UUD 1945.

UUD 1945 disahkan sebagai langkah untuk menindaklanjuti prokla- masi kemerdekaan RI. Begitu kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia lahir sebagai negara. Sebagai negara, dengan sendirinya Indonesia harus memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya. Untuk itu, UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 berisi hal-hal prinsip tentang negara Indonesia. Hal-hal itu di antaranya mencakup dasar negara, tuju- an negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Dari hal-hal pokok ini, empat yang terakhir, yakni bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan akan dijelaskan lebih lanjut.

a. Bentuk Negara
Menurut UUD 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1). Dengan bentuk kesa- tuan, kekuasaan negara dikendalikan atau dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Inilah yang lazim disebut sebagai desentralisasi.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menggunakan dan mengembangkan sistem desentralisasi seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Setiap daerah bersifat otonom, yakni memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Namun, hal ini menyangkut masalah admi- nistrasi belaka, serta tidak menjadikan daerah sebagai “negara” yang tersendiri. Di dalam wilayahnya Indonesia tidak akan memiliki daerah yang bersifat staat (negara) –– tidak akan ada “negara” dalam negara.

Daerah-daerah Indonesia dibagi ke dalam daerah provinsi dan dae- rah provinsi akan dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil yang masing-masing memiliki otonomi. Pembagian atas daerah-daerah otonom ini dilakukan dengan undang-undang. Di setiap daerah yang bersi- fat otonom dibentuk badan perwakilan/permusyawaratan rakyat karena pemerintahan daerah pun akan menjalankan prinsip permusyawaratan (musyawarah) yang demokratis.

 

b. Bentuk Pemerintahan
Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan bentuk republik, kekuasaan pemerintahan negara dipegang oleh presiden. Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Presiden memperoleh kekuasaan tersebut karena dipilih oleh rakyat melalui tata cara tertentu berdasarkan undang-undang.

Untuk pertama pada awal pembentukan negara setelah merdeka, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Hal ini karena MPR, sebagai lembaga pemilih dan pengangkat presiden, ketika itu belum terbentuk. Pembentukan MPR belum dapat dilakukan karena pemilihan umum (pemilu) –– untuk memilih para anggota MPR –– belum dapat diselenggarakan.

 

c. Sistem Pemerintahan
Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan kabinet presidensial. Menurut sistem ini, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Namun, akibat keadaan transisi (masa peralihan) yang cenderung bersifat darurat, penyelenggaraan negara dengan ketentuan seperti itu belum dapat sepenuhnya dilakukan.

Pada saat itu, kekuasaan presiden dapat dikatakan sangat luas. Me- nurut Pasal IV Aturan Peralihan, selain menjalankan kekuasaan ekseku- tif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Selain presi- den dan wakil presiden, saat itu hanya ada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan sebagai pembantu presiden. Praktis presiden menjalankan kekuasaan yang seluas-luasnya tanpa diimbangi dan diawasi lembaga negara lainnya.

Ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan tersebut menimbulkan kesan bahwa kekuasaan presiden mutlak atau tak terbatas (absolut). Hal ini kiranya perlu dinetralisasi. Maka, kemudian dikeluarkan maklumat Wa- kil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945, yang isinya memberikan kewenangan kepada KNIP untuk memegang kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

 

2. Konstitusi RIS I949

Sejak akhir tahun 1949 terjadi pergantian konstitusi di Indonesia. Hal ini terkait dengan situasi politik dalam negeri Indonesia yang agak terguncang akibat agresi dan campur tangan Belanda. Setelah Indone- sia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang ke Indonesia un- tuk kembali menjajah dan menguasai Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam kurun waktu tahun 1945–1949 Indone- sia harus berperang melawan Be- landa untuk mempertahankan ke- merdekaan. Selama itu, selain ter- libat dalam berbagai pertempur- an, Indonesia dan Belanda juga terlibat perundingan damai. Me- lalui perundingan-perundingan itu akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Indonesia diubah menjadi negara federal atau serikat.

Nama Republik Indonesia berganti menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan sebagai undang-undang dasar negara digunakan Konstitusi RIS. Konstitusi ini dibuat pada tahun 1949 sehingga lazim disebut Konstitusi RIS 1949.

Sesungguhnya Konstitusi RIS 1949 bersifat sementara saja. Menu- rut salah satu pasal dalam konstitusi ini –– yakni pasal 186 –– akan di- bentuk konstitusi permanen atau tetap untuk menggantikan Konstitusi RIS 1949. Konstitusi tetap ini akan dibentuk oleh Konstituante, yakni lembaga khusus pembuat konstitusi.

Konstitusi RIS 1949 diberlakukan sejak tanggal 27 Desember 1949. Pasal yang terdapat dalam konstitusi ini berjumlah 197 buah. Berikut ini adalah uraian dan penjelasan mengenai beberapa hal pokok kenegara- an yang terdapat dalam Konstitusi RIS 1949.

a. Bentuk Negara
Berdasarkan Konstitusi RIS 1949, negara Indonesia berbentuk seri- kat atau federal. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) konsti- tusi tersebut. Ketentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan tentang bentuk negara yang diamanatkan UUD 1945, yang menyatakan Indone- sia sebagai negara yang berbentuk kesatuan.

Pada prinsipnya, negara serikat atau federal adalah negara yang terbagi-bagi atas berbagai negara bagian. Demikianlah pula yang diala- mi Indonesia setelah menjadi negara serikat. Sebagai negara serikat, Indonesia terbelah-belah menjadi beberapa bagian, yakni menjadi tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan.

Ketujuh negara bagian itu adalah
(1) Negara Republik Indonesia,
(2) Negara Indonesia Timur, 
(3) Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta), 
(4) Negara Jawa Timur, 
(5) Negara Madura, 
(6) Negara Sumatra Timur, dan 
(7) Negara Sumatra Selatan.

Adapun kesembilan satuan kenegaraan yang dimaksud adalah
(1) Jawa Tengah, 
(2) Bangka,
(3) Belitung, 
(4) Riau, 
(5) Kalimantan Barat (Daerah Istimewa), 
(6) Dayak Besar, 
(7) Daerah Banjar, 
(8) Kalimantan Tengah, dan 
(9) Kalimantan Timur.

Negara bagian dan satuan kenegaraan ini memiliki kebe- basan untuk menentukan nasib sendiri dalam ikatan federasi RIS.

 

b. Bentuk dan Sistem Pemerintahan
Pemerintahan negara RIS berbentuk republik. Pemerintahan terdiri atas presiden dan kabinet. Adapun kedaulatan negara dipegang oleh presiden, kabinet, DPR, dan Senat. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi RIS. Dalam pemerintahan negara RIS terda- pat alat perlengakapan federal berupa presiden, menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer. Artinya, kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri baik secara bersama maupun individual. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada parlemen (DPR).

 

3. UUDS I950

Berubahnya Indonesia menjadi negara serikat yang terbagi-bagi ke dalam negara atau daerah bagian menimbulkan banyak ketidakpuas- an di kalangan rakyat Indonesia. Apalagi kemudian diyakini dan disada- ri bahwa pembentukan negara bagian lewat RIS merupakan bagian dari upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena itu, kehendak untuk membubarkan negara bagian atau daerah bagian serta hasrat untuk kembali menggabungkan diri menjadi republik Indonesia yang bersatu muncul di mana-mana. Rakyat dari berbagai daerah me- nyatakan ketidaksetujuannya lagi dengan bentuk negara serikat.

Maka, untuk memenuhi tun- tutan tersebut, melalui sebuah kesepakatan pemerintah RI dan pe- merintah RIS pada 19 Mei 1950 dibuat Piagam Persetujuan. Ke- dua pemerintah sepakat memben- tuk negara kesatuan sebagai pen- jelmaan proklamasi kemerdeka- an 17 Agustus 1945. Negara ke- satuan yang akan dibentuk diatur dengan konstitusi hasil pengu- bahan Konstitusi RIS 1949 yang dikombinasikan dengan prinsip- prinsip pokok dalam UUD 1945.

Lewat panitia gabungan –– antara pemerintah RI dan pemerintah RIS –– akhirnya dihasilkan sebuah rancangan undang-undang dasar. Rancangan ini diajukan kepada pemerintah RIS dan kemudian disetujui sebagai undang-undang dasar. Walaupun sudah disetujui dan dinyatakan berlaku, undang-undang dasar tersebut masih bersifat sementara sehingga kemudian populer disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 –– disingkat UUDS 1950.

Oleh karena UUDS 1950 bersifat sementara, selanjutnya akan di- rancang suatu konstitusi tetap bagi negara Indonesia yang bersatu. Un- tuk itu akan dibentuk lembaga khusus yang ditugaskan untuk membuat konstitusi. Lembaga khusus itu kemudian diberi nama Konstituante dan dijadikan salah satu bab yang diatur dalam UUDS 1950. Para anggo- ta Konstituante akan dipilih melalui pemilu.

UUDS 1950 diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950. UUDS 1950 berisi enam bab. Berikut ini adalah uraian dan penjelasan mengenai beberapa hal pokok kenegaraan yang terdapat dalam UUDS 1950.

a. Bentuk Negara
Berlakunya UUDS 1950 membuat Indonesia kembali menjadi ne- gara yang berbentuk kesatuan. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) konstitusi tersebut. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi terbagi- bagi menjadi negara-negara bagian atau daerah-daerah bagian.

 

b. Bentuk dan Sistem Pemerintahan
Berdasarkan UUDS 1950, pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Dengan pemerintahan republik, jabatan kepala negara dipe- gang oleh presiden. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, tetapi kedaulatan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR. Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat (2). Adapun alat-alat perleng- kapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, Mah- kamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Dalam pada itu, sistem pemerintahan yang dipakai adalah kabinet parlementer. Pertanggungjawaban kabinet diberikan kepada parlemen (DPR). DPR pun dapat membubarkan kabinet. Namun, di sisi lain, presi- den memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR.

 

4. Kembali ke UUD I945

Pembentukan konstitusi yang permanen sebagai pengganti UUDS 1950 ternyata tidak berjalan seperti yang direncanakan. Badan Konstitu- ante yang sudah terbentuk lewat Pemilu 15 Desember 1955 tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Badan yang diandalkan dapat menghasilkan konstitusi baru yang tetap ini sejak dilantik tahun 1956 hingga dua tahun kemudian, yakni tahun 1958, tidak menghasilkan keputusan apa pun mengenai konstitusi.

Dalam setiap sidangnya, para anggota Konstituante selalu terlibat perdebatan panjang dan berlarut-larut sehingga keputusan untuk meng- hasilkan rancangan konstitusi selalu menemui jalan buntu. Masalah po- kok yang menjadi bahan perdebatan alot dan sulit diputuskan terutama adalah menyangkut penentuan dasar negara. Keadaan ini berlangsung hingga sekitar dua tahun, sementara di beberapa daerah mulai muncul berbagai pemberontakan terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soekarno mengusulkan kepada Konstituante agar Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 saja se- bagai konstitusi. Untuk menyikapi usul ini, Konstituante melakukan pemungutan suara. Namun, pemungutan suara yang dilakukan sampai tiga kali gagal menghasilkan keputusan. Kondisi Konstituante sendiri kemudian makin tidak menentu setelah banyak di antara para anggota- nya menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang-sidang Konstituante.

Keadaan tersebut dipandang sebagai sangat merugikan dan memba- hayakan. Kemacetan yang dibuat Konstituante dan pemberontakan di beberapa daerah dianggap dapat menjerumuskan Indonesia ke jurang perpecahan dan kehancuran. Oleh sebab itu, presiden sebagai kepala negara kemudian membuat keputusan drastis yang kontroversial.

Dengan pertimbangan untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dek- ret. Dekret ini berisi tiga hal, yakni (1) membubarkan Konstituante, (2) memberlakukan kembali UUD 1945, dan (3) membentuk MPRS dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekret ini kemudian dikenal sebagai Dekret 5 Juli 1959. Dengan keluarnya dekret ini, dengan sendirinya UUD 1945 kembali menjadi konstitusi resmi negara Indonesia. Semua tatanan kenegaraan pun harus disesuaikan kembali dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

 

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP dan MTs Kelas VIII / Sugiyarto ; Editor Akhmad Zamroni ; Ilustrator Haryana Humardani . — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.