Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja Sama Ekonomi Internasional

Master
Sunday, July 7, 2019

Kerja Sama Ekonomi Internasional
Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja Sama Ekonomi Internasional

Sejak dahulu kala bangsa Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi dengan bangsa lain, yaitu melalui kegiatan perdagangan antarnegara. Saat ini kerja sama ekonomi telah meluas, tidak hanya terbatas pada perdagangan dan telah menjadi keharusan bagi setiap negara agar diakui dalam pergaulan dunia. Kecanggihan teknologi transportasi dan informasi telah mempermudah hubungan kerja sama tersebut sehingga muncul berbagai bentuk kerja sama ekonomi, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Apakah bentuk-bentuk kerja sama tersebut? Apakah manfaat dan dampaknya bagi Indonesia? Bagaimana peran Indonesia di kancah kerja sama ekonomi internasional? Kamu akan mempelajarinya berikut ini.

1. Pengertian Kerja Sama Ekonomi Antarnegara

Kerja sama ekonomi antarnegara merupakan kerja sama yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan melibatkan negara lain. Kerja sama ekonomi antarnegara dapat berlangsung pada beberapa bidang, yaitu bidang perdagangan, teknis, dan keuangan. Kerja sama di bidang perdagangan meliputi ekspor dan impor. Kerja sama di bidang teknis misalnya, pengiriman tenaga ahli dari Amerika ke Indonesia. Kerja sama bidang keuangan misalnya dalam bentuk pinjaman asing.


2. Faktor-Faktor yang Mendorong Kerja Sama Ekonomi Antarnegara

Tiap-tiap negara menyadari pentingnya kerja sama ekonomi antar- negara. Kesadaran tersebut didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut.
a. Peranan Negara dalam Menjaga Kepentingan Nasional
Pada era globalisasi peran negara akan semakin berkurang. Negara hanya berperan sebagai pendorong, pengatur, dan mitra bagi swasta dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, negara yang efektif adalah yang menyediakan barang-barang dan jasa vital sekaligus aturan-aturan dan lembaganya demi mewujudkan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional yang dimaksud di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengambil manfaat dari adanya kerja sama internasional dan meminimalkan dampak negatifnya. Misalnya, dalam menandatangani kesepakatan perdagangan bebas, pemerintah perlu memperhitungkan kesiapan atau tingkat daya saing produk-produk yang akan dibebaskan dari tarif agar tidak kalah dalam persaingan dengan produk-produk buatan luar negeri.


b. Perlunya Beradaptasi dengan Tuntutan Globalisasi
Gejala globalisasi tidak dapat dihindarkan lagi. Setiap negara berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Globalisasi tidak hanya meliputi bidang perdagangan, tetapi juga bidang keuangan, produksi, investasi, dan tata hubungan ekonomi antarbangsa. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam kegiatan ekspor.

Dalam proses globalisasi, kerja sama ekonomi sangat penting karena semakin kuatnya hubungan saling ketergantungan dan persaingan antarnegara. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kerja sama bermanfaat untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi kekuatan ekonomi negara maju yang relatif lebih siap menghadapi globalisasi. Misalnya, dalam organisasi APEC, kesepakatan perdagangan bebas di antara anggota-anggotanya dilakukan secara bertahap, yaitu untuk negara maju tahun 2010 sementara negara berkembang tahun 2020.


c. Rendahnya Tingkat Investasi di Dalam Negeri
Saat ini perekonomian Indonesia sangat membutuhkan investasi dari luar negeri, yaitu untuk membangun pabrik-pabrik yang akan menyerap tenaga kerja. Indonesia perlu membuka kerja sama ekonomi yang seluas-luasnya dengan negara lain, terutama negara-negara yang selama ini menjadi sumber investasi, seperti Amerika Serikat dan Jepang, serta negara-negara yang potensial, seperti Cina dan negara di kawasan Arab.



3. Tujuan Kerja Sama Ekonomi Antarnegara

Kerja sama sangat penting dilakukan oleh setiap negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia memiliki tujuan tersendiri dalam kerja sama ekonomi internasionalnya. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Memajukan Perdagangan Internasional
Setiap negara yang memiliki perekonomian terbuka berusaha memajukan kegiatan perdagangan internasionalnya. Kemajuan perdagangan ini dapat dilihat dari peningkatan volume ekspor dari waktu ke waktu. Dengan ikut serta dalam suatu organisasi perdagangan, Indonesia dapat mengetahui peraturan-peraturan atau tata perdagangan internasional sehingga dapat memperluas pasar ekspor tanpa melanggar peraturan tersebut.

b. Mempercepat Pembangunan
Melalui kerja sama ekonomi, negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk membangun perekonomiannya. Negara berkembang menerima investasi dari negara maju dan bantuan modal dari lembaga- lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan lembaga-lembaga ekonomi di bawah naungan PBB. Bantuan berupa dana, tenaga teknis, dan berbagai prasarana yang diberikan dapat mempercepat pembangunan di negara berkembang.

c. Mengurangi Keterbelakangan
Negara-negara miskin pada umumnya tidak memiliki potensi sumber daya sebagai modal pembangunan mereka. Sumber daya tersebut misalnya sumber daya alam, modal, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kekurangan sumber daya tersebut merupakan penyebab kondisi keterbelakangan seperti rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan manusia dan lingkungan, serta tingkat penguasa- an teknologi produksi. Melalui kerja sama ekonomi, negara-negara miskin memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan keuangan secara cuma-cuma. Selain itu, kerja sama ekonomi juga bisa menggalang solidaritas dunia internasional agar memberikan perhatian lebih untuk mengurangi angka kemiskinan dunia.


4. Hambatan-Hambatan Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional kadang terbentur pada hambatan- hambatan sebagai berikut.
a. Ancaman Ketidakstabilan Politik dan Keamanan
Ancaman ketidakstabilan politik dan keamanan antara lain adanya peperangan atau konflik antarnegara. Hal ini bisa mengganggu hubungan antara kedua negara yang semula memiliki hubungan baik. Misalnya negara A terlibat konflik dengan negara B. Kebetulan negara A memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Negara A memberlakukan sanksi ekonomi pada negara B. Negara A melarang negara-negara lain untuk melakukan perdagangan dengan negara B. Akibatnya, negara B tidak bisa bekerja sama dengan negara lain.

b. Perbedaan Ideologi Negara
Perbedaan ideologi negara dapat menghambat kerja sama ekonomi, misalnya sebelum menganut perekonomian terbuka, Cina adalah negara yang menutup diri terhadap kerja sama dengan bangsa lain. Dengan demikian, negara-negara lain tidak dapat menjalin kerja sama dengan Cina. Namun, saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri terhadap kerja sama dengan negara lain.

c. Praktik-Praktik Perdagangan yang Cenderung Merugikan Negara Lain 
Praktik perdagangan yang cenderung merugikan negara lain misalnya dumping, yaitu menjual barang untuk ekspor dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Praktik ini dapat memperburuk hubungan antarnegara dan menghambat kerja
sama ekonomi.


5. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia dapat berbentuk seperti berikut.
a. Kerja Sama Bilateral
Ketika suatu negara melakukan kerja sama ekonomi dengan satu negara tertentu, kerja sama yang terbentuk disebut kerja sama bilat- eral. Misalnya, kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam proyek pengadaan air bersih di perdesaan dan kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam proyek dan pertambangan. Kerja sama ekonomi bilat- eral dapat terjalin apabila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya di tiap-tiap negara.

b. Kerja Sama Ekonomi Regional
Kerja sama ekonomi regional terbentuk apabila negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu membentuk organisasi bersama. Selain berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan, kerja sama ekonomi regional juga terbentuk berdasarkan persamaan latar belakang sejarah (historis), teknis, sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor. Contoh kerja sama regional antara lain ASEAN untuk wilayah Asia Tenggara, APEC untuk wilayah Asia Pasifik, dan Uni Eropa untuk wilayah Benua Eropa.

c. Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional
Kerja sama subregional dilakukan oleh negara-negara dalam subkawasan. Misalnya kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai anggota ASEAN yang membentuk segitiga pertumbuhan atau Growth Triangle (IMT-GT) guna mempercepat kemajuan ekonomi ketiga negara. Faktor-faktor yang mendorong pengembangan kerja sama subregional antara lain adanya saling ketergantungan ekonomi, adanya ikatan sejarah dan budaya, serta keinginan untuk memacu pembangunan.

d. Kerja Sama Antarregional
Kerja sama ekonomi antarregional merupakan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam satu kawasan dengan kelompok negara yang berada di kawasan lain. Misalnya kerja sama antarnegara yang tergabung dalam ASEAN dengan negara yang tergabung dalam APEC.

e. Kerja Sama Multilateral atau Internasional
Kerja sama multilateral merupakan kerja sama yang diselenggara- kan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Contoh kerja sama multinasional antara lain WTO, Bank Dunia, dan PBB.


6. Badan Kerja Sama Ekonomi

Kerja sama ekonomi antarnegara akan lebih terorganisasi apabila dibentuk sebagai suatu badan kerja sama internasional. Bentuk-bentuk kerja sama ekonomi internasional yang ada di dunia ini antara lain sebagai berikut.

a Badan Kerja Sama Ekonomi Regional

Kerja sama secara regional dapat terbentuk karena faktor letak negara (geografis), alasan historis (sejarah), teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Kerja sama regional diharapkan mampu memajukan perekonomian dan sosial budaya negara-negara anggota, serta merupakan dorongan ke arah tercapainya kerja sama internasional yang lebih baik. Badan kerja sama ekonomi yang penting bagi Indonesia antara lain:

1) ASEAN
Dalam  Deklarasi  ASEAN  di  Bangkok  pada  tanggal  8 Agustus 1967, dilahirkan organisasi kelompok regional Asia Tenggara atas dasar keinginan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kegiatan ASEAN pada awalnya terbatas pada pertemuan tahunan antarmenteri luar negeri dan baru tahun 1973 diadakan pertemuan antarmenteri perdagangan. Secara garis besar, kerja sama ASEAN pada saat itu adalah dalam bentuk perluasan perdagangan, pertukaran produk, dan penyelenggaraan proyek-proyek. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkenalkan keadaan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan keunggulan tiap-tiap negara.

Kegiatan ASEAN di bidang ekonomi meliputi hal-hal berikut ini.
a) Bahan Pangan dan Pertanian
Kegiatan dalam bahan pangan dan pertanian telah dijalankan dengan cara pertukaran informasi dan pengalaman dalam penelitian pertanian dan penerapan varietas bibit unggul. Selain itu, sebagai negara-negara yang berada dalam satu wilayah geografis yang hampir sama, produk-produk pertanian antarnegara ASEAN kemungkinan sama, misalnya gula, karet, kelapa sawit, dan hasil-hasil hutan. Oleh karena itu, ASEAN merumuskan sikap bersama untuk melindungi perdagangan produk-produk ini dari persaingan antara negara ASEAN sendiri dan dengan negara di luar ASEAN.

b) Perdagangan dan Industri
Dalam kegiatan perdagangan dan industri, negara-negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. AFTA bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari produk- produk negara ASEAN, serta mengurangi tarif antarnegara anggota untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam industri dan perdagangan. Langkah-langkah menuju perdagangan bebas ASEAN ini dimulai dengan kesepakatan penurunan tarif, yaitu hasil produksi suatu negara ASEAN yang diekspor ke negara ASEAN lainnya hanya dikenakan bea masuk 0–5%. Pengurangan ini bersifat timbal balik dan wajib dilaksanakan, serta tidak boleh ada hambatan nontarif. Dengan kesepakatan ini, tentu barang impor dari negara ASEAN lain yang masuk ke Indonesia akan semakin murah dan demikian pula produk-produk Indonesia yang diekspor ke negara ASEAN lainnya.


2) APEC
Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) merupakan kerja sama ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Negara anggota APEC antara lain Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Selandia Baru, Hongkong, Cina, Kanada, Singapura, dan Indonesia. APEC dibentuk pada pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik pertama, bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pada prinsipnya dasar pembentukan APEC sebagai forum komunikasi yang menguntungkan dalam menjalin kerja sama perdagangan, investasi, dan peningkatan sumber daya manusia yang saling meng- untungkan. Pada pertemuan keenam tanggal 15 November 1994  di Bogor, yang merupakan KTT II APEC dihasilkan Deklarasi Bogor (Bogor Declaration). Pada deklarasi tersebut, negara-negara anggota APEC telah mencanangkan perdagangan bebas yang akan diselenggarakan pada tahun 2010 untuk negara-negara maju dan tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Negara-negara yang tergabung dalam APEC saat ini berjumlah 21 negara.


3) EEC 
European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Organisasi ini dahulunya dibentuk sebagai pasar bersama untuk batu bara serta baja antara Jerman dan Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1957 dengan Perjanjian Roma dijadikan kerja sama regional di bidang ekonomi dan moneter. Tujuan organisasi ini untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antarnegara-negara Eropa Barat. Negara-negara yang tergabung dalam MEE antara lain Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Irlandia, Jerman, Luksemburg, Prancis, Yunani, Polandia, Austria, Slovenia, Spanyol, Protugal, dan Italia. Pada tahun 2000 diperkenalkan mata uang euro bagi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Euro adalah mata uang yang disepakati untuk digunakan bersama-sama oleh negara-negara yang tergabung dalam MEE. Jadi, semua transaksi akan dilakukan dalam mata uang euro. Mata uang ini sengaja dipersiapkan untuk menghadapi pasar bebas di Eropa.


b. Badan Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Kerja sama ekonomi multilateral adalah kerja sama yang melibatkan banyak negara di dunia. Artinya, setiap negara bebas yang ingin bergabung, bebas menjadi anggota badan ini.
1) The World Bank atau Bank Dunia
World Bank atau Bank Dunia hingga saat ini merupakan lembaga keuangan internasional terbesar yang membantu negara- negara berkembang. Pada awalnya Bank  Dunia bertujuan membantu usaha-usaha rekonstruksi dan pembangunan di negara- negara anggota melalui investasi yang produktif, termasuk restorasi perekonomian yang hancur akibat perang.

Pada perkembangan selanjutnya, kegiatan Bank Dunia menjadi semakin luas. Bank Dunia mempunyai beberapa lembaga keuangan internasional. Yang pertama adalah IBRD. Lembaga ini singkatan dari International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Tujuan IBRD sebagai berikut.
a) Memberi bantuan kredit jangka panjang dan jangka pendek bagi negara-negara yang sedang membangun.
b) Memberi bantuan teknik secara cuma-cuma.
c) Membantu negara-negara dalam meningkatkan perdagangan internasional.

Anggota IBRD terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok negara donor dan bukan negara donor. Bank Dunia hanya memberikan pinjaman bagi para peminjam yang mempunyai kemampuan untuk mengembalikan utang-utangnya. Selain itu, pinjaman Bank Dunia hanya digunakan untuk membiayai proyek- proyek yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi bagi negara yang bersangkutan.

Lembaga di bawah Bank Dunia berikutnya adalah IDA (International Development Association), yaitu Organisasi Pembangunan Internasional. Tujuan pendirian IDA adalah memajukan pembangunan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menaikkan standar hidup di negara-negara anggota yang kurang maju. IDA menyediakan kredit yang sangat lunak. Jangka waktu pengembaliannya bisa sampai 50 tahun, termasuk tenggang waktu 10 tahun tanpa bunga.

Bank Dunia juga membawahi IFC (International Financial Corporation). IFC memberikan pinjaman dalam bentuk investasi modal/saham di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, pertambangan, lembaga keuangan dan pasar modal, lembaga keuangan untuk pembangunan, ketenagakerjaan, pariwisata, serta jasa-jasa. Indonesia menjadi anggota IFC pada tanggal 20 Juli 1956. Hingga bulan Agustus 1998 anggota IFC berjumlah 174 negara.


2) ECOSOC
Economic and Social Council (ECOSOC) merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. ECOSOC adalah badan PBB yang khusus memperhatikan masalah ekonomi. Tugas ECOSOC adalah mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan ekonomi dan sosial PBB. Dewan ini mempelopori penelitian, laporan-laporan, dan rekomendasi (anjuran) mengenai persoalan-persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, serta kebudayaan dunia.


3) WTO
WTO singkatan dari World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi ini didirikan di Geneva, Swiss pada tanggal 1 Januari 1995 dari negosiasi Putaran Uruguay (1986–1994). Tugas WTO antara lain menyelesaikan sengketa dagang antaranggota. Oleh karena itu, WTO menyusun peraturan dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU). DSU ini merupakan lanjutan dari sistem yang dibentuk dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Bedanya DSU sudah dilengkapi semacam pengadilan banding jika satu negara anggota tidak setuju dengan sanksi yang ditimpakan oleh keputusan WTO.


4) IMF 
IMF singkatan dari International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945 sesudah konferensi di Bretton Wood, Amerika Serikat. IMF bertujuan memajukan kerja sama internasional di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga mampu memperluas kesempatan kerja serta mencapai kemakmuran. Usaha yang di- lakukan IMF sebagai berikut.
a) Membantu negara-negara memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang dengan jalan menyediakan dana. Neraca pembayaran merupakan catatan transaksi internasional suatu negara, misalnya catatan kegiatan ekspor dan impor.
b) Memberi bantuan untuk  memperluas perdagangan internasional.
c) Memberi bantuan dalam mengadakan sistem pembayaran antara negara-negara anggota.
d) Memberi nasihat yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerja sama keuangan internasional.

Kelompok inti IMF adalah kelompok sepuluh, yaitu sepuluh negara kaya/maju. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, dan Swedia. Setiap negara maju menyumbangkan sejumlah dana dalam mata uang masing-masing pada IMF. Di antara negara-negara itu, Amerika memberi sumbangan terbesar, yaitu sekitar 18%.

Kerja sama Indonesia dengan IMF dimulai sejak Indonesia menerima tawaran IMF untuk melaksanakan program perbaikan ekonomi setelah terjadi krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Sebagai syarat pinjaman, Indonesia harus menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intence atau LoI. Pada akhir tahun 2003 hubungan kerja sama dengan IMF telah berakhir dengan selesainya program perbaikan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2006 Indonesia telah berhasil melunasi seluruh utangnya pada lembaga keuangan tersebut.


5) ADB
ADB singkatan dari Asian Development Bank atau Bank Pem- bangunan Asia, berdiri pada tahun 1966. ADB merupakan sebuah organisasi multilateral keuangan pembangunan. Pada tahun 1966 ketika ADB berdiri, organisasi ini mempunyai 31 anggota. Setelah beberapa tahun kemudian menjadi 59 anggota yang terdiri atas negara-negara di Asia Pasifik maupun di luar negara Asia Pasifik. Kegiatan ADB meliputi sebagai berikut.
a) Memberikan pinjaman dan investasi yang wajar bagi anggota negara-negara yang sedang berkembang untuk pembangunan sosial serta ekonomi.
b) Menyediakan bantuan teknik untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.
c) Memajukan dan memfasilitasi investasi publik serta modal pribadi untuk pembangunan.
d) Melayani permintaan bantuan koordinasi dalam pembangunan politik dan perencanaan di negara berkembang.


7. Dampak Kerja Sama Ekonomi

Pada dasarnya semua bentuk kerja sama ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama negara anggotanya. Oleh karena dunia sedang menghadapi pasar bebas, setiap organisasi telah mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi regional maupun global yang berlangsung sangat cepat. Bukan hal yang baru apabila ada anggapan bahwa sebentar lagi kawasan Asia Pasifik dan bahkan kawasan dunia tidak dapat dipisahkan. Mau tidak mau semua negara harus sepakat dengan perekonomian yang terbuka, mendukung perdagangan bebas serta berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan masa depan yang stabil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari berbagai kerja sama ekonomi yang diikuti Indonesia, ada yang membawa dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi
Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi. Dampak positif yang bisa diperoleh dari adanya kerja sama ekonomi dengan luar negeri sebagai berikut.

1) Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda, Indonesia meminta bantuan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Lembaga-lembaga tersebut memberikan bantuan, berupa dana dan strategi keluar dari krisis.

2) Melalui perdagangan antarnegara, Indonesia bisa memperoleh barang-barang yang belum mampu diproduksi sendiri. Di sisi lain, Indonesia juga bisa menjual barang hasil produksi tanah air ke luar negeri.

3) Melalui kerja sama di bidang investasi/permodalan, Indonesia bisa menarik investor sebanyak mungkin. Masuknya investor akan mendorong perekonomian masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Dampaknya, pendapatan masyarakat meningkat dan tingkat kesejahteraan pun meningkat.

4) Memperoleh peluang untuk menerima dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara lain. Misalnya, melalui kerja sama di bidang produksi.


b. Dampak Negatif Kerja Sama Ekonomi
Arus liberalisasi perekonomian dunia, mau tidak mau membawa dampak yang merugikan bagi negara-negara yang belum siap meng- hadapinya. Pertama, kualitas produk-produk ekspor negara tersebut relatif masih rendah dibandingkan negara maju. Kedua, negara-negara tersebut belum bisa menghasilkan produk yang harganya kompetitif (murah). Ketiga, belum terbentuknya budaya persaingan karena selama ini masih mengandalkan perlindungan atau proteksi pemerintah. Beberapa dampak yang merugikan adanya kerja sama ekonomi tersebut sebagai berikut.

1) Tersingkirnya kekuatan-kekuatan ekonomi dalam negeri (domestik) dalam proses ekonomi, akibat persaingan dengan produk-produk luar negeri yang berkualitas dan harganya lebih murah.


2) Pembuatan kebijakan di dalam negeri oleh pemerintah dipengaruhi oleh pihak asing. Hal ini mungkin sekali terjadi apabila pemerintah memiliki pinjaman pada lembaga keuangan asing, seperti IMF atau Bank Dunia.

3) Kekuatan ekonomi dunia akan terpusat di negara-negara maju sedangkan negara berkembang hanya dijadikan pasar strategis bagi produk-produk negara maju. Hal ini dipicu dengan berkembangnya media massa dan elektronik yang menjadi sarana iklan bagi produk negara maju.

4) Kondisi perekonomian suatu negara menjadi relatif tidak stabil karena hampir tidak ada batas lagi dengan perekonomian dunia. Ketika perekonomian suatu negara sedang membaik maka aliran investasi dari luar akan masuk. Sebaliknya, ketika perekonomian tersebut mengalami krisis maka dana investasi akan mengalir keluar dengan cepat. Hal ini akan mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara.



DAFTAR PUSTAKA

Ilmu Pengetahuan Sosial : Kelas IX untuk SMP/MTs / penulis, Agung Feryanto,..[et al] ; editor, Vina Dwi Laning, Nur SiwiIsmawati ; Ilustrator, Puguh Supriyanto, Doli Eny Khalifah . — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.