Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang penting pada UUD 1945. Hal ini karena di dalamnya terkandung tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk dapat memahami lebih mengenai tujuan dan cita-cita Pembukaan UUD 1945, coba camkan isi teks Pembukaan UUD 1945 berikut ini.

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembuakan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Pokok Pikiran I

“Negara” yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam “Pembukaan” ini diterima paham tentang negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Menurut pengertian “pembukaan” tersebut, negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.

 

b. Pokok Pikiran II

Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam pokok pikiran kedua ini negara hendak mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara memiliki kewajiban kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

c. Pokok Pikiran III

Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang- Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

 

d. Pokok Pikiran IV

Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945.

Pada Pembukaan UUD 1945 berisi tentang hukum dasar bernegara dan cita- cita serta melahirkan hukum negara yang dilandasi tujuan negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 menjadi lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945, walaupun pada pengesahannya menjadi satu kesatuan.

 

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Hal ini termuat pada alinea ketiga dari Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

 

b. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penyuruhan tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, sedangkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum di bawahnya berlaku dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

 

c. Pembukaan UUD 1945 memiliki  kedudukan yang kuat  dan tetap.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok- pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karenanya, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah, meskipun pada Batang Tubuh UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen). Hal ini merupakan kesepakatan dari MPR untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dengan alasan berikut ini.
“Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan”.

 

 

DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

Tags: