Badan Usaha : Pengertian dan Jenis

Badan Usaha
Badan Usaha

Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) sebagai wadah organisasi dari sebuah perusahaan.

Jenis-Jenis Badan Usaha

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, pelaku utama dalam sistem demokrasi ekonomi atau dikenal juga dengan sistem ekonomi kerakyatan terdiri dari BUMN, BUMS, dan Koperasi.

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian dimiliki oleh negara, adapun tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah:

• melayani kepentingan masyarakat umum;
• mencegah praktik monopoli swasta;
• sumber pendapatan negara.

Bentuk-bentuk badan usaha menurut UU No. 9 Th 1969, terdiri atas perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum), dan persero (PT).

1) Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (BUMN) dan menjadi hak dari departemen bersangkutan. Perjan biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum. Perjan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Karyawannya berstatus pegawai negeri
• Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah
• Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum
• Berada dibawah Departemen, Dirjen atau pemerintah daerah terkait.
• Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN dan menjadi hak dari departemen terkait.
• Bagi Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan ini dituntut, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah.
• Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen
• Perjan memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam Bab X tentang Ketentuan Peralihan Pasal 93 dinyatakan bahwa dalam waktu dua tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perjan harus sudah dirubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.

Contoh BUMN yang dahulunya Perjan diantaranya adalah Perusahaan Jasa Kerata Api (PJKA) yang berada di bawah Depertemen Perhubungan, Th 1991 berubah menjadi perusahaan umum kereta Api (Perumka) kemudian menjadi perusahaan negara kereta Api (Penka), terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI). serta Perjan Pegadaian yang berada di bawah departemen keuangan berubah menjadi Perum Pegadaian. Dengan demikian, sejak tahun 2003 tidak ada lagi BUMN yang berbentuk Perjan.

2) Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Perum pada umumnya merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang produksi, jasa atau bidang ekonomi lainnya yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Perum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Karyawannya berstatus pegawai perusahaan Negara
• Permodalan berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara
• Melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan
• Kepengurusan atau alat kelengkapan Perum terdiri atas menteri, direksi, dan dewan pengawas
• Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dan memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Direksi bertugas sebagai pemimpin Perum yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri.
• Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.
• Berstatus badan hukum, sebagian besar kegiatannya bergerak dibidang jasa layanan umum
• Pendirianya diusulkan oleh menteri kepada presiden.
• Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain, dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.
• Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah untuk mendapatkan pengesahan.

Contohnya perusahaan umum diantaranya adalah Dinas Angkutan Motor RI (Perum DAMRI), dan Perusahaan Umum Pegadaian (Perum PEGADAIAN).

3) Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki negara. Contohnya PT Telkom (Telekomunikasi), PT Pos Indonesia, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), PT KAI (Kereta Api Indonesia). Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• berstatus badan hukum perseroan terbatas;
• dipimpin oleh seorang direksi;
• tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba;
• permodalan sebagian besar berasal dari pemerintah dalam bentuk saham-saham;
• karyawannya berstatus pegawai perusahaan swasta biasa;
• biasanya berbentuk PT.

4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Selain pemerintah pusat yang memiliki BUMN, pemerintah daerah juga biasanya memiliki badan usaha, baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka mencari sumber keuangan bagi pembangunan di daerah tersebut. Badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah biasa disebut Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Permodalan BUMD sebagian besar dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dapat berasal dari pihak swasta dalam bentuk saham-saham. Contohnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Pengelola Pasar Tradisional, dan Perusahaan Daerah Kebersihan. BUMD memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

1. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah
2. Permodalan selurunya atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. BUMD dipimpin oleh satu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, walikota atau bupati.

b. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini dapat dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Tujuan dari badan usaha milik swasta ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan swasta terdiri dari berikut ini.
1) Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta dalam negeri, contohnya Astra Internasional.
2) Perusahaan swasta asing adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta luar negeri, contohnya Hongkong Sanghai Bank Corporation (HSBC) di dunia perbankan.
3) Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari patungan antara beberapa pihak swasta, baik swasta nasional dengan swasta nasional, maupun swasta nasional dengan swasta asing dalam bentuk kerja sama. Contohnya Lippo Bank kerjasama swasta Indonesia dengan swasta Malaysia.

Badan usaha milik swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba;
2) permodalan berasal dari pihak swasta yang dapat berasal dari satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama;
3) mempunyai status hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan kitab undang-undang hukum dagang;
4) karyawannya berstatus pegawai swasta yang diatur oleh masing-masing perusahaan.

Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3, dalam penerapannya walaupun pemerintah sebagai penyelenggara dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam bentuk perusahaan negara. Namun, pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta baik swasta nasional maupun swasta asing untuk melaksanakan produksi berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan hidup, baik skala kecil maupun besar yang secara langsung diawasi oleh pemerintah. Adapun peranan badan usaha milik swasta dalam demokrasi ekonomi di antaranya:
1) membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan usaha baru;
2) membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi;
3) membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara;
4) dapat mempertinggi pertumbuhan ekonomi nasional;
5) membantu meningkatkan kinerja kegiatan ekonomi nasional di berbagai sektor.

Bentuk badan usaha milik swasta terdiri dari Perusahaan Perseorangan, Firma (Fa), Perusahaan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).

1) Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan yaitu suatu badan usaha yang permodalannya berasal dari satu orang sehingga dimiliki dan dikelola oleh seorang yang bersangkutan. Tanggung jawab dalam perusahaan perseorangan bersifat tidak terbatas sehingga semua keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung sendiri. 

Kebaikan dari perusahaan perseorangan sebagai berikut.
a) Organisasi relatif mudah.
b) Pengambilan keputusan mudah dan cepat karena perusahaan dimiliki oleh sendiri.
c) Keuntungan menjadi hak milik perusahaan seorang tanpa dibagi dengan pihak lain.
d) Biaya organisasi dan pajak yang ditanggung lebih murah.

Adapun kelemahan perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut.
a) Sumber permodalan perusahaan sangat terbatas.
b) Tanggung jawab organisasi tidak terbatas sehingga sulit mengontrolnya.
c) Pengelolaan kurang baik dan sederhana sesuai dengan kemampuan pemilik seorang.
d) Risiko kerugian dan permasalahan perusahaan ditanggung sendiri.

2) Firma (Fa)

Firma yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.

Kebaikan dari Firma sebagai berikut.
a) Pemimpin perusahaan dapat dipilih sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
b) Permodalan lebih besar karena hasil penggabungan dari dua orang atau lebih.
c) Keuntungan dan risiko perusahaan dibagi beberapa orang sesuai dengan perjanjian.

Kelemahan Firma sebagai berikut.
a) Sering terjadi perselisihan dalam pengambilan keputusan perusahaan.
b) Kesalahan yang dilakukan seorang harus menjadi tanggung jawab bersama.
c) Sifat tanggung jawab tidak terbatas sehingga pengelolaan manajemen kadang tidak profesional.

3) Perusahaan Komanditer (Commanditaire Vennotschap/CV)

Perusahaan Komanditer yaitu BUMS yang merupakan persekutuan dari beberapa orang yang berusaha (sekutu komplementer) dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja (sekutu komanditer). Pembagian laba yang diperoleh disesuaikan dengan perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian.

Sekutu komanditer atau sekutu pasif yaitu mereka yang menyerahkan modal saja dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita kerugian maka mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan dan begitu juga jika untung maka memperoleh keuntungan sesuai dengan modal yang disertakan. Sekutu komplementer atau sekutu aktif adalah mereka yang menjalankan usaha dan dapat melakukan perjanjian dengan pihak ketika dalam rangka menjalankan usahanya. Mereka pada umumnya memiliki kewenangan dalam menetapkan setiap kebijakan perusahaan yang didirikannya.

Kebaikan dari Perusahaan Komanditer sebagai berikut.
a) Permodalan lebih besar karena berasal dari seorang atau beberapa orang yang memiliki modal cukup.
b) Proses pendiriannya lebih mudah.
c) Pengelolaan lebih baik dan jelas karena ada orang yang khusus menjalankan usaha dari Perusahaan Komanditer yang bersangkutan.

Kelemahan Perusahaan Komanditer sebagai berikut.
a) Para pemilik modal biasanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
b) Kemungkinan campur tangan pemilik modal akan menyebabkan permasalahan dalam menjalankan usaha.
c) Jika tidak cocok pemilik modal kemungkinan sulit menarik kembali modal yang telah disetorkannya.

4) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan perseroan dua orang atau lebih dengan perolehan modal berasal dari pengeluaran saham. Pemilik modal disebut pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab sebanyak sebesar saham yang dimilikinya sehingga pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebaikan dari Perseroan Terbatas sebagai berikut.
a) Permodalan lebih besar dan pengumpulan lebih mudah dengan cara mengeluarkan saham.
b) Kepemimpinan perusahaan mudah diganti, jika dianggap sudah tidak layak.
c) Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dengan banyaknya modal yang dimiliki.

Kelemahan Perseroan Terbatas sebagai berikut.
a) Proses pendiriannya relatif sulit dengan biaya perizinan yang cukup besar.
b) Menimbulkan spekulasi dari penjualan saham.
c) Pemegang kekuasaan terletak pada pemegang saham terbesar sehingga kemungkinan menyebabkan intervensi yang berlebihan terhadap anggota manajemen.

5) Badan Usaha Swasta Asing

Undang-undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing diantaranya mengatur tentang keberadaan Badan Usaha Swasta Asing yang ada di Indonesia. Penanaman modal asing langsung di Indonesia harus dalam suatu badan hukum, yaitu perseroan terbatas.
Badan usaha swasta asing yang ada di Indonesia harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia. Diantaranya bahwa Badan Usaha Swasta Asing tidak boleh memasuki bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi Negara seperti air minum dan listrik.

c. Koperasi

1) Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No 25 tahun 1992).

2) Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Prinsip koperasi menurut Undang- Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Maksudnya bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak dapat dipaksakan, melainkan harus sukarela berdasarkan atas kesadaran sendiri. Adapun terbuka maksudnya bahwa keanggota koperasi terbuka bagi siapapun yang memiliki kesamaan kebutuhan dan kepentingan.


2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Maksudnya bahwa mekanisme pengelolaan koperasi berdasarkan nilai-nilai demokratis, salah satu perwujudannya adalah adanya rapat anggota sebagai media bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi ekonomi, sosial dan budayanya. Kepengurusan pun dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota.

3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota

Maksudnya bahwa besar kecilnya partisipasi anggota terhadap usaha dan kegiatan koperasi, berdampak langsung terhadap besar kecilnya SHU yang diperoleh oleh anggota bersangkutan. Semakin besar tingkat partisipasi, semakin besar pula SHU yang didapatkan anggota.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal

Maksudnya bahwa balas jasa yang diberikan koperasi atas kepemilikan modal anggota tidak seperti yang berlaku di perseroan. Dalam bentik usaha lain seperti perseroan terbatas, semakin banyak modal semakin banyak pula balas jasanya.

5) Kemandirian

Kemandirian dalam koperasi menjadi pilar, artinya koperasi tidak bergantung kepada pihak lain, melainkan dibangun dan berkembang bersama anggota.

6) Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan terhadap anggota menjadi prinsip pokok dalam koperasi. Dengan pendidikan, anggota akan mengetahui bagaimana berkoperasi, sehingga diharapkan berdampak langsung terhadap tingkat partisipasi anggota dalam membangun koperasi.

7) Kerjasama antar koperasi

Kerjasama merupakan ruh dalam koperasi, baik itu kerjasama internal koperasi (anggota-pengurus-pengawas), maupun dengan pihak lain, khususnya koperasi lain.

3) Arti Lambang Koperasi:

a) Pohon beringin, melambangkan sifat kemasyarakatan dan persatuan yang kukuh.
b) Bintang dan perisai, melambangkan landasan Koperasi yaitu Pancasila.
c) Timbangan, melambangkan sifat adil koperasi.
d) Gerigi roda, melambangkan sifat adil koperasi.
e) Padi dan kapas, melambangkan kemakmuran yang ingin dicapai koperasi
f) Rantai, melambangkan persatuan dan kesatuan antaranggota yang kukuh dan kuat.
g) Warna dasar merah putih melambangkan bendera nasional dan lambang keberanian dan kesucian.
h) Tulisan Koperasi Indonesia, melambangkan identitas pribadi koperasi.

4) Bentuk dan Jenis Koperasi

Koperasi yang ada di negara kita jika dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua bentuk berikut ini.

a) Koperasi sekunder, yakni koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuknya minimal tiga koperasi yang sudah berbadan hukum berkumpul dan bersepakat untuk bergabung mendirikan koperasi sekundernya.
b) Koperasi primer, yakni koperasi yang beranggotakan orang perorang. Untuk membentuknya minimal 20 orang yang memiliki kebutuhan ekonomi yang sama bersepakat untuk mendirikan koperasi.

Jika dilihat dari jenisnya, koperasi yang ada di negara kita dikelompokkan menjadi:
a) Koperasi Simpan Pinjam
b) Koperasi Konsumen
c) Koperasi Produsen
d) Koperasi Jasa
e) Koperasi Pemasaran

Penjelasan koperasi tersebut sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut.
1) Koperasi simpan pinjam (KSP)/Koperasi kredit

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1992 pasal 1 bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. 
Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota nelayan,KSP dengan anggota karyawan, dan sebagainya.

2) Koperasi Konsumen

Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat, misalnya: kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, pemuda, dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Di samping itu, koperasi konsumen membeli barang- barang konsumen dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
Koperasi konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota, di samping untuk pelayanan anggota koperasi konsumsi juga boleh melayani umum.

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya:

a) Koperasi kerajinan industri kecil, anggotanya para pengrajin.
b) Koperasi perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat.
c) Koperasi produksi peternakan, anggotanya para peternak.

4) Koperasi Pemasaran
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang, misalnya:
a) Koperasi pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi.
b) Koperasi pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.
c) Koperasi pemasaran alat-alat tulis kantor, anggotanya adalah pedagang barang- barang alat tulis kantor.

5) Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (Jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa antara lain:
a) Koperasi angkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
b) Koperasi perumahan memberi jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.
c) Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota koperasi asuransi adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VII /Semester 1 dan 2 / penulis Herlan Firmansyah, Dani Ramdani ; editor, Emy Kusmiati, Ilustrator, Tim Redaksi. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009