Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya

Kebijakan Ekonomi
Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya

Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya

Kebijakan Ekonomi – Masalah ekonomi yang dihadapi setiap negara akan berbeda. Hal ini akan bergantung pada kondisi perekonomian setiap negara tersebut. Namun, pada intinya masalah ekonomi suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro.

Baca Juga : Kebutuhan Manusia

 

1. Masalah Ekonomi Mikro

Pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien, jika asumsi- asumsinya terpenuhi, antara lain pelaku bersifat rasional, memiliki informasi yang sempurna, pasar berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privat. Proses pertukaran di pasar tidak terbatas dimensi waktu dan tempat. Namun, dalam kenyataannya banyak asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya pasar gagal menjadi alat alokasi yang efisien (market failure). Masalah yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan ekonomi mikro, yaitu sebagai berikut.

a. Informasi Tidak Sempurna

Dalam kenyataan, kadang kita tidak pernah tahu persis kualitas barang yang dikonsumsi, misalnya ketika membeli mobil bekas. Untuk memperoleh informasi mengenai mobil tersebut, seringkali harus mengeluarkan biaya, misalnya dengan menyewa montir mobil yang ahli mesin dan dapat dipercaya.

b. Daya Monopoli

Diasumsikan bahwa pasar dalam keadaan sempurna tidak terpenuhi. Kenyataannya sering dijumpai di pasar yang hanya ada satu produsen (monopoli) atau beberapa produsen (oligopoli) yang begitu kuat. Mereka mampu memengaruhi pasar dengan menentukan tingkat harga. Kemampuan itu menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, harga yang lebih tinggi, jika dibanding harga dalam pasar persaingan sempurna.

c. Eksternalitas

Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang normal. Misalnya, di suatu kota banyak pabrik tekstil yang mencemari lingkungan dengan membuang limbahnya ke sungai. Kerugian yang diderita masyarakat sekitarnya, tidak masuk dalam perhitungan biaya produksi tekstil. Akibatnya, walaupun secara finansial biaya produksi tekstil menjadi murah (karena tidak perlu investasi fasilitas pengolahan limbah), namun secara ekonomis biayanya mahal. Karena sebagian biaya itu ditanggung masyarakat dalam bentuk biaya sosial.

d. Barang Publik

Asumsi dasar lain yang seringkali tidak relevan adalah barang yang dipertukarkan bersifat private (rival dan eksklusif). Rival artinya, barang tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan tanpa saling merugikan. Eksklusif artinya siapa yang tidak mau membayar tidak dapat menikmati atau memanfaatkannya. Misalnya, jika satu kaleng softdrink sudah kita minum, maka orang lain sudah tidak dapat mengonsumsi softdrink tersebut (barang yang sama). Berarti untuk mengonsumsi softdrink diperlukan rival. Selain bersifat rival, untuk memperoleh softdrink kita juga perlu membayar, dengan demikian softdrink bersifat eksklusif.

Dalam kenyataannya ada barang yang bersifat nonrivalry, dan noneksklusif, di antaranya, jalan raya, taman, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Barang-barang seperti itu disebut barang publik. Sifat nonrivalry dan noneksklusif ini sering menimbulkan fenomena pendomplengan gratis, yaitu mereka menikmati manfaat barang tersebut tanpa membayar pajak (barang publik tersebut dibuat oleh pemerintah, yang sumber pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak).

e. Barang Altruisme

Barang altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan, contohnya darah. Supply darah ada karena rasa kemanusiaan (ingin membantu sesama manusia). Jika supply darah diserahkan pada mekanisme pasar, maka tidak akan terjadi pasar karena aspek supply-nya bertentangan dengan ajaran agama (akan terjadi kegagalan pasar). Oleh karena itu pemerintah menangani masalah permintaan dan penawaran darah dengan membentuk Palang Merah Indonesia (PMI).

 

2. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro

Kegagalan pasar, seringkali menuntut campur tangan (intervensi) pemerintah. Namun, yang harus diperhatikan adalah tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil yang baik, walaupun tujuannya baik. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakan yaitu adanya konflik (trade off ) antara tujuan yang ingin dicapai. Misalnya konflik antara tujuan efisiensi dan pemerataan. Agar rumah dapat terjangkau oleh rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi. Tetapi, pemberian subsidi itu cenderung mengorbankan efisiensi, karena uang subsidi dapat dialokasikan ke sektor- sektor lain yang lebih produktif. Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut.

a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan.
b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
c. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan- perusahaan besar yang dapat memengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan.
d. Menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

 

3. Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro

a. Kontrol Harga

Tujuan kontrol harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar (floor price) dan harga maksimum (ceiling price).

1) Penetapan Harga Dasar (Floor Price)

Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah. Misalnya, jika pemerintah menetapkan harga dasar gabah Rp1.000,00 per kilogram, pembeli harus membeli gabah dari petani dengan harga serendah-rendahnya Rp1.000,00 per kilogram. Contoh lain, jika pemerintah menetapkan upah minimum tenaga kerja Rp10.000,00 per hari, maka majikan harus membayar tenaga kerja paling tidak Rp10.000,00 per hari. Dampak penetapan harga dasar/harga minimum (floor price) terhadap keseimbangan pasar dapat terlihat pada Kurva  berikut.

Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya
Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya

 

Q0                = jumlah barang pasar Q1,Q2 = jumlah barang
P0                  = harga pasar
P1,P2         = harga dasar (harga minimum) yang ditetapkan oleh pemerintah Dampak yang terjadi dalam keseimbangan pasar akibat dari penetapan harga minimum tersebut adalah: terjadi kelebihan penawaran(excess supply) , Qs > Qd; di sisi lain menimbulkan kekurangan permintaan (shortage demand).

Untuk lebih jelas, contoh penetapan harga minimum pada upah tenaga kerja dapat kita lihat pada Kurva 4.2  berikut.

Kebijakan Ekonomi
Kebijakan Ekonomi

Dari Kurva 4.2 di atas, keseimbangan pasar terjadi pada harga Rp2.500,00/hari. Adapun kesempatan kerja yang tersedia, yaitu untuk 5.000 pekerja/bulan. Jika pemerintah daerah setempat menilai upah keseimbangan itu terlalu rendah, kemudian Pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Rp3.000,00/hari, maka yang terjadi adalah pengangguran sebanyak 5.000 orang/bulan. Hal ini dikarenakan dengan tingkat upah tersebut jumlah yang ingin bekerja meningkat menjadi 7.000 orang/bulan. Adapun permintaan terhadap tenaga kerja menurun menjadi 2.000 orang/bulan.

2) Penetapan Harga Maksimum (Ceiling Price)

Penetapan harga maksimum (ceiling price) merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Di Indonesia yang paling terkenal misalnya penetapan Harga Patokan Setempat (HPS) yang diberlakukan untuk semen. Penetapan kebijakan harga tertinggi dapat terlihat pada Kurva 4.3 berikut.

Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya
Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya

Pada saat pemerintah menetapkan harga barang (P1) berada di bawah harga keseimbangan (P0), menyebabkan:
a. kelebihan jumlah barang yang diminta (excess demand), terlihat dari Q0 sampai Qd.
b. kekurangan jumlah barang yang ditawarkan (shortage supply), terlihat dari Q0 menjadi QS.

3) Kuota Produksi

Selain dengan pembelian, pemerintah dapat memengaruhi tingkat harga dengan melakukan kebijakan kuota produksi (pembatasan produksi). Misalnya, pemerintah ingin menolong petani jagung dengan cara membatasi jumlah produksi (kuota) jagung untuk meningkatkan harganya.

b. Pajak Penjualan dan Subsidi Penjualan

1) Pajak Penjualan

Dilihat dari satu sisi, pajak memberatkan karena membuat harga barang menjadi lebih mahal. Namun, di sisi lain, pajak dibutuhkan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai fungsi-fungsinya, khususnya fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi stabilitas ekonomi.

2) Subsidi Penjualan 

Subsidi penjualan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha agar dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah. Tujuan dari diberikannya subsidi penjualan agar produk yang dihasilkan di dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

c. Tarif dan Kuota dalam Perdagangan Internasional

Dalam sistem perekonomian terbuka (melakukan transaksi dengan perekonomian luar), harga barang yang berlaku adalah harga internasional. Persoalannya adalah jika harga domestik lebih tinggi daripada harga dunia. Dengan adanya mekanisme pasar bebas, suatu negara melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Walaupun dari sudut konsumen hal ini menguntungkan, tetapi demi melindungi industri dalam negeri, pemerintah menempuh kebijakan proteksi dengan memberlakukan tarif (pajak impor) dan kuota impor (pembatasan jumlah impor) Efek yang ditimbulkan dari pengenaan tarif adalah:

1. produsen domestik dapat meningkatkan produksinya karena adanya perlindungan harga yang ditimbulkan oleh tarif;
2. konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi sehingga harus mengurangi konsumsinya; dan
3. pemerintah memperoleh penghasilan berupa tarif bea masuk.

Namun, efek sesungguhnya dari penerapan tarif yaitu timbulnya inefisiensi ekonomi. Pengenaan tarif akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi para konsumen, dan kerugian ini lebih besar daripada keuntungan yang diterima pemerintah, misalnya pengenaan tarif pada produk elektronik.

 

4. Masalah Ekonomi Makro

Karakteristik yang umumnya banyak ditemukan di negara sedang berkembang dan hal ini menjadi masalah yang dihadapi negara berkembang, yaitu sebagai berikut.

a. Rendahnya Tingkat Kehidupan

Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Laporan UNDP 1999 menunjukkan lebih dari satu miliar penduduk Negara Sedang Berkembang (NSB) hidup dalam kondisi miskin, kekurangan gizi, dan kondisi kesehatannya yang buruk. Selain itu tingkat pendidikan umumnya masih sangat rendah, bahkan masih banyak yang buta aksara.

b. Rendahnya Tingkat Produktivitas

Rendahnya tingkat produktivitas dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang rendah. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah.

c. Tingginya Pertambahan Penduduk

Tingkat pertambahan penduduk di negara sedang berkembang adalah dua sampai empat kali lipat pertambahan penduduk negara-negara maju. Tingginya tingkat pertambahan penduduk tersebut telah menimbulkan masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja.

d. Tingginya Rasio Tingkat Ketergantungan

Rasio tingkat ketergantungan adalah ukuran yang menunjukkan berapa besar beban penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun usia 65 tahun ke atas).

e. Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di negara sedang berkembang umumnya sangat tinggi. Penyebab tinginya tingkat pengangguran, yaitu laju pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, khususnya di sektor modern (industri dan jasa modern).

f. Kebergantungan pada Sektor Pertanian/Primer

Negara sedang berkembang pada umumnya sangat bergantung pada hasil sektor pertanian atau sektor primer. Perekonomian yang seperti ini disebut perekonomian mono-kultur.

g. Pasar dan Informasi Tidak Sempurna

Mekanisme pasar di negara sedang berkembang umumnya belum berkembang baik. Struktur pasar barang dan jasa umumnya bersifat non-kompetisi sempurna, dapat berupa monopoli dan oligopoli di pasar output, serta monopsoni dan oligopsoni di pasar faktor produksi. Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang memiliki hubungan baik dengan penguasa. Keadaan ini cenderung menyebabkan konsumen dirugikan.

h. Ketergantungan dan Kerentanan terhadap Kondisi Eksternal

Ketergantungan pada kondisi eksternal merupakan karakteristik perekonomian negara sedang berkembang yang dipengaruhi kondisi perekonomian lainnya, khususnya perekonomian negara-negara maju. Industrialisasi dapat menyebabkan perekonomian semakin bergantung pada kondisi eksternal, terutama jika industri yang dibangun, bahan baku dan barang modalnya sangat mengandalkan impor.

Berdasarkan karakteristik negara sedang berkembang dapat disimpulkan bahwa masalah mendasar yang dihadapi adalah kelemahan di sisi permintaan agregat dan penawaran agregat.

a. Permintaan Agregat

Jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan permintaan efektif yang besar. Hal ini disebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya derajat kehidupan seringkali membuat rakyat tidak mampu membeli kebutuhan pokok, baik yang bersifat konsumtif maupun investasi sumber daya manusia. Misalnya, makanan yang bergizi, di satu sisi merupakan komoditas konsumtif, tetapi di sisi lain merupakan investasi untuk meningkatkan kesehatan.

Rendahnya daya beli terhadap komoditas makanan, obat-obatan dan pendidikan akan melemahkan pertumbuhan dan perkembangan sektor swasta. Dengan adanya defisiensi permintaan agregat telah menimbulkan resesi perekonomian suatu negara dan pada akhirnya akan menambah jumlah pengangguran baru. Sementara perkembangan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memperluas kesempatan kerja.

b. Penawaran Agregat (Aggregate Supply/AS)

Kelemahan penawaran agregat berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, minimnya persediaan barang modal, serta ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor pertanian atau sektor primer. Rendahnya penawaran agregat memiliki arti rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang memiliki dampak terhadap rendahnya pertambahan kesempatan kerja.

Rendahnya kesempatan kerja akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan pasar domestik, dan menahan keinginan investor untuk menanamkan modalnya. Dengan kata lain, penawaran agregat ditentukan adanya biaya produksi yang tinggi, sehingga mengakibatkan berkurangnya penawaran agregat dan selanjutkan meningkatkan laju inflasi.

 

5. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Makro

Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Lemahnya sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang seolah-olah berada dalam lingkaran permasalahan tanpa ujung pangkal. Oleh karena itu campur tangan pemerintah, baik melalui kebijakan ekonomi dan nonekonomi, sangat diperlukan untuk memutuskan mata rantai permasalahan tersebut. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi internasional secara teoretis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah (menambah atau mengurangi) jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dapat memperbesar kemampuan penawaran agregat melalui pemberian kredit, khususnya kepada kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di Indonesia hal ini telah dilakukan, misalnya melalui pemberian kredit pertanian. Kebijakan moneter juga dapat memperbesar permintaan agregat, khususnya untuk kebutuhan pokok yang sangat penting, seperti perumahan. Di Indonesia hal ini telah dilakukan misalnya melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak. Kebijakan fiskal melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Misalnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masa lalu sangat menolong masyarakat yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak atau penerangan. Demikian juga subsidi pendidikan, telah memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menikmati investasi Sumber Daya Manusia (SDM) bersekolah.

Di sisi lain, kebijakan fiskal dapat menahan laju perilaku konsumtif masyarakat kaya dan berpendapatan tinggi. Hal ini dilakukan melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) progresif dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya untuk barang mewah (PPn-BM). Selain untuk mengelola permintaan agregat, kebijakan fiskal juga berguna untuk pengelolaan sisi penawaran agregat. Misalnya, pengenaan pajak progresif akan mengendalikan keinginan individu atau perusahaan yang mencoba terus meningkatkan keuntungan mereka. Dengan demikian kesempatan kerja dan usaha akan lebih merata.

Jika penawaran agregat perlu ditingkatkan, pemerintah juga dapat menggunakan instrumen pajak dan subsidi. Misalnya, subsidi pendidikan yang diberikan kepada pengelola pendidikan swasta akan meningkatkan penawaran jasa pendidikan. Demikian juga subsidi BBM dan listrik yang diberikan kepada industri akan dapat meningkatkan ouput yang ditawarkan.

c. Kebijakan Ekonomi Internasional

Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Secara teoretis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri.

1) Kebijakan Promosi Ekspor

Selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi domestik. Umumnya, negara sedang berkembang mengekspor hasil-hasil sektor primer (pertanian dan pertambangan) atau hasil-hasil industri yang telah ditinggalkan negara-negara yang lebih dahulu maju. ftailand misalnya, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia, memperoleh devisa yang besar dari ekspor tekstil. Saat ini mereka tidak lagi menaruh perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada indusri yang padat ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern. Hal ini dikarenakan nilai tambah dari penjualan produk-produk tersebut lebih tinggi dari yang dihasilkan industri mobil atau tekstil.

2) Kebijakan Substitusi Impor

Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang diimpor. Tujuan utamanya adalah penghematan devisa. Di Indonesia, pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah substitusi impor. Jika tahap substitusi impor terlampaui biasanya untuk tahap selanjutnya menempuh strategi promosi ekspor.

3) Kebijakan Proteksi Industri

Kebijakan proteksi industri umumnya bersifat sementara, sebab tujuannya untuk melindungi industri yang baru berkembang, sampai mereka mampu bersaing. Jika industri tersebut sudah berkembang, maka perlindungan dicabut. Perlindungan yang diberikan biasanya adalah pengenaan tarif dan atau pemberian kuota untuk barang-barang produk negara lain yang boleh masuk ke pasar domestik.

 

DAFTAR PUSTAKA

Mengasah Kemampuan Ekonomi 1 : Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial / penulis, Bambang Widjayanto, Aristanti Widyaningsih, Heraeni Tanuatmodjo ; editor, Hufron Sofiyanto, Edi Sumadi Sadikin. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidika Nasional, 2009.

Contoh-Contoh.Com