Wilayah dan Perwilayahan Part 1 – Ilmu Pengetahuan

Wilayah dan Perwilayahan
Wilayah dan Perwilayahan

Wilayah dan Perwilayahan Part 1

Wilayah dan Perwilayahan – Halo sobat, kembali lagi di situs ilmu pengetahuan. Seperti biasa Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang tentunya bermanfaat buat pembelajaran diri kita dan tentunya akan menambah wawasan yang kita miliki. Seperti judul yang sudah kita lihat bersama, kali ini kita akan menguraikan mengenai apa itu wilayah dan perwilayahan. Dan untuk mempersingkat waktu kita, Mari langsung saja kita masuk kedalam inti pembahasan.

Untuk memahami topik kita kali ini, tentunya kita harus mengetahui apa saja materi yang terkandung saat kita membahas mengenai wilayah dan perwilayahan. Adapun topik inti dalam pembahasan kali ini, antara lain:

  • Desa 
  • Tata ruang 
  • Sistem Perhubungan 
  • Pengangkutan 
  • Perkembangan kota 
  • Pola persebaran 
  • Pemukiman 
  • Bentang alam 
  • Pusat kegiatan urbanisasi

Desa

Kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Deshi. Kata Deshi ini memiliki arti tanah kelahiran ataupun tanah tumpah darah. Kemudian desa menjadi suatu istilah yang merujuk pada suatu wilayah hukum di daerah Pulau Jawa pada umumnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan tentang Pemerintahan Desa bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana undang-undang tersebut telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun desa yang dimaksud di dalam undang-undang di atas termasuk diantaranya: Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua dan Negeri di Maluku. Jika kita merujuk pada pasal 200 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan bahwa dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dibentuk oleh pemerintah daerah desa dan badan permusyawaratan desa. Adapun pembentukan penghapusan atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul atau prakarsa masyarakat.
Status desa di sebuah kabupaten atau kota, secara bertahap bisa saja berubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan sesuai dengan unsur dan prakarsa Pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan oleh Perda. Jika kita melihat kondisi ataupun keadaan penduduk atau pemukiman di desa, dibandingkan dengan kehidupan kota, kita akan mendapati beberapa ciri sebagai berikut:

  • Umumnya bangunan rumah penduduk desa cenderung jarang-jarang serta terkencang alias tidak padat. 
  • Penduduknya relatif kecil atau sedikit.
  • Mayoritas penduduknya biasanya berprofesi sebagai petani atau nelayan dalam mencari nafkah. 
  • Biasanya, hubungan yang terjalin antara sesama penduduk sangat akrab, penuh rasa persaudaraan, dan kegotongroyongan.

Adapun kaitan desa dengan tata ruang, sistem Perhubungan dan pengangkutannya, desa identik dengan beberapa ciri sebagai berikut:

1. Tata Ruang

Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya umumnya berjauhan, tidak seperti perumahan di kawasan perkotaan. Salah satu contoh atau bentuk tata ruang desa adalah seperti apa yang digambarkan oleh sutardjo kartohadikusumo. Dimana soal itu beliau menggambarkan tata ruang desa di wilayah Jawa. Secara fisik desa desa di Jawa memiliki pagar tanaman di sekitar tepi-tepi nya. Adapun yang biasa dijadikan sebagai pagar tanaman adalah bambu. Di bagian dalam desa terdapat rumah-rumah penduduk yang berjejer di sebelah kanan dan kiri jalan desa.
Berdasarkan pasal 215 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pelaksanaannya dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

  • Kepentingan masyarakat desa
  • Kewenangan desa
  • Kelancaran pelaksanaan investasi
  • Kelestarian lingkungan hidup
  • Keserasian kepentingan antara kawasan dan kepentingan umum

2. Sistem Perhubungan

Di desa, sistem Perhubungan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang dimiliki. Desa yang memiliki kondisi alam atau geografis berupa dataran, umumnya memiliki tingkat kelancaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa yang memiliki kondisi geografis perbukitan atau pegunungan.

3. Sistem Pengangkutan

Desa desa di Papua yang letaknya jauh di pedalaman dan kawasan yang terisolasi oleh hutan, umumnya menggunakan pesawat terbang agar bisa mencapai desa-desa lainnya. Berbeda dengan kondisi desa desa di Kalimantan, di mana kebanyakan penduduknya menggunakan perahu kecil sebagai sarana transportasi atau pengangkutan. Adapun desa-desa di pulau Jawa dan Sumatera, biasanya menggunakan sarana transportasi darat seperti gerobak delman, sepeda, ojek dan mobil sebagai sarana transportasi utamanya.

Karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja yang bisa kami share kepada para pembaca sekalian. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pembahasan wilayah dan perwilayahan part 2. Bye!

By : Ilmu Pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

Geografi 3 – Untuk SMA dan MA Kelas XII / Disusun, Nurmala Dewi, ; Editor, Sugeng Setyono. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009